31.1 C
Bojonegoro
Thursday, June 1, 2023

Tahun Depan Menembus Rp 1,8 Triliun

PR Kemiskinan, Infrastruktur Pagunya Naik

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Belanja infrastruktur tahun depan mengalami kenaikan cukup signifikan. Itu berbanding terbalik dengan belanja bantuan sosial (bansos) bakal mengalami penurunan drastis. Padahal, bansos bisa menjadi stimulus setelah Pemkab Bojonegoro masih punya pekerjaan rumah (PR) angka kemiskinan.

Berdasar data Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, tahun depan alokasi belanja infrastruktur mencapai Rp 1,8 triliun. Terdiri belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan, belanja bangunan dan gedung mencapai Rp 300,7 miliar.

Tahun ini belanja infrastruktur mencapai Rp 1,2 triliun. Rinciannya, belanja bangunan dan gedung dengan nilai Rp 381,9 miliar. Kemudian belanja jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai Rp 837,6 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, postur APBD tahun depan terjadi penambahan belanja infrastruktur cukup banyak. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa APBD tahun depan masih fokus pembangunan infrastruktur.  ‘’Kalau belanja bansos tahun depan hanya Rp 49 miliar,’’ jelasnya.

Belanja infrastruktur sudah dilakukan pemkab sejak empat tahun terakhir. Setiap tahun alokasi anggarannya mencapai Rp 1 triliun lebih. Tahun depan ada sejumlah proyek besar. Misalnya, pembangunan Flyover Jetak dan lanjutan pelebaran jalan nasional. ‘’Tentu ada lagi yang lain,’’ jelasnya.

- Advertisement -

Tidak hanya infrastruktur, belanja pengadaan barang dan jasa tahun depan juga masih tinggi. Tahun depan belanja barang dan jasa dialokasikan Rp 1,2 triliun. Tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. ‘’Juga ada belanja pengadaan lahan sebesar Rp 124,2 miliar,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah hingga kemarin belum memberikan keterangan terkait hal itu. Saat dihubungi via ponselnya tidak menjawab.

Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Sutikno mengatakan, bahwa hari ini (2/11) rencananya diagendakan paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi atas R-APBD 2023. ‘’Jadi baru bisa diketahui setelah itu terkait pandangan fraksi atas APBD 2023 itu,’’ jelasnya singkat. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Belanja infrastruktur tahun depan mengalami kenaikan cukup signifikan. Itu berbanding terbalik dengan belanja bantuan sosial (bansos) bakal mengalami penurunan drastis. Padahal, bansos bisa menjadi stimulus setelah Pemkab Bojonegoro masih punya pekerjaan rumah (PR) angka kemiskinan.

Berdasar data Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, tahun depan alokasi belanja infrastruktur mencapai Rp 1,8 triliun. Terdiri belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan, belanja bangunan dan gedung mencapai Rp 300,7 miliar.

Tahun ini belanja infrastruktur mencapai Rp 1,2 triliun. Rinciannya, belanja bangunan dan gedung dengan nilai Rp 381,9 miliar. Kemudian belanja jalan, irigasi, dan jaringan dengan nilai Rp 837,6 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, postur APBD tahun depan terjadi penambahan belanja infrastruktur cukup banyak. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa APBD tahun depan masih fokus pembangunan infrastruktur.  ‘’Kalau belanja bansos tahun depan hanya Rp 49 miliar,’’ jelasnya.

Belanja infrastruktur sudah dilakukan pemkab sejak empat tahun terakhir. Setiap tahun alokasi anggarannya mencapai Rp 1 triliun lebih. Tahun depan ada sejumlah proyek besar. Misalnya, pembangunan Flyover Jetak dan lanjutan pelebaran jalan nasional. ‘’Tentu ada lagi yang lain,’’ jelasnya.

- Advertisement -

Tidak hanya infrastruktur, belanja pengadaan barang dan jasa tahun depan juga masih tinggi. Tahun depan belanja barang dan jasa dialokasikan Rp 1,2 triliun. Tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. ‘’Juga ada belanja pengadaan lahan sebesar Rp 124,2 miliar,’’ jelasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah hingga kemarin belum memberikan keterangan terkait hal itu. Saat dihubungi via ponselnya tidak menjawab.

Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Sutikno mengatakan, bahwa hari ini (2/11) rencananya diagendakan paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi atas R-APBD 2023. ‘’Jadi baru bisa diketahui setelah itu terkait pandangan fraksi atas APBD 2023 itu,’’ jelasnya singkat. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/