Ternyata Banyak Duit Belum Bisa Menurunkan Kemiskinan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro sekitar Rp 7 triliun berada di peringkat kedua se Jawa Timur, ternyata belum berdampak penurunan angka kemiskinan. APBD tinggi seharusnya berbanding lurus dengan naiknya taraf kehidupan dan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemkab.

Lima tahun berturut-turut Bojonegoro berada di ranking 11 se Jatim. Meskipun angkanya sudah mengalami penurunan 1,06 persen atau 12,21 persen pada 2022 dibanding 2021 mencapai 13,27 persen.

Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro Ridlwan Hambali mengatakan, ternyata banyak duit belum bisa menurunkan angka kemiskinan. ‘’Adakah yang salah di sini? Di manakah salahnya? Padahal mestinya soal angka-angka itu mempunyai rumus dan hasil yang pasti,’’ ujarnya kemarin (2/3).

Ridlwan menjelaskan, anggaran banyak seharusnya berbanding lurus dengan naiknya taraf kehidupan dan menurunkan angka kemiskinan. Tapi, ketika ada hasil tidak sesuai, tentu ada angka pembanding atau penyebut yang tidak sinkron. ‘’Secara matematikanya seperti itu,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro tersebut.

Terlebih ilmu paling jujur adalah ilmu itung-itungan atau matematika. Sehingga ini betul-betul menjadi PR besar semua pihak dan khususnya pemkab. Tentu mengurai benang kusut angka kemiskinan.

Ridlwan mengatakan, butuh keseriusan, ketepatan pengambilan kebijakan, partisipasi hingga konsistensi seluruh stakeholder menjalankan kebijakan dan program. Terutama penanggulangan kemiskinan secara kreatif dan tepat sasaran.

‘’Ada pepatah mengatakan, jangan kasih aku ikan tapi berilah aku kail. Seperti itu pulalah program pengentasan kemiskinan. Jika dana diberikan begitu saja tanpa memberikan ilmu untuk mengembangkannya, berapun dana itu pasti akan habis,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Muhktadho mengatakan, angka kemiskinan dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Tepatnya dari 13,27 persen menjadi 12,21 persen. Penurunan menjadi bukti intervensi pemkab pada kemiskinan berdampak.

‘’Bojonegoro mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin. Di mana dari 166.520 jiwa pada 2021 menjadi 153.400 jiwa pada 2022. Sehingga ada penurunan 13.120 jiwa,” jelasnya. (irv/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro sekitar Rp 7 triliun berada di peringkat kedua se Jawa Timur, ternyata belum berdampak penurunan angka kemiskinan. APBD tinggi seharusnya berbanding lurus dengan naiknya taraf kehidupan dan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemkab.

Lima tahun berturut-turut Bojonegoro berada di ranking 11 se Jatim. Meskipun angkanya sudah mengalami penurunan 1,06 persen atau 12,21 persen pada 2022 dibanding 2021 mencapai 13,27 persen.

Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro Ridlwan Hambali mengatakan, ternyata banyak duit belum bisa menurunkan angka kemiskinan. ‘’Adakah yang salah di sini? Di manakah salahnya? Padahal mestinya soal angka-angka itu mempunyai rumus dan hasil yang pasti,’’ ujarnya kemarin (2/3).

Ridlwan menjelaskan, anggaran banyak seharusnya berbanding lurus dengan naiknya taraf kehidupan dan menurunkan angka kemiskinan. Tapi, ketika ada hasil tidak sesuai, tentu ada angka pembanding atau penyebut yang tidak sinkron. ‘’Secara matematikanya seperti itu,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro tersebut.

Terlebih ilmu paling jujur adalah ilmu itung-itungan atau matematika. Sehingga ini betul-betul menjadi PR besar semua pihak dan khususnya pemkab. Tentu mengurai benang kusut angka kemiskinan.

Ridlwan mengatakan, butuh keseriusan, ketepatan pengambilan kebijakan, partisipasi hingga konsistensi seluruh stakeholder menjalankan kebijakan dan program. Terutama penanggulangan kemiskinan secara kreatif dan tepat sasaran.

‘’Ada pepatah mengatakan, jangan kasih aku ikan tapi berilah aku kail. Seperti itu pulalah program pengentasan kemiskinan. Jika dana diberikan begitu saja tanpa memberikan ilmu untuk mengembangkannya, berapun dana itu pasti akan habis,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Muhktadho mengatakan, angka kemiskinan dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Tepatnya dari 13,27 persen menjadi 12,21 persen. Penurunan menjadi bukti intervensi pemkab pada kemiskinan berdampak.

‘’Bojonegoro mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin. Di mana dari 166.520 jiwa pada 2021 menjadi 153.400 jiwa pada 2022. Sehingga ada penurunan 13.120 jiwa,” jelasnya. (irv/rij)