alexametrics
25 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Sanksi Tegas Menanti Bagi PNS yang Tak Netral

Radar Tuban – Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember mendatang, bupati Fathul Huda kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tuban untuk bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Ditegaskan bupati, inde pendensi ASN adalah perwujudan dari tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena itu, kata bupati dua periode tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melanggar kode etik dalam menjaga netralitas ASN. Mulai dari sanksi peringatan, pembinaan, hingga pemecatan.

‘’Ini (netralitas ASN, Red) berlaku untuk semua pegawai. Untuk itu, semua ASN harus mematuhi aturan yang berlaku,’’ tegas dia. Diungkapkan bupati, PNS memang memiliki hak politik untuk memilih. Namun, sebagai pegawai pemerintah, PNS memiliki kode etik yang harus dijaga selama pelaksanaan pilkada berlangsung.

Baca Juga :  Sebelum Mudik, Regangkan Otot

Dan, salah satu kode etik tersebut adalah sikap independensi dan netralitas. Tidak ikut-ikutan dalam kampanye maupun dukung mendukung pasangan calon (paslon). Lebih lanjut mustasyar PCNU Tuban itu menyatakan, langkah tegas dalam menjaga independensi ASN itu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, tanpa memanfaatkan posisi jabatan di pemerintahan.

Sebab, posisi maupun jabatan yang diterima PNS bukanlah pemberian bupati. Melainkan berdasarkan kemampuan dan profesionalitas. ‘’Tugas ASN adalah mendukung pilkada yang berkualitas, sehingga akan terpilih pemimpin yang berkompeten,’’ tegasnya.

Masih dikatakan bupati, di era yang serba digital ini, yang paling ditekankan adalah menjaga sikap dan bijaksana dalam bermedia sosial. ‘’ASN harus menjadi uswah dalam bermedia sosial yang baik dan bijaksana,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Jamin Ketersediaan Beras Selama Tahun 2021, Pemerintah Optimalisasi

Soal pilihan, mantan ketua PCNU Tuban itu mengimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak hati nurani yang berdasarkan pertimbangan logis, seperti kecakapan dan kemampuan dalam memimpin, bukan berdasarkan politik uang.

Untuk mewujudkan cita-cita pilkada yang berkualitas, Pemkab Tuban bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menan datangani perjanjian kerja sama terkait pengawasan netralitas ASN pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani bupati Fathul Huda dan Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi pada Jumat (27/11).

Radar Tuban – Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember mendatang, bupati Fathul Huda kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tuban untuk bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Ditegaskan bupati, inde pendensi ASN adalah perwujudan dari tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena itu, kata bupati dua periode tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melanggar kode etik dalam menjaga netralitas ASN. Mulai dari sanksi peringatan, pembinaan, hingga pemecatan.

‘’Ini (netralitas ASN, Red) berlaku untuk semua pegawai. Untuk itu, semua ASN harus mematuhi aturan yang berlaku,’’ tegas dia. Diungkapkan bupati, PNS memang memiliki hak politik untuk memilih. Namun, sebagai pegawai pemerintah, PNS memiliki kode etik yang harus dijaga selama pelaksanaan pilkada berlangsung.

Baca Juga :  Kisah SPN, Bocah Korban Penolakan Lima Sekolah

Dan, salah satu kode etik tersebut adalah sikap independensi dan netralitas. Tidak ikut-ikutan dalam kampanye maupun dukung mendukung pasangan calon (paslon). Lebih lanjut mustasyar PCNU Tuban itu menyatakan, langkah tegas dalam menjaga independensi ASN itu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, tanpa memanfaatkan posisi jabatan di pemerintahan.

Sebab, posisi maupun jabatan yang diterima PNS bukanlah pemberian bupati. Melainkan berdasarkan kemampuan dan profesionalitas. ‘’Tugas ASN adalah mendukung pilkada yang berkualitas, sehingga akan terpilih pemimpin yang berkompeten,’’ tegasnya.

Masih dikatakan bupati, di era yang serba digital ini, yang paling ditekankan adalah menjaga sikap dan bijaksana dalam bermedia sosial. ‘’ASN harus menjadi uswah dalam bermedia sosial yang baik dan bijaksana,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Jamin Ketersediaan Beras Selama Tahun 2021, Pemerintah Optimalisasi

Soal pilihan, mantan ketua PCNU Tuban itu mengimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak hati nurani yang berdasarkan pertimbangan logis, seperti kecakapan dan kemampuan dalam memimpin, bukan berdasarkan politik uang.

Untuk mewujudkan cita-cita pilkada yang berkualitas, Pemkab Tuban bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menan datangani perjanjian kerja sama terkait pengawasan netralitas ASN pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani bupati Fathul Huda dan Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi pada Jumat (27/11).

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/