alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Pengelola Zakat di Masjid Semakin Tertib Aturan

Salah satu langkah optimalisasi penerimaan Zakat, Infaq-Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya ( ZIS-DSKL) di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah dengan membantuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-masjid. Sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan setiap tahun di hampir setiap masjid pada bulan ramadhan yaitu pembentukan panitia penerima dan pendistribusi zakat, infaq dan shodaqoh.

Namun, sebenarnya tradisi ini memunculkan protes dari para ahli fiqih bahwa menjadi pengumpul zakat tanpa ada penunjukan dari pemerintah secara resmi itu tidak bisa disebut amil, karena salah satu syarat menjadi amil adalah dengan adanya penunjukan dari pemerintah dengan dasar peraturan perundangan yang berlaku. Para ahli fiqih tersebut khawatir jika panitia dadakan itu kemudian memposisikan diri sebagai amil dan mengambil hak amil dari penerimaan ZIS-DSKL. Padahal para panitia dadakan itu dinilai bukan amil karena tidak mengantongi perintah dari ulil amri (baca: presiden).

Bahkan dalam UU No. 23 tahun 2011 diatur secara tegas bahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50 juta.

Baca Juga :  7.790 Aparatur Sipil Negara Belum Laporkan Kekayaan

Setelah dilakukan sosialisasi peraturan perundangan pengelolaan ZIS-DSKL maka saat ini para takmir masjid semakin mengerti bahwa untuk menjadi amil bisa melalui jalur menjadi UPZ BAZNAS Kabupaten Tuban atau mendaftarkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada Menteri Agama.

Tentu persyaratan dan proses yang paling mudah adalah dengan menjadi UPZ BAZNAS Kabupaten Tuban. Karena itu jumlah UPZ Masjid binaan BAZNAS Kabupaten Tuban setiap tahun mengalami peningkatan. Sesuai data di BAZNAS Kabupaten Tuban jumlah UPZ Masjid pada tahun 2018 mencapai 97 unit, namun pada tahun 2020 ini jumlahnya meningkat menjadi 123 unit. Hal ini berimbas pada pengelolaan ZIS-DSKL yang beredar di tengah masyarakat semakin terekam di BAZNAS Kabupaten Tuban.

Baca Juga :  Rafel Dzinun Muhammad, Enam Kali Sabet Medali Internasional

Data pengelolaan ZIS-DSKL melalui UPZ Masjid se-Kabupaten Tuban selama 3 tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 ZIS-DSKL yang beredar sejumlah Rp. 69.670.000,-. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 449.433.950,-. Pada tahun 2020 ini meningkat drastis menjadi Rp. 1.219.646.200,-.

Tentu potensi yang telah direalisasikan ini masih sangat kecil. Dengan melihat data masjid di Kantor Kementerian Agama yang berjumlah 966 masjid, maka masih terdapat ratusan masjid yang belum dibentuk UPZ dan belum menyampaikan laporan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Tuban.

Dengan berbekal UPZ Masjid yang telah terbentuk dan telah mampu menyusun laporan pengelolaan ZIS, maka ke depan pembentukan UPZ Masjid secara masif harus dilakukan. Bukan untuk show semata, tapi untuk mematuhi aturan perundangan yang berlaku serta untuk optimalisasi penerimaan dan pendistribusian ZIS-DSKL di Kabupaten Tuban.

Salah satu langkah optimalisasi penerimaan Zakat, Infaq-Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya ( ZIS-DSKL) di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah dengan membantuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-masjid. Sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan setiap tahun di hampir setiap masjid pada bulan ramadhan yaitu pembentukan panitia penerima dan pendistribusi zakat, infaq dan shodaqoh.

Namun, sebenarnya tradisi ini memunculkan protes dari para ahli fiqih bahwa menjadi pengumpul zakat tanpa ada penunjukan dari pemerintah secara resmi itu tidak bisa disebut amil, karena salah satu syarat menjadi amil adalah dengan adanya penunjukan dari pemerintah dengan dasar peraturan perundangan yang berlaku. Para ahli fiqih tersebut khawatir jika panitia dadakan itu kemudian memposisikan diri sebagai amil dan mengambil hak amil dari penerimaan ZIS-DSKL. Padahal para panitia dadakan itu dinilai bukan amil karena tidak mengantongi perintah dari ulil amri (baca: presiden).

Bahkan dalam UU No. 23 tahun 2011 diatur secara tegas bahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50 juta.

Baca Juga :  7.790 Aparatur Sipil Negara Belum Laporkan Kekayaan

Setelah dilakukan sosialisasi peraturan perundangan pengelolaan ZIS-DSKL maka saat ini para takmir masjid semakin mengerti bahwa untuk menjadi amil bisa melalui jalur menjadi UPZ BAZNAS Kabupaten Tuban atau mendaftarkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada Menteri Agama.

Tentu persyaratan dan proses yang paling mudah adalah dengan menjadi UPZ BAZNAS Kabupaten Tuban. Karena itu jumlah UPZ Masjid binaan BAZNAS Kabupaten Tuban setiap tahun mengalami peningkatan. Sesuai data di BAZNAS Kabupaten Tuban jumlah UPZ Masjid pada tahun 2018 mencapai 97 unit, namun pada tahun 2020 ini jumlahnya meningkat menjadi 123 unit. Hal ini berimbas pada pengelolaan ZIS-DSKL yang beredar di tengah masyarakat semakin terekam di BAZNAS Kabupaten Tuban.

Baca Juga :  Puluhan Mobil Ekstrem di Monster Road

Data pengelolaan ZIS-DSKL melalui UPZ Masjid se-Kabupaten Tuban selama 3 tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa tahun 2018 ZIS-DSKL yang beredar sejumlah Rp. 69.670.000,-. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 449.433.950,-. Pada tahun 2020 ini meningkat drastis menjadi Rp. 1.219.646.200,-.

Tentu potensi yang telah direalisasikan ini masih sangat kecil. Dengan melihat data masjid di Kantor Kementerian Agama yang berjumlah 966 masjid, maka masih terdapat ratusan masjid yang belum dibentuk UPZ dan belum menyampaikan laporan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Tuban.

Dengan berbekal UPZ Masjid yang telah terbentuk dan telah mampu menyusun laporan pengelolaan ZIS, maka ke depan pembentukan UPZ Masjid secara masif harus dilakukan. Bukan untuk show semata, tapi untuk mematuhi aturan perundangan yang berlaku serta untuk optimalisasi penerimaan dan pendistribusian ZIS-DSKL di Kabupaten Tuban.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/