alexametrics
24 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Gunakan Data Tahun 2011, Banyak Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran

Radar Tuban – Problem klasik terkait data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak tepat sasaran tampaknya sulit terurai. Sebab, data yang dipakai untuk memberikan bantuan kepada warga duafa merupakan data program perlindungan sosial (PPLS) 2011 dan belum di-update total secara nasional.

‘’Data penerima BST ini merupakan data PPLS produk BPS (Badan Pusat Statistik) pada 2011,’’ kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Eko Julianto kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Artinya, pada rentang 2011 sampai sekarang, banyak warga yang masuk data tersebut sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan tidak lagi miskin alias sudah mampu. Namun, karena datanya belum dihapus, sehingga masih tercatat sebagai penerima bantuan. Seperti halnya sejumlah perangkat desa di Kecamatan Montong yang tercatat sebagai penerima BST.

Eko, sapaan akrabnya menyampaikan, data penerima BST tersebut runutannya dimulai dari hasil survei program PPLS yang dilakukan oleh BPS pada 2011. Kemudian, data tersebut ditransfor masikan menjadi basis data terpadu (BPT) pada 2015.

Baca Juga :  IGD RSUD Tuban Lumpuh, 50 Nakes Terpapar Covid

Selanjutnya, dari BPT itu ditransformasikan lagi menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKSK) sampai sekarang. ‘’(Misal ada data yang tidak sesuai, Red) beberapa kali memang sudah di-update, tapi update secara nasional belum,’’ terang mantan camat Senori itu.

Update kasuistik tersebut, terang Eko tidak bisa maksimal, sebab waktunya update sangat terbatas. ‘’Perbaikan data dimulai dari desa melalui portal SIKS-NG (sistem pengelolaan data Kemensos). Setiap tahun di-update, tapi waktunya sangat mepet. Hanya dibuka selama dua hari dan itu secara nasional,’’ terang Eko. Apalagi, perbaikan data secara kasuistik itu dilakukan secara nasional, sehingga tidak jarang lemot dan gagal.

Lebih lanjut mantan kabag kesra setda ini menyampaikan, update data secara kasuistik ini juga belum menggambarkan perbaikan data secara total. Sebab, data yang di-update hanya data-data yang ditemukan saja. Misalnya, keluarga penerima manfaat (KPM) sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau KPM yang dengan penuh kesadaran mengembalikan bantuan karena sudah merasa mampu, sehingga sudah tidak berhak menerima bantuan lagi.

Baca Juga :  Tuban Siapkan Tujuh SMPN Pilot Project Luring

Artinya, lanjut Eko, selama KPM tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan bantuan dan meminta dirinya dihapus dari data penerima bantuan, maka selamanya tetap menerima bantuan, meski sudah mampu, bahkan mungkin kaya.

‘’Ini yang saya maksud belum pernah dilakukan updateting data secara total. Termasuk, ada warga yang tidak mampu, tapi tidak masuk dalam data. Karena sebelumnya memang tidak masuk,’’ ujarnya. Menurut Eko, selama belum ada perubahan data secara total atau pendataan ulang, maka selamanya persoalan ini akan terus muncul. 

Radar Tuban – Problem klasik terkait data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak tepat sasaran tampaknya sulit terurai. Sebab, data yang dipakai untuk memberikan bantuan kepada warga duafa merupakan data program perlindungan sosial (PPLS) 2011 dan belum di-update total secara nasional.

‘’Data penerima BST ini merupakan data PPLS produk BPS (Badan Pusat Statistik) pada 2011,’’ kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban Eko Julianto kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Artinya, pada rentang 2011 sampai sekarang, banyak warga yang masuk data tersebut sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan tidak lagi miskin alias sudah mampu. Namun, karena datanya belum dihapus, sehingga masih tercatat sebagai penerima bantuan. Seperti halnya sejumlah perangkat desa di Kecamatan Montong yang tercatat sebagai penerima BST.

Eko, sapaan akrabnya menyampaikan, data penerima BST tersebut runutannya dimulai dari hasil survei program PPLS yang dilakukan oleh BPS pada 2011. Kemudian, data tersebut ditransfor masikan menjadi basis data terpadu (BPT) pada 2015.

Baca Juga :  Menjaga Adab, Merawat Akademik, dan Hafalan Al-Quran

Selanjutnya, dari BPT itu ditransformasikan lagi menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKSK) sampai sekarang. ‘’(Misal ada data yang tidak sesuai, Red) beberapa kali memang sudah di-update, tapi update secara nasional belum,’’ terang mantan camat Senori itu.

Update kasuistik tersebut, terang Eko tidak bisa maksimal, sebab waktunya update sangat terbatas. ‘’Perbaikan data dimulai dari desa melalui portal SIKS-NG (sistem pengelolaan data Kemensos). Setiap tahun di-update, tapi waktunya sangat mepet. Hanya dibuka selama dua hari dan itu secara nasional,’’ terang Eko. Apalagi, perbaikan data secara kasuistik itu dilakukan secara nasional, sehingga tidak jarang lemot dan gagal.

Lebih lanjut mantan kabag kesra setda ini menyampaikan, update data secara kasuistik ini juga belum menggambarkan perbaikan data secara total. Sebab, data yang di-update hanya data-data yang ditemukan saja. Misalnya, keluarga penerima manfaat (KPM) sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau KPM yang dengan penuh kesadaran mengembalikan bantuan karena sudah merasa mampu, sehingga sudah tidak berhak menerima bantuan lagi.

Baca Juga :  Satgas Bubarkan Pembelajaran Tatap Muka di SMAN 1 Tuban

Artinya, lanjut Eko, selama KPM tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan bantuan dan meminta dirinya dihapus dari data penerima bantuan, maka selamanya tetap menerima bantuan, meski sudah mampu, bahkan mungkin kaya.

‘’Ini yang saya maksud belum pernah dilakukan updateting data secara total. Termasuk, ada warga yang tidak mampu, tapi tidak masuk dalam data. Karena sebelumnya memang tidak masuk,’’ ujarnya. Menurut Eko, selama belum ada perubahan data secara total atau pendataan ulang, maka selamanya persoalan ini akan terus muncul. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/