TUBAN, Radar Tuban – Pemkab Tuban mencatatkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan sebanyak lima kali berturut-turut.
Atas prestasi tersebut, Pemkab Tuban mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumat (29/10) lalu, penghargaan atas laporan penyusunan keuangan daerah berupa plakat dan piagam predikat WTP lima tahun berturut-turut itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Penyerahan penghargaan kepada para bupati/wali kota itu berlangsung di Banyuwangi.
Opini WTP merupakan standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Indikator penilaiannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran yang sudah berjalan. Artinya, prestasi predikat WTP yang diterima Pemkab Tuban pada tahun ini merupakan LHP atas LKPD 2020.
Bupati Aditya Halindra Faridzky sangat bersyukur atas prestasi WTP yang diterima Pemkab Tuban. Dalam kesempatan ini Mas Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang sudah bekerja keras dalam mengawal jalannya penyusunan laporan keuangan daerah hingga meraih predikat WTP dari Kemenkeu.
Disampaikan Mas Bupati, penghargaan yang berhasil diraih ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan capaian kinerja. Utamanya dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Harus memiliki komitmen kuat dalam menjunjung tinggi akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi anggaran. Sebab, tiga hal itu menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. ‘’Harapannya, dengan pengelolaan keuangan yang baik, mampu meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat untuk masyarakat,’’ tuturnya.
Lebih lanjut Mas Bupati berpesan, kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Pemkab Tuban harus terus bersinergi dalam meningkatkan kinerja, utamanya dalam pengelolaan keuangan. Sebab, tekanan pandemi Covid-19 ini sangat berimplikasi terhadap keuangan daerah.
‘’Prestasi WTP ini harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,’’ pesan Mas Bupati kepada semua jajarannya di internal Pemkab Tuban.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, keberhasilan dalam meraih predikat opini WTP ini merupakan hasil kerja sama yang harmonis dari sejumlah instansi pemerintahan. Dianalogikan, kerja sama yang harmonis ini seperti musisi atau orkestra yang dikomandani oleh kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.
Orkrestrasi adalah bagaimana semua elemen terkait bisa menjadi partner yang harmonis. ‘’Ada kerja keras, kerja berat, dan kerja luar biasa. Tugas besar yang luar biasa itu adalah ketika kita bersama-sama harus menangani pandemi Covid 19, yang pada saat itu mengalami lonjakan yang eksponensial,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, keberagaman di Jawa Timur merupakan sebuah potensi yang harus disikapi dengan bijak. ‘’Taman safari politik kita harus tampak indah, varian-varian warna di taman safari politik kita harus enak dilihat dan memberikan manfaat,’’ tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI Taukhid menambahkan, penghargaan WTP ini merupakan bagian dari apresiasi pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mengupayakan, mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing. Poin penting dari penghargaan Opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang benar-benar untuk rakyat. Yang tujuan akhirnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemkab Tuban Pertahankan Opini WTP Lima Kali Berturut-turut
TUBAN, Radar Tuban – Pemkab Tuban mencatatkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan sebanyak lima kali berturut-turut.
Atas prestasi tersebut, Pemkab Tuban mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumat (29/10) lalu, penghargaan atas laporan penyusunan keuangan daerah berupa plakat dan piagam predikat WTP lima tahun berturut-turut itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Penyerahan penghargaan kepada para bupati/wali kota itu berlangsung di Banyuwangi.
Opini WTP merupakan standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Indikator penilaiannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran yang sudah berjalan. Artinya, prestasi predikat WTP yang diterima Pemkab Tuban pada tahun ini merupakan LHP atas LKPD 2020.
Bupati Aditya Halindra Faridzky sangat bersyukur atas prestasi WTP yang diterima Pemkab Tuban. Dalam kesempatan ini Mas Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang sudah bekerja keras dalam mengawal jalannya penyusunan laporan keuangan daerah hingga meraih predikat WTP dari Kemenkeu.
Disampaikan Mas Bupati, penghargaan yang berhasil diraih ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan capaian kinerja. Utamanya dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Harus memiliki komitmen kuat dalam menjunjung tinggi akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi anggaran. Sebab, tiga hal itu menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. ‘’Harapannya, dengan pengelolaan keuangan yang baik, mampu meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat untuk masyarakat,’’ tuturnya.
Lebih lanjut Mas Bupati berpesan, kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di Pemkab Tuban harus terus bersinergi dalam meningkatkan kinerja, utamanya dalam pengelolaan keuangan. Sebab, tekanan pandemi Covid-19 ini sangat berimplikasi terhadap keuangan daerah.
‘’Prestasi WTP ini harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,’’ pesan Mas Bupati kepada semua jajarannya di internal Pemkab Tuban.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, keberhasilan dalam meraih predikat opini WTP ini merupakan hasil kerja sama yang harmonis dari sejumlah instansi pemerintahan. Dianalogikan, kerja sama yang harmonis ini seperti musisi atau orkestra yang dikomandani oleh kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.
Orkrestrasi adalah bagaimana semua elemen terkait bisa menjadi partner yang harmonis. ‘’Ada kerja keras, kerja berat, dan kerja luar biasa. Tugas besar yang luar biasa itu adalah ketika kita bersama-sama harus menangani pandemi Covid 19, yang pada saat itu mengalami lonjakan yang eksponensial,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, keberagaman di Jawa Timur merupakan sebuah potensi yang harus disikapi dengan bijak. ‘’Taman safari politik kita harus tampak indah, varian-varian warna di taman safari politik kita harus enak dilihat dan memberikan manfaat,’’ tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu RI Taukhid menambahkan, penghargaan WTP ini merupakan bagian dari apresiasi pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mengupayakan, mempertahankan Opini WTP dari BPK di wilayah masing-masing. Poin penting dari penghargaan Opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan keuangan publik yang benar-benar untuk rakyat. Yang tujuan akhirnya untuk kemakmuran rakyat.
