29.3 C
Bojonegoro
Wednesday, November 30, 2022

Komisi C Minta Satgas PPA Dievaluasi

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tingginya kasus asusila selama Januari-September ini disorot Komisi C DPRD Bojonegoro. Anggota komisi C Ahmad Supriyanto menegaskan, bahwa peran satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) harus dievaluasi.

 

“Karena jumlah satgas PPA ini ada 1.600 orang. Kalau kasus asusila masih tinggi, perlu ada evaluasi,” ujar politikus Partai Golkar itu.

 

Supriyanto menilai butuh peran dari lintas sektor untuk menekan angka kasus asusila. Khususnya peran masing-masing orang tua harus diperkuat mengawasi anak-anaknya. Selain itu, mendorong ada pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak (KLA).

- Advertisement -

 

“Bojonegoro belum punya perda kabupaten layak anak. Jadi perlu dibahas lebih lanjut, karena di beberapa kabupaten sudah ada perda tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Gerakkan Ekonomi, Pedagang Asongan Turut Membanjiri

 

Disinggung nasib raperda PPA, Supriyanto mengatakan masih akan dibahas tahun ini. Karena raperda PPA masih masuk di dalam program pembentukan raperda (propemperda). “Karena masih ada di dalam propemperda dan otomatis masih menjadi PR DPRD,” bebernya.

 

Sebelumnya, Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himah mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh menekan tingginya kasus asusila. “Kami menilai kondisi kekerasan seksual di Bojonegoro sudah lebih dari miris. Benar-benar darurat. Jadi butuh keseriusan untuk menanganinya. Jangan menunggu kasusnya lebih banyak lagi,” pungkasnya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Tingginya kasus asusila selama Januari-September ini disorot Komisi C DPRD Bojonegoro. Anggota komisi C Ahmad Supriyanto menegaskan, bahwa peran satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA) harus dievaluasi.

 

“Karena jumlah satgas PPA ini ada 1.600 orang. Kalau kasus asusila masih tinggi, perlu ada evaluasi,” ujar politikus Partai Golkar itu.

 

Supriyanto menilai butuh peran dari lintas sektor untuk menekan angka kasus asusila. Khususnya peran masing-masing orang tua harus diperkuat mengawasi anak-anaknya. Selain itu, mendorong ada pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak (KLA).

- Advertisement -

 

“Bojonegoro belum punya perda kabupaten layak anak. Jadi perlu dibahas lebih lanjut, karena di beberapa kabupaten sudah ada perda tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Peluang Tipis Datangkan Pemain Persib U-20

 

Disinggung nasib raperda PPA, Supriyanto mengatakan masih akan dibahas tahun ini. Karena raperda PPA masih masuk di dalam program pembentukan raperda (propemperda). “Karena masih ada di dalam propemperda dan otomatis masih menjadi PR DPRD,” bebernya.

 

Sebelumnya, Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bojonegoro Nafidatul Himah mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh menekan tingginya kasus asusila. “Kami menilai kondisi kekerasan seksual di Bojonegoro sudah lebih dari miris. Benar-benar darurat. Jadi butuh keseriusan untuk menanganinya. Jangan menunggu kasusnya lebih banyak lagi,” pungkasnya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Demi Cewek di Luar Negeri, Curi HP

Suka Mewarnai Spongebob

Tingkatkan Sinergi Hadapi Resesi

Volume Waduk 50 Persen


/