alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Tuding Oknum yang Bermain

TUBAN, Radar Tuban – Molornya pembebasan lahan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) di Tuban mendapat atensi dari anggota DPR RI Ratna Juwita Sari.

Dalam diskusi yang dihadiri awak media kemarin (4/1), anggota Komisi VII DPR RI tersebut menuding molornya pembebasan lahan itu karena adanya komunikasi atau informasi yang terputus antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dengan masyarakat. Sehingga, komunikasi yang terbangun tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk melepaskan lahannya demi kepentingan negara yang lebih besar.

‘’Sosialisasi sudah dilakukan. Termasuk apa yang menjadi keberatan warga juga sudah ditampung. Tapi, secara pribadi saya melihat ini ada distorsi. Ada informasi yang putus,’’ ujar wakil rakyat yang membidangi energi, riset, dan teknologi itu.

Distorsi yang dimaksud adalah tidak samanya pemahaman yang dimaksud pemerintah dengan pemahaman yang diinginkan masyarakat. ‘’Harapan kita selaku masyarakat Tuban adalah kilang Rosneft-Pertamina ini terus berjalan, tapi warga lokal yang bisa menikmati hasil pertamanya,’’ kata dia yang berharap terjadinya komunikasi seperti itu dengan masyarakat. Dan, itu harus bisa dilakukan dan dibuktikan, sehingga masyarakat percaya.

Baca Juga :  DTKS Tidak Update, Picu Persoalan Mendasar Kemiskinan

Diakui Ita, panggilan akrabnya, dalam perjalanannya banyak oknum yang ingin memanfaatkan momentum pembebasan lahan kilang minyak tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menjauhkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga muncul distorsi hingga miss-trust.

‘’Saya meyakininya seperti itu (turut serta oknum bermain, Red). Sehingga, seperti tidak ada ruang untuk bisa duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat,’’ katanya.

Ita menyampaikan, secara teknis, komisi VII belum mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan kilang minyak dengan nilai investasi sebesar UU$ 16 miliar atau sekitar Rp 225 triliun itu. ‘’Karena kami masih beranggapan ini ranah pemerintah daerah. Yang tentu mereka lebih tahu secara psikologi bagaimana dalam memberikan perlakuan kepada warganya,’’ ujar istri Ketua Umum KONI Tuban Mirza Ali Manshur itu.

Baca Juga :  Bupati Terpilih Segera Sinkronkan Program

Namun, tegas Ita, jika sampai target tiga bulan pembebasan lahan (Januari-Maret) ini yang diberikan Presiden Joko Widodo masih tidak tercapai, maka komisinya akan melakukan sesuatu. ‘’Kita tunggu sampai tiga bulan ke depan, apakah sesuai target Pak Presiden. Jika tidak tercapai, kami akan melakukan sesuatu,’’ janji ibu anak anak itu.

Masih dikatakan Ita, kilang minyak Tuban mendesak direalisasikan karena merupakan kepentingan negara untuk mengurangi defisit energi dan perekonomian yang selama ini rakyat ikut menanggungnya. ‘’Dengan adanya kilang minyak ini, defisit energi dan perekonomian negara ini bisa diselesaikan. Sehingga, kelak anak cucu kita tidak lagi menanggung hutang negara karena selama ini kita harus impor minyak,’’ tegasnya.

TUBAN, Radar Tuban – Molornya pembebasan lahan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) di Tuban mendapat atensi dari anggota DPR RI Ratna Juwita Sari.

Dalam diskusi yang dihadiri awak media kemarin (4/1), anggota Komisi VII DPR RI tersebut menuding molornya pembebasan lahan itu karena adanya komunikasi atau informasi yang terputus antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dengan masyarakat. Sehingga, komunikasi yang terbangun tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk melepaskan lahannya demi kepentingan negara yang lebih besar.

‘’Sosialisasi sudah dilakukan. Termasuk apa yang menjadi keberatan warga juga sudah ditampung. Tapi, secara pribadi saya melihat ini ada distorsi. Ada informasi yang putus,’’ ujar wakil rakyat yang membidangi energi, riset, dan teknologi itu.

Distorsi yang dimaksud adalah tidak samanya pemahaman yang dimaksud pemerintah dengan pemahaman yang diinginkan masyarakat. ‘’Harapan kita selaku masyarakat Tuban adalah kilang Rosneft-Pertamina ini terus berjalan, tapi warga lokal yang bisa menikmati hasil pertamanya,’’ kata dia yang berharap terjadinya komunikasi seperti itu dengan masyarakat. Dan, itu harus bisa dilakukan dan dibuktikan, sehingga masyarakat percaya.

Baca Juga :  Lahan Pertanian Menurun, Produksi Beras Turun

Diakui Ita, panggilan akrabnya, dalam perjalanannya banyak oknum yang ingin memanfaatkan momentum pembebasan lahan kilang minyak tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menjauhkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga muncul distorsi hingga miss-trust.

‘’Saya meyakininya seperti itu (turut serta oknum bermain, Red). Sehingga, seperti tidak ada ruang untuk bisa duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat,’’ katanya.

Ita menyampaikan, secara teknis, komisi VII belum mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan kilang minyak dengan nilai investasi sebesar UU$ 16 miliar atau sekitar Rp 225 triliun itu. ‘’Karena kami masih beranggapan ini ranah pemerintah daerah. Yang tentu mereka lebih tahu secara psikologi bagaimana dalam memberikan perlakuan kepada warganya,’’ ujar istri Ketua Umum KONI Tuban Mirza Ali Manshur itu.

Baca Juga :  Awas! Tuban Berpotensi Kembali ke Zona Merah

Namun, tegas Ita, jika sampai target tiga bulan pembebasan lahan (Januari-Maret) ini yang diberikan Presiden Joko Widodo masih tidak tercapai, maka komisinya akan melakukan sesuatu. ‘’Kita tunggu sampai tiga bulan ke depan, apakah sesuai target Pak Presiden. Jika tidak tercapai, kami akan melakukan sesuatu,’’ janji ibu anak anak itu.

Masih dikatakan Ita, kilang minyak Tuban mendesak direalisasikan karena merupakan kepentingan negara untuk mengurangi defisit energi dan perekonomian yang selama ini rakyat ikut menanggungnya. ‘’Dengan adanya kilang minyak ini, defisit energi dan perekonomian negara ini bisa diselesaikan. Sehingga, kelak anak cucu kita tidak lagi menanggung hutang negara karena selama ini kita harus impor minyak,’’ tegasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/