alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Pembangunan Mal Pelayanan Publik Tahap Pertama Tuntas Sesuai Target

Radar Tuban – Kesuksesan pembangunan MPP yang sesuai target tidak lepas dari peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejak pembangunan dimulai pada 12 Juni 2020 lalu, proyek yang menjadi program prioritas bupati Fathul Huda itu mendapat atensi penuh dari DPUPR. Rutin dilakukan evaluasi secara bertahap untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

‘’Alhamdulillah, semua sesuai target,’’ kata Kepala Dinas PUPR Agung Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Tuban dalam uji coba pelayanan publik bersama bupati Fathul Huda kemarin (3/12).

Disampaikan Agung, sapaan akrabnya, untuk proyek pembangunan MPP tahap pertama sudah mencapai sekitar 97 persen. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Seiring dengan sisa kontrak kerja sampai 18 Desember mendatang, Agung sangat optimis pembangunan MPP pada tahap awal ini akan tuntas sebelum kontrak kerja berakhir.

Baca Juga :  Target Pajak Terjun Rp 16 Miliar, DPRD Memaklumi

‘’Tinggal finishing saja. Insya Allah sebentar lagi tuntas,’’ ujarnya. Selanjutnya, pembangunan tahap kedua untuk penyempurnaan lantai dua dan tiga akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021. Karena pembangunan tinggal melanjutkan, Agung optimis, proses pengerjaannya pun akan berjalan cepat. Sehingga, ditargetkan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati Fathul Huda dan wabup Noor Nahar Hussein pada 20 Juni 2021 mendatang, seluruh bangunan MPP sudah tuntas.

‘’Kami targetkan, sebelum masa jabatan Pak Bupati (Fathul Huda) berakhir, MPP sudah bisa beroperasi,’’ kata dia yang optimis akan menuntaskannya.

Disampaikan Agung, di kantor pusat pelayanan publik inilah masyarakat akan mendapat kemudahan layanan perizinan. Meringkas akses maupun jalur administrasi yang selama ini dirasa masih cukup panjang, karena harus dilayani banyak OPD dengan tempat yang berbeda-beda.

Baca Juga :  Tarawih Awali Ramadan

Belum lagi jarak satu instansi dengan instansi lain cukup jauh. Kini, dengan adanya legasi MPP yang ditinggalkan bupati Fathul Huda, para pemimpin yang akan datang tinggal melanjutkan dan memaksimalkan sarana kelengkapan pelayanan.

Lebih lanjut Agung menyampaikan, MPP adalah komitmen bupati Fathul Huda dalam meningkatkan pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan seluruh proses pelayanan perizinan berjalan dengan mudah dan cepat. Salah satunya adalah kemudahaan dalam berusaha.

Dengan begitu, ekonomi di Kabupaten Tuban akan tumbuh. Selain itu, keberadaan MPP juga bisa menarik investor. Sebab, salah satu yang diinginkan investor dalam berinvestasi adalah kemudahan dalam mendapatkan layanan perizinan.

Radar Tuban – Kesuksesan pembangunan MPP yang sesuai target tidak lepas dari peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejak pembangunan dimulai pada 12 Juni 2020 lalu, proyek yang menjadi program prioritas bupati Fathul Huda itu mendapat atensi penuh dari DPUPR. Rutin dilakukan evaluasi secara bertahap untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

‘’Alhamdulillah, semua sesuai target,’’ kata Kepala Dinas PUPR Agung Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Tuban dalam uji coba pelayanan publik bersama bupati Fathul Huda kemarin (3/12).

Disampaikan Agung, sapaan akrabnya, untuk proyek pembangunan MPP tahap pertama sudah mencapai sekitar 97 persen. Persentase tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Seiring dengan sisa kontrak kerja sampai 18 Desember mendatang, Agung sangat optimis pembangunan MPP pada tahap awal ini akan tuntas sebelum kontrak kerja berakhir.

Baca Juga :  Masih Pandemi, Usulan Banpol Naik Perlu Dikaji

‘’Tinggal finishing saja. Insya Allah sebentar lagi tuntas,’’ ujarnya. Selanjutnya, pembangunan tahap kedua untuk penyempurnaan lantai dua dan tiga akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021. Karena pembangunan tinggal melanjutkan, Agung optimis, proses pengerjaannya pun akan berjalan cepat. Sehingga, ditargetkan sebelum berakhirnya masa jabatan bupati Fathul Huda dan wabup Noor Nahar Hussein pada 20 Juni 2021 mendatang, seluruh bangunan MPP sudah tuntas.

‘’Kami targetkan, sebelum masa jabatan Pak Bupati (Fathul Huda) berakhir, MPP sudah bisa beroperasi,’’ kata dia yang optimis akan menuntaskannya.

Disampaikan Agung, di kantor pusat pelayanan publik inilah masyarakat akan mendapat kemudahan layanan perizinan. Meringkas akses maupun jalur administrasi yang selama ini dirasa masih cukup panjang, karena harus dilayani banyak OPD dengan tempat yang berbeda-beda.

Baca Juga :  Menunggu Rekom Dinas Bina Marga Jatim

Belum lagi jarak satu instansi dengan instansi lain cukup jauh. Kini, dengan adanya legasi MPP yang ditinggalkan bupati Fathul Huda, para pemimpin yang akan datang tinggal melanjutkan dan memaksimalkan sarana kelengkapan pelayanan.

Lebih lanjut Agung menyampaikan, MPP adalah komitmen bupati Fathul Huda dalam meningkatkan pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan seluruh proses pelayanan perizinan berjalan dengan mudah dan cepat. Salah satunya adalah kemudahaan dalam berusaha.

Dengan begitu, ekonomi di Kabupaten Tuban akan tumbuh. Selain itu, keberadaan MPP juga bisa menarik investor. Sebab, salah satu yang diinginkan investor dalam berinvestasi adalah kemudahan dalam mendapatkan layanan perizinan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/