alexametrics
24 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

PPKM, DPRD Tuban Malah Bertolak Rapat ke Jogja

Radar Tuban – Apa yang dilakukan wakil rakyat dan eksekutif di Tuban benar-benar mencederai hati masyarakat. Saat masyarakat diminta untuk lebih banyak di rumah dan para pekerja work from home (WFH), justru anggota DPRD Tuban dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Tuban ramai-ramai bertolak ke Jogjakarta. Agendanya, hanya untuk membahas perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, sejumlah anggota dewan kemarin (5/8) mulai berangkat. Persisnya setelah rapat paripurna tentang nota penjelasan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2021 di gedung DPRD Tuban.

Tak hanya para pimpinan dan anggota badan anggaran (banggar) saja, seluruh alat kelengkapan juga berangkat. Yakni, komisi I, komisi II, komisi III, dan komisi IV. Sumber terpercaya yang meminta namanya dirahasiakan menyebut pembahasan duit rakyat tersebut bertempat di Hotel Swiss Bel Butik Jogjakarta.

Entah apa pertimbangan pembahasan anggaran untuk persiapan perubahan APBD 2021 harus berada di Jogjakarta. Padahal, gedung DPRD Tuban yang biaya pembangunannya cukup besar, sangat representatif ditempati.

Baca Juga :  Semakin Gemuk, OPD Dituntut Lincah dan Profesional

Tuban juga memiliki hotel berbintang tiga dan empat. Dalam peta sebaran kasus Covid-19, Jogjakarta masuk kategori zona merah. Kegiatan eksekutif bersama sejumlah lembaga mitranya pada awal Juni lalu di Jogjakarta bisa jadi pelajaran berharga. Sepulang dari Kota Gudeg tersebut memicu kluster baru. Apa tidak mencederai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat?

Dikonfirmasi melalui ponselnya, Wakil Ketua DPRD Tuban Ilmi Zada tidak langsung membenarkan rencana pembahasan tersebut di Jogjakarta. Untuk kepastiannya, politisi Partai Demokrat tersebut meminta untuk konfirmasi langsung kepada ketua DPRD Tuban. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Andhi Hartanto. Dia juga meminta konfirmasi ke pucuk pimpinan. Ketua Komisi II Mashadi saat dikonfirmasi membenarkan. ‘’Ya tugas kantor,’’ jawabnya.

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi ketika membenarkan pembahasan berlangsung di Jogjakarta. Agendanya, pembahasan internal badan anggaran (banggar). Setelah itu dilanjutkan rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan dilanjutkan rapat komisi-komisi dengan mitra kerja serta rapat gabungan dengan eksekutif. ‘’Ya, tiga hari seperti kunker,’’ terang Miyadi.

Baca Juga :  Matangkan Pelebaran Jalan Bojonegoro-Dander

Ditanya pertimbangan rapat di luar daerah di tengah pandemi, ketua DPC PKB Tuban ini tak menyebut secara gamblang. Yang jelas, kata dia, jadwal kunker tersebut dipakai untuk membahasan anggaran. Siapa saja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diundang rapat ke Jogjakarta? Miyadi meminta untuk menanyakan langsung ke sekretariat daerah. ‘’Tanya ke Pak Sek (Sekda),’’ jawab dia singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Tuban Arif Handoyo membenarkan rapat di Jogjakarta dengan agenda pembahasan perubahan APBD 2021. Siapa saja yang diundang? Ditanya itu, dia justru menyampaikan tahapan pembahasan. Mulai banggar dengan TAPD dan mitra kerja. Yang pasti semua proses dilalui.

‘’Semuanya kewenangan DPRD Tuban. Coba langsung ke sekwan,’’ jawab dia. Sampai berita ini ditulis, Sekda Tuban Budi Wiyana belum bisa dikonfirmasi. Ponselnya yang dihubungi hanya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. 

Radar Tuban – Apa yang dilakukan wakil rakyat dan eksekutif di Tuban benar-benar mencederai hati masyarakat. Saat masyarakat diminta untuk lebih banyak di rumah dan para pekerja work from home (WFH), justru anggota DPRD Tuban dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Tuban ramai-ramai bertolak ke Jogjakarta. Agendanya, hanya untuk membahas perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, sejumlah anggota dewan kemarin (5/8) mulai berangkat. Persisnya setelah rapat paripurna tentang nota penjelasan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2021 di gedung DPRD Tuban.

Tak hanya para pimpinan dan anggota badan anggaran (banggar) saja, seluruh alat kelengkapan juga berangkat. Yakni, komisi I, komisi II, komisi III, dan komisi IV. Sumber terpercaya yang meminta namanya dirahasiakan menyebut pembahasan duit rakyat tersebut bertempat di Hotel Swiss Bel Butik Jogjakarta.

Entah apa pertimbangan pembahasan anggaran untuk persiapan perubahan APBD 2021 harus berada di Jogjakarta. Padahal, gedung DPRD Tuban yang biaya pembangunannya cukup besar, sangat representatif ditempati.

Baca Juga :  Penjualan Daging Sapi di Pasar Bojonegoro Tidak Terpengaruh PMK

Tuban juga memiliki hotel berbintang tiga dan empat. Dalam peta sebaran kasus Covid-19, Jogjakarta masuk kategori zona merah. Kegiatan eksekutif bersama sejumlah lembaga mitranya pada awal Juni lalu di Jogjakarta bisa jadi pelajaran berharga. Sepulang dari Kota Gudeg tersebut memicu kluster baru. Apa tidak mencederai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat?

Dikonfirmasi melalui ponselnya, Wakil Ketua DPRD Tuban Ilmi Zada tidak langsung membenarkan rencana pembahasan tersebut di Jogjakarta. Untuk kepastiannya, politisi Partai Demokrat tersebut meminta untuk konfirmasi langsung kepada ketua DPRD Tuban. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Andhi Hartanto. Dia juga meminta konfirmasi ke pucuk pimpinan. Ketua Komisi II Mashadi saat dikonfirmasi membenarkan. ‘’Ya tugas kantor,’’ jawabnya.

Ketua DPRD Tuban M. Miyadi ketika membenarkan pembahasan berlangsung di Jogjakarta. Agendanya, pembahasan internal badan anggaran (banggar). Setelah itu dilanjutkan rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan dilanjutkan rapat komisi-komisi dengan mitra kerja serta rapat gabungan dengan eksekutif. ‘’Ya, tiga hari seperti kunker,’’ terang Miyadi.

Baca Juga :  EHB-BKS SMA, Evaluasi Belajar Daring Selama Setahun

Ditanya pertimbangan rapat di luar daerah di tengah pandemi, ketua DPC PKB Tuban ini tak menyebut secara gamblang. Yang jelas, kata dia, jadwal kunker tersebut dipakai untuk membahasan anggaran. Siapa saja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diundang rapat ke Jogjakarta? Miyadi meminta untuk menanyakan langsung ke sekretariat daerah. ‘’Tanya ke Pak Sek (Sekda),’’ jawab dia singkat.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Tuban Arif Handoyo membenarkan rapat di Jogjakarta dengan agenda pembahasan perubahan APBD 2021. Siapa saja yang diundang? Ditanya itu, dia justru menyampaikan tahapan pembahasan. Mulai banggar dengan TAPD dan mitra kerja. Yang pasti semua proses dilalui.

‘’Semuanya kewenangan DPRD Tuban. Coba langsung ke sekwan,’’ jawab dia. Sampai berita ini ditulis, Sekda Tuban Budi Wiyana belum bisa dikonfirmasi. Ponselnya yang dihubungi hanya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/