alexametrics
25.3 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Tak Berlaku Merger untuk SMP

TUBAN, Radar Tuban – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019 tak mampu mengisi seluruh bangku SMPN. Catatan Jawa Pos Radar Tuban, dari 52 SMPN di Tuban, tercatat hanya 25 sekolah atau 50 persen yang kekurangan siswa. Jumlah kekurangannya cukup fantastis. Angkanya menembus 886 siswa yang tersebar pada 25 sekolah.

Berdasarkan data PPDB 2019, lembaga pendidikan terbanyak yang kekurangan siswa adalah SMPN 2 Parengan. Minusnya 118 siswa. Selanjutnya SMPN 2 Plumpang kurang 101 siswa, SMPN 3 Singgahan (62 siswa), dan SMPN 3 Kerek (53 siswa). Selebihnya kekurangan sekitar 20 – 40 siswa atau satu kelas.

Meski dibuka gelombang kedua atau pendaftaran susulan, tak banyak menolong sekolah tersebut untuk memenuhi pagunya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Nur Khamid kepada wartawan koran ini menegaskan dalam waktu dekat tidak ada rencana merger di lembaga SMPN. Sebab, setiap sekolah sudah terpetakan di wilayah-wilayah yang cukup banyak siswa. ‘’Berbeda dengan SD yang letak antarsekolahnya cukup dekat, jadi bisa dimerger. Kalau SMP, lokasi sekolah satu dan lainnya sangat jauh, jadi tidak mungkin dimerger,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Tercatat 48 Ribu Hektare Lahan Tadah Hujan

Mantan sekretaris Disdik Tuban itu menjelaskan, setiap kecamatan memiliki 2 atau 3 SMPN. Sementara di setiap kecamatan, terdapat lebih dari sepuluh desa. Karena itu, kebutuhan SMP sekarang ini dirasa sangat cukup untuk mengkaver kebutuhan belajar anak didik. ‘’Kita punya anak didik sangat banyak. Permasalahan utamanya, minat mereka melanjutkan pendidikan ke SMP sangat minim,’’ ujar Nur Khamid.

Mantan kepala SMAN 1 Soko itu  menuturkan permasalahan kekurangan pagu dipicu dari minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Berdasarkan analisa di lapangan, kata Nur Khamid, mayoritas siswa tidak melanjutkan sekolah karena tanpa dukungan dari orang tua. ‘’Apalagi di daerah pertambangan dan nelayan, mayoritas siswa setelah lulus SD langsung diajak orang tuanya bekerja,’’ ujarnya.

Dengan alasan tersebut, disdik meyakini merger bukanlah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan SMP. Fokus saat ini menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan tinggi kepada orang tua dan siswa.

Baca Juga :  Pendaftar SMPN Kota Saling Sikut

Dikatakan Nur Khamid, persentase siswa SD yang tak melanjutkan ke SMP di Tuban mencapai sepuluh persen. ‘’Apalagi, siswa yang tidak melanjutkan ke SMA, lebih dari 13 persen,’’ jelas dia.

Pendidik yang juga pelatih gulat itu mengatakan, problem dunia pendidikan di Tuban sekarang ini tidak lagi pada biaya. Sebab, seluruh sekolah mulai SD hingga SMP saat ini gratis. Tanpa dipungut biaya. Ditambah Program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas) Pemprov Jawa Timur yang menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK. ‘’Biaya tidak lagi jadi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya,’’ imbuh Nur Khamid.

Untuk meningkatkan minat belajar, disdik sudah membuat program Pendidikan Keluarga. Program yang menggandeng pemerintah kecamatan dan desa tersebut memprioritaskan edukasi terhadap orang tua terkait pentingnya pendidikan formal. Dengan demikian, diharapkan para orang tua menjadi garda terdepan yang mendorong buah hatinya untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. (yud/ds)

TUBAN, Radar Tuban – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019 tak mampu mengisi seluruh bangku SMPN. Catatan Jawa Pos Radar Tuban, dari 52 SMPN di Tuban, tercatat hanya 25 sekolah atau 50 persen yang kekurangan siswa. Jumlah kekurangannya cukup fantastis. Angkanya menembus 886 siswa yang tersebar pada 25 sekolah.

Berdasarkan data PPDB 2019, lembaga pendidikan terbanyak yang kekurangan siswa adalah SMPN 2 Parengan. Minusnya 118 siswa. Selanjutnya SMPN 2 Plumpang kurang 101 siswa, SMPN 3 Singgahan (62 siswa), dan SMPN 3 Kerek (53 siswa). Selebihnya kekurangan sekitar 20 – 40 siswa atau satu kelas.

Meski dibuka gelombang kedua atau pendaftaran susulan, tak banyak menolong sekolah tersebut untuk memenuhi pagunya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Nur Khamid kepada wartawan koran ini menegaskan dalam waktu dekat tidak ada rencana merger di lembaga SMPN. Sebab, setiap sekolah sudah terpetakan di wilayah-wilayah yang cukup banyak siswa. ‘’Berbeda dengan SD yang letak antarsekolahnya cukup dekat, jadi bisa dimerger. Kalau SMP, lokasi sekolah satu dan lainnya sangat jauh, jadi tidak mungkin dimerger,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Gigi Sehat, SDM Unggul, Indonesia Maju

Mantan sekretaris Disdik Tuban itu menjelaskan, setiap kecamatan memiliki 2 atau 3 SMPN. Sementara di setiap kecamatan, terdapat lebih dari sepuluh desa. Karena itu, kebutuhan SMP sekarang ini dirasa sangat cukup untuk mengkaver kebutuhan belajar anak didik. ‘’Kita punya anak didik sangat banyak. Permasalahan utamanya, minat mereka melanjutkan pendidikan ke SMP sangat minim,’’ ujar Nur Khamid.

Mantan kepala SMAN 1 Soko itu  menuturkan permasalahan kekurangan pagu dipicu dari minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Berdasarkan analisa di lapangan, kata Nur Khamid, mayoritas siswa tidak melanjutkan sekolah karena tanpa dukungan dari orang tua. ‘’Apalagi di daerah pertambangan dan nelayan, mayoritas siswa setelah lulus SD langsung diajak orang tuanya bekerja,’’ ujarnya.

Dengan alasan tersebut, disdik meyakini merger bukanlah solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan SMP. Fokus saat ini menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan tinggi kepada orang tua dan siswa.

Baca Juga :  Pendaftar SMPN Kota Saling Sikut

Dikatakan Nur Khamid, persentase siswa SD yang tak melanjutkan ke SMP di Tuban mencapai sepuluh persen. ‘’Apalagi, siswa yang tidak melanjutkan ke SMA, lebih dari 13 persen,’’ jelas dia.

Pendidik yang juga pelatih gulat itu mengatakan, problem dunia pendidikan di Tuban sekarang ini tidak lagi pada biaya. Sebab, seluruh sekolah mulai SD hingga SMP saat ini gratis. Tanpa dipungut biaya. Ditambah Program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas) Pemprov Jawa Timur yang menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK. ‘’Biaya tidak lagi jadi alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya,’’ imbuh Nur Khamid.

Untuk meningkatkan minat belajar, disdik sudah membuat program Pendidikan Keluarga. Program yang menggandeng pemerintah kecamatan dan desa tersebut memprioritaskan edukasi terhadap orang tua terkait pentingnya pendidikan formal. Dengan demikian, diharapkan para orang tua menjadi garda terdepan yang mendorong buah hatinya untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. (yud/ds)

Artikel Terkait

Most Read

Toleransi Menjelang Nyepi

Adaptasi Alat Pendeteksi Ikan

Pahami Resep Obat

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/