Radar Tuban – Gelombang lelang jabatan tinggi pratama di lingkup Pemkab Tuban kembali bergulir. Sebanyak lima jabatan eselon II resmi dilelang Bupati Tuban Fathul Huda.
Kelima pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang itu, sekretaris DPRD, kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), asisten administrasi umum sekretariat daerah (setda), kepala dinas perhubungan (dishub), dan kepala dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP naker).
Kekosongan lima jabatan eselon II tersebut setelah pejabat sebelumnya memasuki masa purnatugas. Saat ini proses lelang jabatan memasuki tahap seleksi administrasi.Untuk jabatan sekretaris DPRD, terdapat tiga pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Yakni, Fien Roekmini Koesnawangsih (kabag persidangan dan perundang-undangan sekretariat DPRD), Sri Hidajati (kabag hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga sekretariat DPRD), dan Zainal Maftuhien (kabid ke olahragaan pada dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga).
Pada lelang jabatan kepala diskominfo, juga tiga peserta yang lolos administrasi. Ketiga peserta tersebut, Agus Setyawan (kabid integrasi data dan keamanan informasi pada dinas setempat), Arif Handoyo (kabid hukum setda), dan Rustami Harjanto (inspektur pembantu wilayah II pada Inspektorat).
Adapun yang lolos seleksi administrasi pada lelang administrasi umum setda sebanyak empat peserta, yakni Deni Susilo Hartono (camat Bangilan), Eko Wardono (camat Rengel), Mokhammad Mahmud (kabag organisasi setda), dan Sukartiwi (inspektur pembantu investigasi pada Inspektorat).
Sedangkan untuk jabatan kepala dishub yang lolos Gunadi (sekretaris dishub), Sudarto (camat Soko), dan Suwoto (camat Montong). Untuk jabatan kepala DPMPTSP naker sebanyak empat peserta yang lolos, yakni Bambang Suhaji (pengawas pemerintah madya pada Inspektorat), Endah Nurul Kumarijati (sekretaris dinas kesehatan), Erkamni (kabag tata pemerintahan setda), dan Judhi Tresna Safitri (kabid perizinan pada dinas setempat).
Ketua Panitia Seleksi Budi Wiyana menyampaikan, dibukanya lelang jabatan kelima pucuk pimpinan OPD itu menyusul rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipin Negara (KASN).
Rekomendasi Kemendagri tersebut sebagai persetujuan pelaksanaan lelang jabatan di tengah pelaksanaan pilkada. Sedangkan rekomendasi KASN menjadi aturan wajib setiap akan menggelar lelang jabatan.
‘’Kemendagri sudah mem berikan rekomendasi. Jadi tidak ada masalah (lelang jabatan di tengah pelaksanaan pilkada, Red),’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Tuban. Dikatakan Budi Wiyana, selain di tengah tahapan pilkada, lelang jabatan kali ini juga dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, seluruh tahapannya juga harus sesuai protokol kesehatan. ‘’Salah satunya, semua tahapan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Tidak ada tatap muka,’’ tegas dia.
