alexametrics
25.9 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Kekerasan Siber Diharapkan Masuk Isi Rancangan Peraturan Daerah

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kekerasan siber menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak (PPPA). Pembahasan raperda ini telah lalui dua kali forum group discussion (FGD). Banyak masukan diterima untuk menyempurnakan naskah draf raperda.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, salah satu masukan yaitu menambahkan jenis kekerasan siber. Mengingat di era sekarang kaum perempuan dan anak rentan menerima kekerasan via dunia siber. Jadi bukan hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
“Masukan lainnya seperti adanya sesuatu dengan muatan lokal sebagai semangat perlindungan perempuan dan anak,” katanya kemarin.
Afan mengatakan, proses perumusan raperda PPPA sudah tahap penyusunan draf raperda. Agenda selanjutnya, komisi C bakal minta masukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Masukan dari KemenPPPA tentu agar raperda ini nantinya bisa lebih komprehensif dan berkualitas untuk melindungi perempuan dan anak di Bojonegoro,” tutur Afan.
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, bahwa penyusunan draf raperda menggandeng tim dari Universitas Bojonegoro (Unigoro). Selama dua kali FGD juga menampung masukan dari lembaga sosial masyarakat, dinas kesehatan, dinas PPPA dan keluarga berencana (KB), dan sebagainya yang memang fokus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak.
Raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propeperda) 2022. Sehingga, tahun depan akan rapat paripurna membentuk panitia khusus (pansus). Selanjutnya, sinkronisasi antara legislatif dengan pihak eksekutif.

Baca Juga :  Bagian Kesejahteraan Rakyat Tuntaskan Pencairan Insentif Keagamaan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kekerasan siber menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak (PPPA). Pembahasan raperda ini telah lalui dua kali forum group discussion (FGD). Banyak masukan diterima untuk menyempurnakan naskah draf raperda.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, salah satu masukan yaitu menambahkan jenis kekerasan siber. Mengingat di era sekarang kaum perempuan dan anak rentan menerima kekerasan via dunia siber. Jadi bukan hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
“Masukan lainnya seperti adanya sesuatu dengan muatan lokal sebagai semangat perlindungan perempuan dan anak,” katanya kemarin.
Afan mengatakan, proses perumusan raperda PPPA sudah tahap penyusunan draf raperda. Agenda selanjutnya, komisi C bakal minta masukan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
“Masukan dari KemenPPPA tentu agar raperda ini nantinya bisa lebih komprehensif dan berkualitas untuk melindungi perempuan dan anak di Bojonegoro,” tutur Afan.
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, bahwa penyusunan draf raperda menggandeng tim dari Universitas Bojonegoro (Unigoro). Selama dua kali FGD juga menampung masukan dari lembaga sosial masyarakat, dinas kesehatan, dinas PPPA dan keluarga berencana (KB), dan sebagainya yang memang fokus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak.
Raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propeperda) 2022. Sehingga, tahun depan akan rapat paripurna membentuk panitia khusus (pansus). Selanjutnya, sinkronisasi antara legislatif dengan pihak eksekutif.

Baca Juga :  Satu Tahun Covid di Tuban, Tersisa 101 Pasien Positif

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/