alexametrics
32.7 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Lelah Tunggu Penyelesaian Air Payau, Warga Geruduk Kantor Kecamatan

Radar Tuban – Habis sudah kesabaran warga Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang yang menunggu jawaban Pemkab Tuban terkait keluhan berubah payaunya sumber air di desa setempat yang diduga akibat aktivitas petambak udang berskala besar.

Kemarin (2/7) siang, puluhan warga yang mayoritas petani tersebut menduduki kantor kecamatan setempat. Sebelumnya, mereka mendatangi kantor desa setempat dan tak ada yang menemui.

Di kantor kecamatan, warga membentangkan spanduk bernada protes. Tuntutannya, mereka meminta kepastian dari pejabat pemerintah kabupaten soal penyebab berubah payaunya sumber air di desa setempat.

Meski menyimpan kemarahan yang membuncah akibat respons pemkab yang lamban, namun warga bersikap tertib. Sebagian perwakilan warga diterima pihak kecamatan untuk melakukan dialog.

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta jawaban pasti dari pemerintah. ‘’Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Kita seperti dipimpong,’’ ujar Didik, ketua pemuda desa setempat.

Disampaikan dia, 1 Juli lalu adalah batas terakhir kesepakatan warga dengan pengusaha tambak saat menggelar pertemuan di kantor desa setempat sekitar satu bulan lalu.

Baca Juga :  Pemkab Bojonegoro Harus Bantu Pengembangan Wisata Kedungmaor

Kesepakatannya, jika pihak pengusaha tidak bisa membuktikan proses perizinan secara lengkap serta kajian bahwa kegiatan sumur bor untuk aktivitas tambak itu tidak memengaruhi sumber air, maka aktivitas para pengusaha tambak udang di desa setempat harus ditutup.

Hingga kini kesepakatan tersebut tanpa kejelasan. ‘’Kita menagih kesepakatan itu, tapi pihak kecamatan tidak bisa memberikan keputusan. Apa kita salah menagih kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Apakah rakyat salah menyampaikan keluhan kepada pemerintah,’’ keluhnya. Didik menegaskan, kese pakatan awal harus tetap ditaati.

Tambak udang yang diduga menjadi penyebab berubah payaunya sumber air itu harus ditutup. ‘’Kita tetap menuntut sesuai kesepakatan awal,’’ tegasnya.

Dia mengungkapkan, warga tidak bisa disalahkan jika menduga bahwa berubah payaunya sumber air itu karena aktivitas pengeboran tambak udang.

Sebab, berubahnya sumber air itu seiring dengan aktivitas tambak udang di desa setempat. ‘’Kami terkadang sampai tak habis pikir. Saat kami menduga sesuai fakta yang kami alami, kami dianggap berasumsi.

Baca Juga :  Pembagian Paket Sembako Melalui Program CSR Lazis PT PJB

Tapi, di sisi lain pemerintah sendiri tidak hadir untuk memberikan jawaban atas keluhan yang kami sampaikan. Terus kami rakyat ini harus bagaimana Harus mengeluh kepada siapa?’’ tegas dia.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Camat Palang Rohmat mengatakan, pertemuan yang berlangsung di kantor kecamatan itu belum menemui titik final. Karena itu, dia belum bisa menyam paikan secara pasti langkah lanjutan ke depan atas tuntutan warga tersebut.

‘’Belum ada finalisasi,’’ tuturnya. Disampaikan Rohmat, tuntutan warga adalah penutupan aktivitas petambak di desa setempat. Tuntutan itu disampaikan berdasarkan kesepakatan awal sekitar dua bulan lalu antara warga dan petambak yang difasilitasi pemerintah desa.

‘’Sesuai ketentuan perundangundangan, yang tidak punya izin sementara kita nonaktifkan. Yang punya izin, sesuai perizinan bisa lanjut,’’ ujar dia menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Ditanya titik aktivitas tambak dan yang sudah punya izin, mantan kabid perkoperasian dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (diskoperindag) setempat itu mengaku belum mengetahui pasti.

Radar Tuban – Habis sudah kesabaran warga Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang yang menunggu jawaban Pemkab Tuban terkait keluhan berubah payaunya sumber air di desa setempat yang diduga akibat aktivitas petambak udang berskala besar.

Kemarin (2/7) siang, puluhan warga yang mayoritas petani tersebut menduduki kantor kecamatan setempat. Sebelumnya, mereka mendatangi kantor desa setempat dan tak ada yang menemui.

Di kantor kecamatan, warga membentangkan spanduk bernada protes. Tuntutannya, mereka meminta kepastian dari pejabat pemerintah kabupaten soal penyebab berubah payaunya sumber air di desa setempat.

Meski menyimpan kemarahan yang membuncah akibat respons pemkab yang lamban, namun warga bersikap tertib. Sebagian perwakilan warga diterima pihak kecamatan untuk melakukan dialog.

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta jawaban pasti dari pemerintah. ‘’Sampai sekarang belum ada jawaban pasti. Kita seperti dipimpong,’’ ujar Didik, ketua pemuda desa setempat.

Disampaikan dia, 1 Juli lalu adalah batas terakhir kesepakatan warga dengan pengusaha tambak saat menggelar pertemuan di kantor desa setempat sekitar satu bulan lalu.

Baca Juga :  Pemkab Didorong Investasi APBD

Kesepakatannya, jika pihak pengusaha tidak bisa membuktikan proses perizinan secara lengkap serta kajian bahwa kegiatan sumur bor untuk aktivitas tambak itu tidak memengaruhi sumber air, maka aktivitas para pengusaha tambak udang di desa setempat harus ditutup.

Hingga kini kesepakatan tersebut tanpa kejelasan. ‘’Kita menagih kesepakatan itu, tapi pihak kecamatan tidak bisa memberikan keputusan. Apa kita salah menagih kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Apakah rakyat salah menyampaikan keluhan kepada pemerintah,’’ keluhnya. Didik menegaskan, kese pakatan awal harus tetap ditaati.

Tambak udang yang diduga menjadi penyebab berubah payaunya sumber air itu harus ditutup. ‘’Kita tetap menuntut sesuai kesepakatan awal,’’ tegasnya.

Dia mengungkapkan, warga tidak bisa disalahkan jika menduga bahwa berubah payaunya sumber air itu karena aktivitas pengeboran tambak udang.

Sebab, berubahnya sumber air itu seiring dengan aktivitas tambak udang di desa setempat. ‘’Kami terkadang sampai tak habis pikir. Saat kami menduga sesuai fakta yang kami alami, kami dianggap berasumsi.

Baca Juga :  Skuad Disumbang Talenta Muda Klub Pinggiran

Tapi, di sisi lain pemerintah sendiri tidak hadir untuk memberikan jawaban atas keluhan yang kami sampaikan. Terus kami rakyat ini harus bagaimana Harus mengeluh kepada siapa?’’ tegas dia.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Camat Palang Rohmat mengatakan, pertemuan yang berlangsung di kantor kecamatan itu belum menemui titik final. Karena itu, dia belum bisa menyam paikan secara pasti langkah lanjutan ke depan atas tuntutan warga tersebut.

‘’Belum ada finalisasi,’’ tuturnya. Disampaikan Rohmat, tuntutan warga adalah penutupan aktivitas petambak di desa setempat. Tuntutan itu disampaikan berdasarkan kesepakatan awal sekitar dua bulan lalu antara warga dan petambak yang difasilitasi pemerintah desa.

‘’Sesuai ketentuan perundangundangan, yang tidak punya izin sementara kita nonaktifkan. Yang punya izin, sesuai perizinan bisa lanjut,’’ ujar dia menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Ditanya titik aktivitas tambak dan yang sudah punya izin, mantan kabid perkoperasian dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (diskoperindag) setempat itu mengaku belum mengetahui pasti.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/