- Advertisement -
ANGKA kemiskinan Bojonegoro perlu dipacu penurunannya. Mengingat jumlah APBD 2023 tidak sedikit, yakni Rp 7 triliun. Sekretaris Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto mendesak Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bersinergi menurunkan angka kemiskinan lebih signifikan.
‘’Angka kemiskinan secara umum maupun kemiskinan ekstrem tiap tahun terus menurun, hal tersebut harus diapresiasi. Tapi, berharap tahun ini penurunnya bisa lebih signifikan,” ujarnya usai hearing bersama TKPK di ruang Komisi C DPRD Senin (27/2).
Supriyanto memastikan perihal data kemiskinan milik BPS Bojonegoro dan Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) Pemkab Bojonegoro telah sinkron. Tentu, intervensi pemerintah melalui berbagai program bisa entaskan kemiskinan. ‘’Data ini penting, agar program-program pemerintah bisa tepat sasaran,” kata politikus Partai Golkar itu.
- Advertisement -
Ketua Komisi C Mochlasin Afan menjelaskan, data atau angka kemiskinan sudah klop. ‘’Karena kami tidak hanya hearing bersama TKPK, juga bersama BPS maupun BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya. Ia menyampaikan ada tren penurunan kemiskinan ekstrem selama tiga tahun terakhir.
Komisi C memberi rekomendasi ada jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Dan nantinya bisa menjadi usulan rancangan peraturan daerah (raperda). ‘’Agar keluarga miskin dan kelompok rentan di Bojonegoro ini punya payung hukum melalui raperda tersebut,” katanya.
Usai hearing, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Wiwik Retnoningsih menjelaskan, strategi penurunan angka kemiskinan tahun ini seperti penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. ‘’Strategi-strategi itu bersifat makro, prinsipnya penanganan kemiskinan memakai data akurat. Agar program lebih terukur, tepat sasaran,” ujarnya. (bgs/rij)
ANGKA kemiskinan Bojonegoro perlu dipacu penurunannya. Mengingat jumlah APBD 2023 tidak sedikit, yakni Rp 7 triliun. Sekretaris Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto mendesak Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bersinergi menurunkan angka kemiskinan lebih signifikan.
‘’Angka kemiskinan secara umum maupun kemiskinan ekstrem tiap tahun terus menurun, hal tersebut harus diapresiasi. Tapi, berharap tahun ini penurunnya bisa lebih signifikan,” ujarnya usai hearing bersama TKPK di ruang Komisi C DPRD Senin (27/2).
Supriyanto memastikan perihal data kemiskinan milik BPS Bojonegoro dan Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) Pemkab Bojonegoro telah sinkron. Tentu, intervensi pemerintah melalui berbagai program bisa entaskan kemiskinan. ‘’Data ini penting, agar program-program pemerintah bisa tepat sasaran,” kata politikus Partai Golkar itu.
- Advertisement -
Ketua Komisi C Mochlasin Afan menjelaskan, data atau angka kemiskinan sudah klop. ‘’Karena kami tidak hanya hearing bersama TKPK, juga bersama BPS maupun BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya. Ia menyampaikan ada tren penurunan kemiskinan ekstrem selama tiga tahun terakhir.
Komisi C memberi rekomendasi ada jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan. Dan nantinya bisa menjadi usulan rancangan peraturan daerah (raperda). ‘’Agar keluarga miskin dan kelompok rentan di Bojonegoro ini punya payung hukum melalui raperda tersebut,” katanya.
Usai hearing, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Wiwik Retnoningsih menjelaskan, strategi penurunan angka kemiskinan tahun ini seperti penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. ‘’Strategi-strategi itu bersifat makro, prinsipnya penanganan kemiskinan memakai data akurat. Agar program lebih terukur, tepat sasaran,” ujarnya. (bgs/rij)
