alexametrics
24 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Proyek Gagal Tuntas Dipicu Faktor Bondo Nekat

Radar Tuban – Tiga kontraktor yang dikenai sanksi blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akibat gagal menuntaskan proyek APBD 2020 kembali didominasi dari luar Tuban. ‘’Yang dari luar Tuban dua, yang satu lagi dari Tuban sendiri,’’ kata Kepala Dinas PUPR Tuban Agung Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Ketiga kontraktor itu yakni CV Sari Mulyo dari Kabupaten Pati, CV Vini Vidi Vici dari Lamongan, dan CV Tata Cipta Makmur dari Tuban. Ketiganya mengerjakan proyek pengairan di Dinas PUPR. Sampai batas waktu yang ditetapkan, ketiganya tidak sanggup untuk menyelesaikan proyek yang sudah menjadi tanggungjawabnya tersebut.

CV Sari Mulyo, misalnya. Rekanan yang memenangkan tender pembangunan saluran pem buang di Desa Bader, Kecamatan Jatirogo senilai Rp 307. 158.000 itu hanya mampu menuntaskan pekerjaan fisik sekitar 55 persen. CV Vini Vidi Vici lebih parah.

Rekanan yang memenangkan tender normalisasi dan pembangunan saluran irigasi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang senilai Rp 341.940.000 ini hanya mampu menyelesaikan pekerjaan fisik sekitar 19 persen. Sedangkan CV Tata Cipta Makmur yang mengerjakan proyek normalisasi avur Desa Pandanwangi, Kecamatan Soko senilai Rp 471.700.000 hanya mampu menuntaskan pembangunan fisik sekitar 61 persen. ‘’Ketiganya sudah tidak sanggup untuk menuntaskan pekerjaan yang tersisa,’’ terang Agung.

Baca Juga :  Harmonisasi dan Kekompakan PKB-NU Terjaga

Disampaikan Agung, tidak tuntasnya ketiga proyek tersebut murni karena kesalahan rekanan, bukan karena force majeur atau faktor alam. ‘’Sepertinya memang tidak memiliki uang (modal),’’ katanya.

Diungkapkan Agung, dengan lelang terbuka cukup sulit untuk mengetahui komitmen rekanan. Selain itu, tidak adanya syarat jaminan atau bukti rekening koran bagi peserta lelang tender juga cukup memudahkan setiap CV maupun PT untuk mengikuti proses lelang.

Artinya, jika syarat administrasi terpenuhi, maka siapa saja berpotensi untuk memenangkan tender. ‘’Inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kami memastikan komitmen setiap peserta tender sebelum ada keputusan pemenang lelang. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang,’’ terang mantan Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda itu.

Baca Juga :  PDC Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19

Kegagalan proyek akibat bondo nekat (bonek) tersebut tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, sejumlah proyek yang gagal dituntaskan sebagian besar juga karena tidak memiliki modal, namun tetap nekat ikut tender. Selain itu, juga dipicu penawaran yang terlalu rendah tanpa perhitungan matang. Sehingga, cost atau biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Karena sudah tidak memungkinkan mendapatkan untung sesuai ekspektasi, sehingga mereka lebih memilih untuk menyerah tidak melanjutkan proyek daripada harus rugi lebih banyak.

Dan, rerata yang bernasib demikian adalah kontraktor dari luar daerah. Selain rekanan akan mengalami kerugian besar karena hanya dibayar berdasarkan fisik yang sudah dikerjakan, pemerintah juga mengalami kerugian dengan kegagalan proyek tersebut. Sebab, pembangunan menjadi ter hambat. Pembangunan yang seharusnya tahun ini sudah bisa dimanfaatkan menjadi terbengkalai. Untuk menuntaskannya paling cepat menunggu Perubahan APBD 2021. Itupun jika me mungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka terpaksa harus menunggu tahun anggaran 2022. 

Radar Tuban – Tiga kontraktor yang dikenai sanksi blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akibat gagal menuntaskan proyek APBD 2020 kembali didominasi dari luar Tuban. ‘’Yang dari luar Tuban dua, yang satu lagi dari Tuban sendiri,’’ kata Kepala Dinas PUPR Tuban Agung Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Ketiga kontraktor itu yakni CV Sari Mulyo dari Kabupaten Pati, CV Vini Vidi Vici dari Lamongan, dan CV Tata Cipta Makmur dari Tuban. Ketiganya mengerjakan proyek pengairan di Dinas PUPR. Sampai batas waktu yang ditetapkan, ketiganya tidak sanggup untuk menyelesaikan proyek yang sudah menjadi tanggungjawabnya tersebut.

CV Sari Mulyo, misalnya. Rekanan yang memenangkan tender pembangunan saluran pem buang di Desa Bader, Kecamatan Jatirogo senilai Rp 307. 158.000 itu hanya mampu menuntaskan pekerjaan fisik sekitar 55 persen. CV Vini Vidi Vici lebih parah.

Rekanan yang memenangkan tender normalisasi dan pembangunan saluran irigasi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang senilai Rp 341.940.000 ini hanya mampu menyelesaikan pekerjaan fisik sekitar 19 persen. Sedangkan CV Tata Cipta Makmur yang mengerjakan proyek normalisasi avur Desa Pandanwangi, Kecamatan Soko senilai Rp 471.700.000 hanya mampu menuntaskan pembangunan fisik sekitar 61 persen. ‘’Ketiganya sudah tidak sanggup untuk menuntaskan pekerjaan yang tersisa,’’ terang Agung.

Baca Juga :  Minim Rambu Proyek, Pengendara Rawan Terperosok

Disampaikan Agung, tidak tuntasnya ketiga proyek tersebut murni karena kesalahan rekanan, bukan karena force majeur atau faktor alam. ‘’Sepertinya memang tidak memiliki uang (modal),’’ katanya.

Diungkapkan Agung, dengan lelang terbuka cukup sulit untuk mengetahui komitmen rekanan. Selain itu, tidak adanya syarat jaminan atau bukti rekening koran bagi peserta lelang tender juga cukup memudahkan setiap CV maupun PT untuk mengikuti proses lelang.

Artinya, jika syarat administrasi terpenuhi, maka siapa saja berpotensi untuk memenangkan tender. ‘’Inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kami memastikan komitmen setiap peserta tender sebelum ada keputusan pemenang lelang. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang,’’ terang mantan Kabag Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda itu.

Baca Juga :  Balap Liar di Suhat Dibubarkan

Kegagalan proyek akibat bondo nekat (bonek) tersebut tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, sejumlah proyek yang gagal dituntaskan sebagian besar juga karena tidak memiliki modal, namun tetap nekat ikut tender. Selain itu, juga dipicu penawaran yang terlalu rendah tanpa perhitungan matang. Sehingga, cost atau biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh. Karena sudah tidak memungkinkan mendapatkan untung sesuai ekspektasi, sehingga mereka lebih memilih untuk menyerah tidak melanjutkan proyek daripada harus rugi lebih banyak.

Dan, rerata yang bernasib demikian adalah kontraktor dari luar daerah. Selain rekanan akan mengalami kerugian besar karena hanya dibayar berdasarkan fisik yang sudah dikerjakan, pemerintah juga mengalami kerugian dengan kegagalan proyek tersebut. Sebab, pembangunan menjadi ter hambat. Pembangunan yang seharusnya tahun ini sudah bisa dimanfaatkan menjadi terbengkalai. Untuk menuntaskannya paling cepat menunggu Perubahan APBD 2021. Itupun jika me mungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka terpaksa harus menunggu tahun anggaran 2022. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/