alexametrics
28 C
Bojonegoro
Saturday, September 24, 2022

Tarik-Ulur Pokir, Utamakan Skala Prioritas

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Dinamika setiap memasuki masa pembahasan KUA-PPAS APBD tentu tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Terutama pembahasan terkait pokok-pokok pikiran (pokir) diajukan oleh anggota DPRD.

Seperti rapat Rabu (3/8) lalu, Pemkab Bojonegoro dan DPRD membahas mata anggaran, termasuk pengajuan pokir 2023. April lalu banggar DPRD mengusulkan 1.921 pokir, namun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemkab menyampaikan yang terverifikasi hanya 830 ajuan.

Dosen administrasi publik Universitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda menilai hal tersebut memang jamak terjadi di pemerintahan manapun. Tapi menurutnya, selama proses perencanaan postur APBD berpedoman pada RKPD sudah dibuat.

Terlebih memperhatikan poin-poin prioritas dalam RKPD telah sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Baca Juga :  Optimalkan Sambungan Baru dari Pipa Babat

“Semoga konflik kepentingan seperti usulan pokir dikepras, itu tetap mengacu skala prioritas. Sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” jelasnya.

- Advertisement -

Ketika bicara perumusan APBD, tentu hasil dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jadi segala capaian Kabupaten Bojonegoro boleh diklaim siapapun. “Tanpa ada kesepakatan bersama, tentu tidak bisa berjalan program-program dirumuskan itu,” bebernya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Mitro’atin menegaskan, bahwa pada Selasa (2/8) dan Rabu lalu (3/8) banggar dan TAPD tak hanya fokus membahas pokir. Juga mata anggaran lainnya. Namun belum mendalam, masih proses sinkronisasi KUA PPAS APBD 2023.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan, bahwa eksekutif agar bisa mengakomodasi usulan masyarakat baik melalui kepala desa serta reses. Sehingga masyarakat bisa ikut merasakan manfaat dari APBD. “Kami berharap dicarikan solusi bersama-sama agar aspirasi dari hasil reses itu bisa diakomodasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Bupati Lindra Beri Bonus Uang Pembinaan Atlet PON XX Papua

Mengingat dari 1.921 usulan pokir, terverifikasi 830 usulan atau senilai Rp 138 miliar. “Eksekutif dan legislatif sama-sama punya tanggung jawab kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia meminta, pemkab sosialisasi lebih maksimal terkait persyaratan usulan pokir agar tidak ada lagi dinyatakan tak terverifikasi. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Dinamika setiap memasuki masa pembahasan KUA-PPAS APBD tentu tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Terutama pembahasan terkait pokok-pokok pikiran (pokir) diajukan oleh anggota DPRD.

Seperti rapat Rabu (3/8) lalu, Pemkab Bojonegoro dan DPRD membahas mata anggaran, termasuk pengajuan pokir 2023. April lalu banggar DPRD mengusulkan 1.921 pokir, namun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemkab menyampaikan yang terverifikasi hanya 830 ajuan.

Dosen administrasi publik Universitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda menilai hal tersebut memang jamak terjadi di pemerintahan manapun. Tapi menurutnya, selama proses perencanaan postur APBD berpedoman pada RKPD sudah dibuat.

Terlebih memperhatikan poin-poin prioritas dalam RKPD telah sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Baca Juga :  Camat Bakal Dapat Mobil Dinas Baru

“Semoga konflik kepentingan seperti usulan pokir dikepras, itu tetap mengacu skala prioritas. Sehingga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” jelasnya.

- Advertisement -

Ketika bicara perumusan APBD, tentu hasil dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jadi segala capaian Kabupaten Bojonegoro boleh diklaim siapapun. “Tanpa ada kesepakatan bersama, tentu tidak bisa berjalan program-program dirumuskan itu,” bebernya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Mitro’atin menegaskan, bahwa pada Selasa (2/8) dan Rabu lalu (3/8) banggar dan TAPD tak hanya fokus membahas pokir. Juga mata anggaran lainnya. Namun belum mendalam, masih proses sinkronisasi KUA PPAS APBD 2023.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan, bahwa eksekutif agar bisa mengakomodasi usulan masyarakat baik melalui kepala desa serta reses. Sehingga masyarakat bisa ikut merasakan manfaat dari APBD. “Kami berharap dicarikan solusi bersama-sama agar aspirasi dari hasil reses itu bisa diakomodasi,” tegasnya.

Baca Juga :  Optimalkan Penerimaan DBHCHT, Pemkab Tuban Kontinu Gelar Operasi BKC

Mengingat dari 1.921 usulan pokir, terverifikasi 830 usulan atau senilai Rp 138 miliar. “Eksekutif dan legislatif sama-sama punya tanggung jawab kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia meminta, pemkab sosialisasi lebih maksimal terkait persyaratan usulan pokir agar tidak ada lagi dinyatakan tak terverifikasi. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

MenPAN-RB Ajak Survei Kepuasan Publik

Proyek RPH Blora, Dinilai Lambat

Dinas PMD Masih Konsultasi dengan Pakar

Dua Kades di Blora Terancam Diberhentikan


/