alexametrics
24 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Kontraktor Luar Daerah Patut Dievaluasi

TUBAN, Radar Tuban – Meski tidak ada aturan menolak kontraktor luar daerah untuk ikut lelang proyek, namun keikutsertaan mereka mengikuti lelang proyek di Kabupaten Tuban patut dievaluasi. Ini menyusul pengalaman adanya beberapa kontraktor luar daerah yang putus kontrak akibat gagal menyelesaikan proyek.

Proyek fisik tahun anggaran 2019 misalnya. Salah satu kontraktor yang terkena blacklist ternyata berasal dari luar Tuban. Yakni, CV Sekawan Elok. Kontraktor yang terkena daftar hitam karena tidak mampu menyelesaikan proyek fisik pembangunan rumah perlindungan sosial kantor dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos-P3A) ini ternyata berasal dari Kabupaten Nganjuk.

Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, sampai tutup tahun anggaran 2019, proyek dengan nilai pagu awal sekitar Rp 1,3 miliar itu tak kunjung tuntas.

Nurjanah, mantan kepala Dinsos-P3A yang sebelumnya bertanggungjawab atas proyek tersebut mengatakan, kontraktor asal luar daerah itu terpaksa harus diputus kontrak karena sudah tidak ada komitmen untuk menuntaskan proyek dengan penawaran sekitar Rp 1,1 miliar tersebut. ‘’Progresnya baru 66 persen,’’ kata pejabat yang per 30 Desember 2019 resmi dimutasi menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga berencana (DPMD-KB) itu.

Disampaikan Nurjanah, sejak progres mencapai 66 persen, pihak kontraktor sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan proyek. Dengan demikian, keputusannya adalah putus kontrak. Akibatnya, kini proyek pembangunan rumah perlindungan sosial itu menjadi mangkrak. ‘’Tentu, ini sangat merugikan,’’ ujarnya sebagai ungkapan rasa kecewa.

Baca Juga :  Skuad Tim Segera Dibubarkan

Usut punya usut, CV Sekawan Elok ini ternyata juga mengerjakan proyek pembangunan kantor Kecamatan Semanding. Artinya, proyek-proyek yang dikerjakan kontraktor asal Nganjuk ini berjalan tidak beres. Sebab, proyek fisik pembangunan kantor Kecamatan Semanding yang dikerjakan juga molor lebih dari satu bulan. Untungnya, meski telat lebih dari satu bulan, proyek dengan nilai pagu awal sekitar Rp 2,9 miliar itu tidak bernasib sama dengan pembangunan rumah perlindungan sosial Dinsos-P3A.

Sebagaimana disampaikan wakil bupati Noor Nahar Hussein, rerata kontraktor yang gagal mengerjakan proyek ini mengajukan penawaran yang sangat rendah dan tidak rasional. Seperti CV Sekawan Elok yang molor mengerjakan kantor Kecamatan Semanding dan gagal mengerjakan rumah perlindungan sosial Dinsos-P3A tersebut.

Diketahui, untuk pembangunan kantor Kecamatan Semanding CV Sekawan Elon berani mengajukan penawaran hingga sekitar 28 persen dari pagu awal Rp 2,9 miliar turun menjadi Rp 2,1 miliar. Sedangkan untuk proyek rumah perlindungan sosial sekitar 15 persen, yakni dari Rp 1,3 miliar turun menjadi Rp 1,1 miliar. Dan, harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan.

Baca Juga :  Melirik Potensi Budidaya Bunga Kenanga

‘’Ya, itu satu perusahaan. Kalau yang kantor Kecamatan Semanding akhirnya jadi juga, karena terus kita tinjau. Tapi yang di dinsos ini saya tidak sempat meninjau secara intens,’’ kata wabup membenarkan bahwa kontraktor yang mengerjakan kantor Kecamatan Semanding dan rumah perlindungan sosial Dinsos-P3A adalah orang yang sama.

Inilah yang menjadi awal kekacauan. Berani melakukan penawaran cukup rendah dengan mengerjakan banyak proyek. Padahal, untuk mengerjakan satu proyek saja sudah montang-manting.

Praktis, sudah sepatutnya ada filter bagi kontraktor luar daerah yang mengikuti lelang proyek di Kabupaten Tuban. Sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sebab, ini bukan kejadian kali pertama. Sebelumnya, pada 2017 lalu, kontraktor luar Tuban juga melakukan hal yang sama. Yakni, CV Satrio Piningit. Kontraktor asal Magetan itu juga terpaksa diputus kontrak karena tidak sanggup untuk menyelesaikan proyek saluran di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang.

Diketahui saat itu, faktor jarak perusahaan dengan lokasi proyek menjadi salah satu penyebab gagalnya CV Satrio Piningit menuntaskan proyek dengan nilai pagu sekitar Rp 1 miliar tersebut. Sebab, sebagian material harus diambil dari Magetan. Termasuk kebutuhan tenaga kerja. Kondisi itulah yang mengakibatkan sistem kerja tidak maksimal. Tidak seperti dikerjakan kontraktor lokal sendiri.

TUBAN, Radar Tuban – Meski tidak ada aturan menolak kontraktor luar daerah untuk ikut lelang proyek, namun keikutsertaan mereka mengikuti lelang proyek di Kabupaten Tuban patut dievaluasi. Ini menyusul pengalaman adanya beberapa kontraktor luar daerah yang putus kontrak akibat gagal menyelesaikan proyek.

Proyek fisik tahun anggaran 2019 misalnya. Salah satu kontraktor yang terkena blacklist ternyata berasal dari luar Tuban. Yakni, CV Sekawan Elok. Kontraktor yang terkena daftar hitam karena tidak mampu menyelesaikan proyek fisik pembangunan rumah perlindungan sosial kantor dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos-P3A) ini ternyata berasal dari Kabupaten Nganjuk.

Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, sampai tutup tahun anggaran 2019, proyek dengan nilai pagu awal sekitar Rp 1,3 miliar itu tak kunjung tuntas.

Nurjanah, mantan kepala Dinsos-P3A yang sebelumnya bertanggungjawab atas proyek tersebut mengatakan, kontraktor asal luar daerah itu terpaksa harus diputus kontrak karena sudah tidak ada komitmen untuk menuntaskan proyek dengan penawaran sekitar Rp 1,1 miliar tersebut. ‘’Progresnya baru 66 persen,’’ kata pejabat yang per 30 Desember 2019 resmi dimutasi menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga berencana (DPMD-KB) itu.

Disampaikan Nurjanah, sejak progres mencapai 66 persen, pihak kontraktor sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan proyek. Dengan demikian, keputusannya adalah putus kontrak. Akibatnya, kini proyek pembangunan rumah perlindungan sosial itu menjadi mangkrak. ‘’Tentu, ini sangat merugikan,’’ ujarnya sebagai ungkapan rasa kecewa.

Baca Juga :  Kosongkan Jalan Sekitar Alun-Alun, 500 Personel Amankan Closing MTQ

Usut punya usut, CV Sekawan Elok ini ternyata juga mengerjakan proyek pembangunan kantor Kecamatan Semanding. Artinya, proyek-proyek yang dikerjakan kontraktor asal Nganjuk ini berjalan tidak beres. Sebab, proyek fisik pembangunan kantor Kecamatan Semanding yang dikerjakan juga molor lebih dari satu bulan. Untungnya, meski telat lebih dari satu bulan, proyek dengan nilai pagu awal sekitar Rp 2,9 miliar itu tidak bernasib sama dengan pembangunan rumah perlindungan sosial Dinsos-P3A.

Sebagaimana disampaikan wakil bupati Noor Nahar Hussein, rerata kontraktor yang gagal mengerjakan proyek ini mengajukan penawaran yang sangat rendah dan tidak rasional. Seperti CV Sekawan Elok yang molor mengerjakan kantor Kecamatan Semanding dan gagal mengerjakan rumah perlindungan sosial Dinsos-P3A tersebut.

Diketahui, untuk pembangunan kantor Kecamatan Semanding CV Sekawan Elon berani mengajukan penawaran hingga sekitar 28 persen dari pagu awal Rp 2,9 miliar turun menjadi Rp 2,1 miliar. Sedangkan untuk proyek rumah perlindungan sosial sekitar 15 persen, yakni dari Rp 1,3 miliar turun menjadi Rp 1,1 miliar. Dan, harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan.

Baca Juga :  Polres Turunkan Tim Satgas Pangan

‘’Ya, itu satu perusahaan. Kalau yang kantor Kecamatan Semanding akhirnya jadi juga, karena terus kita tinjau. Tapi yang di dinsos ini saya tidak sempat meninjau secara intens,’’ kata wabup membenarkan bahwa kontraktor yang mengerjakan kantor Kecamatan Semanding dan rumah perlindungan sosial Dinsos-P3A adalah orang yang sama.

Inilah yang menjadi awal kekacauan. Berani melakukan penawaran cukup rendah dengan mengerjakan banyak proyek. Padahal, untuk mengerjakan satu proyek saja sudah montang-manting.

Praktis, sudah sepatutnya ada filter bagi kontraktor luar daerah yang mengikuti lelang proyek di Kabupaten Tuban. Sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sebab, ini bukan kejadian kali pertama. Sebelumnya, pada 2017 lalu, kontraktor luar Tuban juga melakukan hal yang sama. Yakni, CV Satrio Piningit. Kontraktor asal Magetan itu juga terpaksa diputus kontrak karena tidak sanggup untuk menyelesaikan proyek saluran di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang.

Diketahui saat itu, faktor jarak perusahaan dengan lokasi proyek menjadi salah satu penyebab gagalnya CV Satrio Piningit menuntaskan proyek dengan nilai pagu sekitar Rp 1 miliar tersebut. Sebab, sebagian material harus diambil dari Magetan. Termasuk kebutuhan tenaga kerja. Kondisi itulah yang mengakibatkan sistem kerja tidak maksimal. Tidak seperti dikerjakan kontraktor lokal sendiri.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/