alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Selangkah Lagi Memiliki RDTR Perkotaan Tuban

TUBAN, Radar Tuban – Perkembangan wilayah di Kabupaten Tuban, khususnya di perkotaan sangat dinamis. Dari mulai permukiman, pertanian, pertokoan, hingga industri berkembang pesat. Karena itu, Pemkab Tuban di bawah kepemimpinan bupati Aditya Halindra Faridzky terus berlari menyiapkan desain perubahan Kota Tuban yang sejalan dengan perkembangan Kabupaten Tuban.
Gayung bersambut, rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) rencana detail tata ruang (RDTR) Perkotaan Tuban sudah masuk tahap persetujuan subtansi (persub) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pekan lalu (22/11), bertempat di The Ritz-Carlton Hotel Pasific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, bupati Aditya Halindra Faridzky menghadiri undangan rapat koordinasi lintas sektor pembahasan ranperkada RDTR Kawasan Perkotaan. Pemaparan ranperkada RDTR Perkotaan Tuban disampaikan langsung oleh Mas Bupati, sapaan akrab bupati Lindra. Ikut mendampingi, sekretaris daerah Budi Wiyana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tuban Agung Supriyadi, dan Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan DPUPR Tuban Winda Sulistyowati.
Praktis, kini tinggal menunggu surat persetujuan subtansi (persub) yang diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN. Persub diberikan berdasar hasil pembahasan lintas sektor yang sudah direvisi. ‘’(Revisi, Red) maksimal 20 hari setelah pembahasan lintas sektor. Setelah itu baru dikeluarkan persub,’’ kata Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan DPUPR Tuban Winda Sulistyowati.
Winda menjelaskan, persub merupakan persetujuan yang diberikan Menteri ATR/BPN. Persub diterbitkan setelah rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana tata ruang dinyatakan sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada rencana tata ruang secara hierarki. Artinya, tidak ada regulasi yang dilanggar atau bertentangan dengan hukum. ‘’Sekarang masih proses revisi dari hasil pembahasan linsek (lintas sektor). Persub diterbitkan setelah proses revisi,’’ terang pejabat perempuan ramah itu.
Selanjutnya, persub yang sudah diterbitkan tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan kepala daerah (perkada) tentang RDTR. Maksimal satu bulan setelah terbitnya persub dari Menteri ATR/BPN. ‘’Untuk mempercepat proses birokrasi. Aturannya, regulasi yang mengatur RDTR ini cukup dengan perkada (perbup), tidak harus perda,’’ terang Winda, sapaan akrabnya.
Dia memaparkan, penyusunan materi teknis RDTR Perkotaan Tuban  dilakukan pada tahun anggaran 2018. Proses penyusunannya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018. Total luas kawasan RDTR Perkotaan ini mencapai 5.671 hektare. Berdasar berita acara focus group discussion (FGD), kesepakatan terkait deliniasi atau batas peta RDTR Perkotaan Tuban meliputi 36 kelurahan dan desa. (Selengkapnya grafis).
‘’Jadi, RDTR-nya mencakup 36 kelurahan dan desa dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Tuban, Jenu, Merakurak, Semanding, dan Palang,’’ paparnya.

Baca Juga :  Imigran Tuban Terbanyak Jadi ABK

TUBAN, Radar Tuban – Perkembangan wilayah di Kabupaten Tuban, khususnya di perkotaan sangat dinamis. Dari mulai permukiman, pertanian, pertokoan, hingga industri berkembang pesat. Karena itu, Pemkab Tuban di bawah kepemimpinan bupati Aditya Halindra Faridzky terus berlari menyiapkan desain perubahan Kota Tuban yang sejalan dengan perkembangan Kabupaten Tuban.
Gayung bersambut, rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) rencana detail tata ruang (RDTR) Perkotaan Tuban sudah masuk tahap persetujuan subtansi (persub) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pekan lalu (22/11), bertempat di The Ritz-Carlton Hotel Pasific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, bupati Aditya Halindra Faridzky menghadiri undangan rapat koordinasi lintas sektor pembahasan ranperkada RDTR Kawasan Perkotaan. Pemaparan ranperkada RDTR Perkotaan Tuban disampaikan langsung oleh Mas Bupati, sapaan akrab bupati Lindra. Ikut mendampingi, sekretaris daerah Budi Wiyana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tuban Agung Supriyadi, dan Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan DPUPR Tuban Winda Sulistyowati.
Praktis, kini tinggal menunggu surat persetujuan subtansi (persub) yang diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN. Persub diberikan berdasar hasil pembahasan lintas sektor yang sudah direvisi. ‘’(Revisi, Red) maksimal 20 hari setelah pembahasan lintas sektor. Setelah itu baru dikeluarkan persub,’’ kata Kepala Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan DPUPR Tuban Winda Sulistyowati.
Winda menjelaskan, persub merupakan persetujuan yang diberikan Menteri ATR/BPN. Persub diterbitkan setelah rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana tata ruang dinyatakan sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada rencana tata ruang secara hierarki. Artinya, tidak ada regulasi yang dilanggar atau bertentangan dengan hukum. ‘’Sekarang masih proses revisi dari hasil pembahasan linsek (lintas sektor). Persub diterbitkan setelah proses revisi,’’ terang pejabat perempuan ramah itu.
Selanjutnya, persub yang sudah diterbitkan tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan kepala daerah (perkada) tentang RDTR. Maksimal satu bulan setelah terbitnya persub dari Menteri ATR/BPN. ‘’Untuk mempercepat proses birokrasi. Aturannya, regulasi yang mengatur RDTR ini cukup dengan perkada (perbup), tidak harus perda,’’ terang Winda, sapaan akrabnya.
Dia memaparkan, penyusunan materi teknis RDTR Perkotaan Tuban  dilakukan pada tahun anggaran 2018. Proses penyusunannya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018. Total luas kawasan RDTR Perkotaan ini mencapai 5.671 hektare. Berdasar berita acara focus group discussion (FGD), kesepakatan terkait deliniasi atau batas peta RDTR Perkotaan Tuban meliputi 36 kelurahan dan desa. (Selengkapnya grafis).
‘’Jadi, RDTR-nya mencakup 36 kelurahan dan desa dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Tuban, Jenu, Merakurak, Semanding, dan Palang,’’ paparnya.

Baca Juga :  ETLE Belum Berfungsi, Muncul Incar

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/