BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Angka kemiskinan yang konsisten di urutan ke 11 se-Jatim selama lima tahun perlu segera ditanggulangi. Pemkab Bojonegoro dituntut lebih serius intervensi melalui program tepat agar bisa keluar dari ranking 11 besar angka kemiskinan tertinggi.
Vikri Amiruddin akademisi sosiologi Bojonegoro mendesak pemkab perlu usaha lebih serius menanggulangi kemiskinan. ‘’Meski dari tahun ke tahun angka kemiskinan sudah turun, tapi tidak memengaruhi peringkat masih di urutan sebelas tertinggi,” ujarnya kemarin (3/3).
Menurut Vikri, intervensi, dorongan, hingga stimulus perlu diberikan pihak-pihak terlibat panangggulangan kemiskinan. Sehingga bisa bangkit menurunkan angka kemiskinan. Terlebih Bojonegoro sudah memiliki tim koordinasi penangulangan kemiskinan (TKPK).
‘’Perlu koordinasi lebih intens. BPS memiliki data, pemkab memiliki regulasi dan kebijakan, hingga TKPK fokus kemiskinan,” ujar dosen asal Kecamatan Balen tersebut.
Vikri menjelaskan, terdapat kategori kemiskinan di Bojonegoro. Pertama kemiskinan berdasar mentalitas atau sumber daya manusia (SDM ). Penduduk miskin kategori ini menutup diri dari perkembangan zaman.
Berikutnya, kemiskinan kultural. Kategori ini penduduk mengalami kemiskinan dari lahir. Sedangkan, kemiskinan struktural, sistem membuat tidak bisa bersaing dunia kerja atau bisnis. Akibat tak mampu bersaing dengan pemilik modal. ‘’Lalu kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan ketika pandemi korona,” ujarnya.
Terkait solusi, menurut Vikri, kemiskinan berdasar mentalitas harus diberi motivasi, edukasi hingga fasilitas pendampingan. ‘’Untuk kemiskinan struktural dan kultural hingga kehilangan pekerjaan melalui pemberdayaan, memberi modal atau pelatihan,” jelasnya.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bojonegoro Triguno Sudjiono belum bisa dikonfirmasi terkait kemiskinan. Dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp belum memberikan jawaban. (irv/rij)
