Rekom dari KPK Turun, Kebut Perbaikan 102 Sekolah di Bojonegoro

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perbaikan 102 sekolah bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akhirnya bisa dikerjakan. Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah mendapat surat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, sisa waktu tahun ini perbaikan perlu harus dikebut. Terlebih rerata perbaikan dilakukan dengan skema tender dan pengadaan langsung (PL). Proses saat ini masih di bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) pemkab setempat.

Sekretaris Disdik Bojonegoro Suyanto mengatakan, sudah mendapat surat rekomendasi dari KPK terkait perbaikan sekolah menggunakan APBD. Saat ini menyusul ulang jadwal proses pengerjaan. “Kami kejar-kejaran, susun ulang jadwal waktu,” ungkapnya kemarin (6/10).

Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Zaenal Arifin mengatakan, proses perbaikan sekolah menggunakan APBD saat ini tahap revisi hasil review dengan bagian pengadaan. Berkaitan dengan upah pekerja harus minimal sesuai UMK.

Terkait waktu pengerjaan, Zaenal berharap awal November perbaikan bisa dimulai. Terlebih sudah mendekati akhir tahun. Perbaikan dengan skema tender akan didahulukan dibanding pengadaan langsung.

“Rerata yang tender nilainya mencapai Rp 400 juta,” ujarnya.

Pengerjaan ini seperti perbaikan ruang kelas, pembangunan perpustakaan, ruang kelas baru, hingga toilet.  “Jumlah sekolah mendapat perbaikan cukup banyak,” bebernya.

Lembaga pendidikan mendapat perbaikan dari APBD tahun ini 102 sekolah. Terbagi 92 jenjang SD dan 10 jenjang SMP. Nilai anggarannya mencapai Rp 31 miliar. Tertinggi dibanding anggaran perbaikan DAK dan hibah. (irv/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perbaikan 102 sekolah bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akhirnya bisa dikerjakan. Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro sudah mendapat surat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, sisa waktu tahun ini perbaikan perlu harus dikebut. Terlebih rerata perbaikan dilakukan dengan skema tender dan pengadaan langsung (PL). Proses saat ini masih di bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) pemkab setempat.

Sekretaris Disdik Bojonegoro Suyanto mengatakan, sudah mendapat surat rekomendasi dari KPK terkait perbaikan sekolah menggunakan APBD. Saat ini menyusul ulang jadwal proses pengerjaan. “Kami kejar-kejaran, susun ulang jadwal waktu,” ungkapnya kemarin (6/10).

Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Zaenal Arifin mengatakan, proses perbaikan sekolah menggunakan APBD saat ini tahap revisi hasil review dengan bagian pengadaan. Berkaitan dengan upah pekerja harus minimal sesuai UMK.

Terkait waktu pengerjaan, Zaenal berharap awal November perbaikan bisa dimulai. Terlebih sudah mendekati akhir tahun. Perbaikan dengan skema tender akan didahulukan dibanding pengadaan langsung.

“Rerata yang tender nilainya mencapai Rp 400 juta,” ujarnya.

Pengerjaan ini seperti perbaikan ruang kelas, pembangunan perpustakaan, ruang kelas baru, hingga toilet.  “Jumlah sekolah mendapat perbaikan cukup banyak,” bebernya.

Lembaga pendidikan mendapat perbaikan dari APBD tahun ini 102 sekolah. Terbagi 92 jenjang SD dan 10 jenjang SMP. Nilai anggarannya mencapai Rp 31 miliar. Tertinggi dibanding anggaran perbaikan DAK dan hibah. (irv/rij)