alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Kemenkeu Apresiasi Pengelolaan Keuangan Pemkab Tuban

TUBAN, Radar Tuban – Keberhasilan Pemkab Tuban dalam meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, penghargaan dari Kemenkeu sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan yang baik itu diserahkan Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo kepada Bupati Tuban Fathul Huda di Gedung Grahadi, Surabaya kemarin (2/10). Ikut mendampingi bupati menerima penghargaan tersebut, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi, S.Ag., MM., Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tuban Dra. Rini Indrawati.

Baca Juga :  Rapat di Hotel Mewah, Masuk Inefisiensi?

Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban Rohman Ubaid mengatakan, diraihnya penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus penegasan dari Kemenkeu atas pengelolaan keuangan Pemkab Tuban.

‘’WTP merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,’’ terang Ubaid.

Dia menjelaskan, opini WTP juga meru­pakan bagian dari implementasi pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Capaian opini WTP, kata mantan Camat Jenu itu, tidak semata-mata disajikan dalam laporan keuangan, namun juga ditopang dengan efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap undang-undang. ‘’Dalam penyelesaian LKPD, yang paling utama adalah diperlukan komitmen kepala daerah yang nantinya diikuti bawahannya. Dan ini (opini WTP, Red) sebagai bukti bahwa Pak Bupati memiliki komitmen itu (komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik, Red),’’ terang dia.

Baca Juga :  Pembahasan APBD Perubahan Alot

Bupati Fathul Huda menuturkan, penghargaan dari Kemenkeu ini harus menjadi motivasi untuk kembali bisa mempertahankan predikat opini WTP pada tahun anggaran 2019. ‘’Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi yang diberikan kepada Pemkab Tuban untuk tetap mempertahankan opini WTP,’’ kata bupati usai menerima penghargaan dari Kemenkeu.

Pada kesempatan tersebut, bupati menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh pegawai di lingkup pemkab yang telah bekerja keras dalam mengelola anggaran Pemkab Tuban. ‘’Ke depan, harus semakin lebih baik. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus mengelola anggaran dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tutur bupati.

TUBAN, Radar Tuban – Keberhasilan Pemkab Tuban dalam meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, penghargaan dari Kemenkeu sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan yang baik itu diserahkan Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo kepada Bupati Tuban Fathul Huda di Gedung Grahadi, Surabaya kemarin (2/10). Ikut mendampingi bupati menerima penghargaan tersebut, Ketua DPRD Tuban M. Miyadi, S.Ag., MM., Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tuban Dra. Rini Indrawati.

Baca Juga :  Baru Belajar Nyetir, Sebagian Mobil Miliarder Sumurgeneng Kecelakaan

Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban Rohman Ubaid mengatakan, diraihnya penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus penegasan dari Kemenkeu atas pengelolaan keuangan Pemkab Tuban.

‘’WTP merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah yang sehat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,’’ terang Ubaid.

Dia menjelaskan, opini WTP juga meru­pakan bagian dari implementasi pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Capaian opini WTP, kata mantan Camat Jenu itu, tidak semata-mata disajikan dalam laporan keuangan, namun juga ditopang dengan efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap undang-undang. ‘’Dalam penyelesaian LKPD, yang paling utama adalah diperlukan komitmen kepala daerah yang nantinya diikuti bawahannya. Dan ini (opini WTP, Red) sebagai bukti bahwa Pak Bupati memiliki komitmen itu (komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik, Red),’’ terang dia.

Baca Juga :  Konsolidasi dan Sosialisasi DPD PAN Kabupaten Tuban

Bupati Fathul Huda menuturkan, penghargaan dari Kemenkeu ini harus menjadi motivasi untuk kembali bisa mempertahankan predikat opini WTP pada tahun anggaran 2019. ‘’Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi yang diberikan kepada Pemkab Tuban untuk tetap mempertahankan opini WTP,’’ kata bupati usai menerima penghargaan dari Kemenkeu.

Pada kesempatan tersebut, bupati menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi atas kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh pegawai di lingkup pemkab yang telah bekerja keras dalam mengelola anggaran Pemkab Tuban. ‘’Ke depan, harus semakin lebih baik. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus mengelola anggaran dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ tutur bupati.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/