25 C
Bojonegoro
Wednesday, March 22, 2023

Harus Sinergi Lintas OPD

Belum Bebas Stunting

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro masih memiliki PR menurunkan stunting. Data per Februari 2023 sebanyak 2.027 balita stunting dari total 74.443 balita, sehingga prevalensinya 2,76 persen.

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro selaku leading sector Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus fokus promotif preventif berbasis data e-PPGBM (pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) dibanding Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

 

‘’Karena data e-PPGBM itu kondisi riil di lapangan. Datanya pun BNBA (by name by address), jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau SSGI kan survei, otomatis hanya sampling, tidak melacak secara keseluruhan,” kata Kepala DP3AKB Bojonegoro Heru Sugiharto.

- Advertisement -

 

Karena memang ada ketidaksamaan data prevalensi stunting SSGI dengan e-PPGBM. Prevalensi stunting di Bojonegoro dari 2021 ke 2022 alami kenaikan sekitar 0,4 persen.

Pada 2021, prevalensi balita stunting 23,9 persen, sedangkan pada 2022 naik menjadi 24,3 persen. Sedangkan data e-PPGBM pada Agustus 2022 sebanyak 2.225 balita stunting dari total 74.626 balita atau 2,97 persen.

 

Lalu, data per Februari 2023 itu jumlahnya turun menjadi 2.027 balita stunting dari total 74.443 balita, sehingga prevalensinya 2,76 persen.

‘’Hal terpenting untuk menurunkan angka stunting ini memang harus bersinergi lintas OPD dan seluruh lapisan masyarakat. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Heru.

 

Heru menambahkan, saat ini sudah terbentuk TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, dan  desa/keluarahan. ‘’Tugas kami KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Kami turun ke sekolah-sekolah maupun pondok pesantren. Sehingga semakin banyak pendidik sebaya dengan harapan makin meluas KIE ke masyarakat,” bebernya.

 

DP3AKB juga telah melatih tim pendamping keluarga (TPK) terdiri atas pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), tenaga kesehatan, dan kader pembangunan manusia. ‘’Salah satu tugas TPK ini kunjungan di rumah ibu hamil dan balita. Juga memobilisasi agar ibu hamil rutin kontrol kandungan dan balita rutin ke posyandu,” katanya. Selain itu mengedukasi agar tidak pernikahan dini.

 

Adapun momen krusial pencegahan stunting yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) mulai hamil hingga bayi usia dua tahun. Selanjutnya, secara spesifik terkait kuratif tentu ranah dinas kesehatan (dinkes).

 

‘’Karena yang bisa menentukan balita itu stunting atau tidak, tentu tenaga kesehatan,” jelasnya.

 

‘’Edukasi pola hidup sehat dan hidup bersih tentu juga harus didukung infrastruktur yang baik. Sehingga peran dinas cipta karya juga dibutuhkan,” tambahnya. (bgs/msu)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro masih memiliki PR menurunkan stunting. Data per Februari 2023 sebanyak 2.027 balita stunting dari total 74.443 balita, sehingga prevalensinya 2,76 persen.

 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro selaku leading sector Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus fokus promotif preventif berbasis data e-PPGBM (pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) dibanding Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

 

‘’Karena data e-PPGBM itu kondisi riil di lapangan. Datanya pun BNBA (by name by address), jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau SSGI kan survei, otomatis hanya sampling, tidak melacak secara keseluruhan,” kata Kepala DP3AKB Bojonegoro Heru Sugiharto.

- Advertisement -

 

Karena memang ada ketidaksamaan data prevalensi stunting SSGI dengan e-PPGBM. Prevalensi stunting di Bojonegoro dari 2021 ke 2022 alami kenaikan sekitar 0,4 persen.

Pada 2021, prevalensi balita stunting 23,9 persen, sedangkan pada 2022 naik menjadi 24,3 persen. Sedangkan data e-PPGBM pada Agustus 2022 sebanyak 2.225 balita stunting dari total 74.626 balita atau 2,97 persen.

 

Lalu, data per Februari 2023 itu jumlahnya turun menjadi 2.027 balita stunting dari total 74.443 balita, sehingga prevalensinya 2,76 persen.

‘’Hal terpenting untuk menurunkan angka stunting ini memang harus bersinergi lintas OPD dan seluruh lapisan masyarakat. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Heru.

 

Heru menambahkan, saat ini sudah terbentuk TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, dan  desa/keluarahan. ‘’Tugas kami KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Kami turun ke sekolah-sekolah maupun pondok pesantren. Sehingga semakin banyak pendidik sebaya dengan harapan makin meluas KIE ke masyarakat,” bebernya.

 

DP3AKB juga telah melatih tim pendamping keluarga (TPK) terdiri atas pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), tenaga kesehatan, dan kader pembangunan manusia. ‘’Salah satu tugas TPK ini kunjungan di rumah ibu hamil dan balita. Juga memobilisasi agar ibu hamil rutin kontrol kandungan dan balita rutin ke posyandu,” katanya. Selain itu mengedukasi agar tidak pernikahan dini.

 

Adapun momen krusial pencegahan stunting yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) mulai hamil hingga bayi usia dua tahun. Selanjutnya, secara spesifik terkait kuratif tentu ranah dinas kesehatan (dinkes).

 

‘’Karena yang bisa menentukan balita itu stunting atau tidak, tentu tenaga kesehatan,” jelasnya.

 

‘’Edukasi pola hidup sehat dan hidup bersih tentu juga harus didukung infrastruktur yang baik. Sehingga peran dinas cipta karya juga dibutuhkan,” tambahnya. (bgs/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Beasiswa RPL Dibatasi 300 Kuota

22 Guru PPPK Salah Kamar

Lahan Kritis Ditanami Pohon Buah


/