BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro turut melaksanakan program Menteri ATR BPN dalam pencanangan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (Gemapatas). Acara serentak di seluruh Indonesia ini digelar di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Jumat (2/1).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Anna Mu’awanah, Kapolres Bojonegoro AKBP Roqib Triyanto, Dandim 0813 Letkol Arm Arif Yudo Purwanto, Kepala BPKAD Luluk Alifah, Forkopincam Kapas, dan Kepala Desa Kedaton.
Kepala BPN Bojonegoro Andreas Rochyadi mengatakan, kegiatan bermanfaat ini bisa membuat masyarakat tenang, dan aman. Karena ada tanda batas antara pemilik tanah dengan tetangganya. Sehingga bisa meminimalisir cekcok dengan pemilik tanah di sebelahnya.
Juga guna menghindari mafia tanah, seperti pesan menteri ATR/BPN. “Sampai saat ini, sudah terpasang 88.930 patok,” ujarnya
Andreas menambahkan, kegiatan ini juga untuk mempercepat pelaksanaan PTSL. BPN Bojonegoro telah melaksanakan PTSL di 248 desa. Harapannya tuntas ditahun 2025. Karena APBN sangat tidak memungkinkan untuk menyelesaikan.
“Kami harapkan bantuan dan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyisihkan sebagian anggarannya,” harapnya.
Tahun 2023 BPN Bojonegoro menarget 36.249 bidang tanah bersertifikat. Yang meliputi 33 desa, dan 12 kecamatan.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, siap membantu BPN untuk lekas menyelesaikan sertifikat. Asal regulasinya sesuai, sesuai juga anggarannya. Bupati Anna juga siap diskusi bareng dengan BPN Bojonegoro, agar bidang tanah di Bojonegoro segera bersertifikat seluruhnya.
“Kalau sudah bersertifikat kan masyarakat lebih ayem,” tuturnya.
Bupati berterima kasih kepada BPN yang telah melakukan percepatan dalam menerbitkan sertifikat masyarakat Bojonegoro. “Terima kasih telah bekerja keras untuk masyarakat Bojonegoro,” tutupnya. (*)
