alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Denda Pelanggar Masker ’Sumbang PAD’ Rp 10,9 Juta

Radar Tuban – Pasca aturan denda untuk pelanggar protokol kesehatan diterapkan, tingkat pelanggaran masih tinggi. Tiga hari, sebanyak 109 pelanggar yang tak bermasker terjaring razia.

Pada hari pertama Perbup dijalankan Selasa (1/9), sebanyak 43 orang terjaring razia. Hari kedua 24 pelanggar dan hari ketiga kemarin (3/9) 42 pelanggar. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam perbup tertulis, pelanggar perorangan yang terjaring razia diwajibkan membayar denda Rp 100 ribu. Jika pelanggar tak sanggup membayar denda, disiapkan opsi sanksi sosial berupa menyapu di jalan protokol dan fasilitas umum.

Baca Juga :  Vaksinasi Tahap Pertama Capai 91 Persen

Kepala Satpol PP Tuban Heri Muhar wanto mengatakan seluruh pelanggar tersebut belum memutuskan apakah akan membayar denda atau mengikuti sanksi sosial. Jika sebanyak 109 pelanggar memilih membayar denda, sebesar Rp 10,9 juta dibayar para pelanggar untuk kas daerah. ‘’Diberikan waktu tiga hari untuk memutuskan mereka mau bayar denda atau sanksi sosial,’’ jelas dia kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Heri menjelaskan para pelanggar tersebut tak memakai masker dengan beragam alasan. Terbanyak karena lupa tak membawa. Sebagian membawa masker tapi dikantongi. Mereka terjaring di Pasar Baru Tuban, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palang, Pasar Kerek, warung kopi, dan lokasi keramaian lainnya.

Yang disita mulai eKTP, SIM, STNK, sampai ponsel. ‘’Juga dilakukan rapid tes secara acak, hasilnya 2 reaktif,’’ tuturnya. Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Tuban Fathul Huda 28 Agustus lalu itu menjelaskan, pelanggaran protokol kesehatan diberikan untuk perseorangan dan pengelola usaha.

Baca Juga :  Desak Evaluasi Satgas Peduli Perempuan dan Anak di Bojonegoro

Namun sejak razia dua hari terakhir, belum ada lokasi usaha yang ikut terjaring membayar denda tersebut. ‘’Sementara baru menjaring pelanggar perseorangan. Ke depan akan dilakukan bertahap terhadap pengelola usaha dan wisata,’’ kata dia.

Radar Tuban – Pasca aturan denda untuk pelanggar protokol kesehatan diterapkan, tingkat pelanggaran masih tinggi. Tiga hari, sebanyak 109 pelanggar yang tak bermasker terjaring razia.

Pada hari pertama Perbup dijalankan Selasa (1/9), sebanyak 43 orang terjaring razia. Hari kedua 24 pelanggar dan hari ketiga kemarin (3/9) 42 pelanggar. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam perbup tertulis, pelanggar perorangan yang terjaring razia diwajibkan membayar denda Rp 100 ribu. Jika pelanggar tak sanggup membayar denda, disiapkan opsi sanksi sosial berupa menyapu di jalan protokol dan fasilitas umum.

Baca Juga :  Lonjakan Pengunjung Tertinggi di Wisata Pantai

Kepala Satpol PP Tuban Heri Muhar wanto mengatakan seluruh pelanggar tersebut belum memutuskan apakah akan membayar denda atau mengikuti sanksi sosial. Jika sebanyak 109 pelanggar memilih membayar denda, sebesar Rp 10,9 juta dibayar para pelanggar untuk kas daerah. ‘’Diberikan waktu tiga hari untuk memutuskan mereka mau bayar denda atau sanksi sosial,’’ jelas dia kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Heri menjelaskan para pelanggar tersebut tak memakai masker dengan beragam alasan. Terbanyak karena lupa tak membawa. Sebagian membawa masker tapi dikantongi. Mereka terjaring di Pasar Baru Tuban, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palang, Pasar Kerek, warung kopi, dan lokasi keramaian lainnya.

Yang disita mulai eKTP, SIM, STNK, sampai ponsel. ‘’Juga dilakukan rapid tes secara acak, hasilnya 2 reaktif,’’ tuturnya. Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Tuban Fathul Huda 28 Agustus lalu itu menjelaskan, pelanggaran protokol kesehatan diberikan untuk perseorangan dan pengelola usaha.

Baca Juga :  Deklarasi Cabup dan Cawabup Periode 2021-2024 Setia-Negara

Namun sejak razia dua hari terakhir, belum ada lokasi usaha yang ikut terjaring membayar denda tersebut. ‘’Sementara baru menjaring pelanggar perseorangan. Ke depan akan dilakukan bertahap terhadap pengelola usaha dan wisata,’’ kata dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/