alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Stunting Blora Tembus 9,23 Persen

BLORA, Radar Bojonegoro – Pengawalan kasus stunting selama pandemi Covid-19 tidak maksimal. Karena, selama pandemi tidak bisa mengumpulkan massa. Sehingga pengawalannya terbatas.
Kasus stunting di Blora masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora menyebutkan sekitar 9,23 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Edi Widayat mengatakan, selama pandemi ini angka stunting di Blora menunjukkan kenaikan, karena kegiatan mengumpulkan orang dihentikan sementara, sehingga pemantauan balita tidak seperti biasa dan kurang optimal.
‘’Saat ini persentase stunting di Kabupaten Blora, berada pada 9,23 persen,’’ katanya.
Penanganan stunting di 2021 terdapat 45 desa dan kelurahan prioritas, dari jumlah itu terdiri dari 41 desa 4 kelurahan.
Stunting sering disebut badan pendek atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan psiko, terutama pada seribu hari kehidupan pada anak-anak, sampai anak usia 2 tahun.
‘’Gizi buruk, tingginya pernikahan dini, dan pola asuh. Hal ini yang menyebabkan tingginya angka stunting,’’ ujarnya.
Menurut Bupati Blora Arief Rohman, pemerintah kabupaten (pemkab) mengalami sepuluh permasalahan utama dalam penanganan stunting, meliputi cakupan pelayanan yang belum memenuhi target; tingginya ibu hamil anemia; sinergitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan; pola asuh belum semua; dan  posyandu holistic integratif.
Kemudian keterbatasan anggaran; rendahnya tingkat kehadiran balita ke posyandu; manajemen data; tingginya  pernikahan anak; hingga rendahnya tumbuh kembang anak atau balita. ‘’Meski ada sejumlah masalah yang perlu ditangani namun begitu saya sampaikan apresiasi untuk semuanya saja, dari seluruh OPD yang memiliki inovasi dalam penanganan stunting sehingga bisa digunakan rujukan bagi beberapa daerah lain,’’ ujarnya.
Bupati menerangkan saat ini memiliki target stunting di Blora ini terus ada penurunan menuju new zero stunting. Karena saat ini Blora ada 16 kecamatan 295 desa dan kelurahan, target 5 tahun ke depan harus ada perubahan. ‘’Mulai dari angka bayinya bisa ditekan, angka stunting, angka kematian juga bisa ditekan,’’ ucapnya.
Bupati menambahkan target Blora untuk 5 tahun ke depan di antaranya persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, angka kematian ibu, persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar, angka kematian bayi, presentase bayi baru lahir mendapat pelayanan sesuai standar, angka kematian balita, balita stunting kurang dari 14 persen pada 2024 , cakupan pelayanan balita bisa 100 persen.
Arief mengaku dalam perjalanan penanganan stunting ini ada beberapa hambatan, namun terus berupaya agar Blora bisa bebas stunting. ‘’Kami terus upayakan namun begitu hambatan yang terjadi seperti cakupan layanan yang belum sesuai target maksimal, keterbatasan anggaran, tidak menutup semangat kami untuk melawan stunting ini,’’ jelasnya.
Anggaran 2022 difokuskan pada infrastruktur, namun meminta untuk terus semangat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Baca Juga :  Kuota Calon Jamaah Haji Blora Belum Jelas

Tantangan Penanganan Stunting
-Cakupan pelayanan yang belum memenuhi target.
-Tingginya ibu hamil anemia.
-Sinergitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
-Pola asuh belum semua.
-Posyandu holistic integratif.
-Keterbatasan anggaran.
-Rendahnya tingkat kehadiran balita ke posyandu.
-Manajemen data.
-Tingginya  pernikahan anak.
-Rendahnya tumbuh kembang anak atau balita.

BLORA, Radar Bojonegoro – Pengawalan kasus stunting selama pandemi Covid-19 tidak maksimal. Karena, selama pandemi tidak bisa mengumpulkan massa. Sehingga pengawalannya terbatas.
Kasus stunting di Blora masih cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora menyebutkan sekitar 9,23 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Edi Widayat mengatakan, selama pandemi ini angka stunting di Blora menunjukkan kenaikan, karena kegiatan mengumpulkan orang dihentikan sementara, sehingga pemantauan balita tidak seperti biasa dan kurang optimal.
‘’Saat ini persentase stunting di Kabupaten Blora, berada pada 9,23 persen,’’ katanya.
Penanganan stunting di 2021 terdapat 45 desa dan kelurahan prioritas, dari jumlah itu terdiri dari 41 desa 4 kelurahan.
Stunting sering disebut badan pendek atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan psiko, terutama pada seribu hari kehidupan pada anak-anak, sampai anak usia 2 tahun.
‘’Gizi buruk, tingginya pernikahan dini, dan pola asuh. Hal ini yang menyebabkan tingginya angka stunting,’’ ujarnya.
Menurut Bupati Blora Arief Rohman, pemerintah kabupaten (pemkab) mengalami sepuluh permasalahan utama dalam penanganan stunting, meliputi cakupan pelayanan yang belum memenuhi target; tingginya ibu hamil anemia; sinergitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan; pola asuh belum semua; dan  posyandu holistic integratif.
Kemudian keterbatasan anggaran; rendahnya tingkat kehadiran balita ke posyandu; manajemen data; tingginya  pernikahan anak; hingga rendahnya tumbuh kembang anak atau balita. ‘’Meski ada sejumlah masalah yang perlu ditangani namun begitu saya sampaikan apresiasi untuk semuanya saja, dari seluruh OPD yang memiliki inovasi dalam penanganan stunting sehingga bisa digunakan rujukan bagi beberapa daerah lain,’’ ujarnya.
Bupati menerangkan saat ini memiliki target stunting di Blora ini terus ada penurunan menuju new zero stunting. Karena saat ini Blora ada 16 kecamatan 295 desa dan kelurahan, target 5 tahun ke depan harus ada perubahan. ‘’Mulai dari angka bayinya bisa ditekan, angka stunting, angka kematian juga bisa ditekan,’’ ucapnya.
Bupati menambahkan target Blora untuk 5 tahun ke depan di antaranya persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, angka kematian ibu, persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar, angka kematian bayi, presentase bayi baru lahir mendapat pelayanan sesuai standar, angka kematian balita, balita stunting kurang dari 14 persen pada 2024 , cakupan pelayanan balita bisa 100 persen.
Arief mengaku dalam perjalanan penanganan stunting ini ada beberapa hambatan, namun terus berupaya agar Blora bisa bebas stunting. ‘’Kami terus upayakan namun begitu hambatan yang terjadi seperti cakupan layanan yang belum sesuai target maksimal, keterbatasan anggaran, tidak menutup semangat kami untuk melawan stunting ini,’’ jelasnya.
Anggaran 2022 difokuskan pada infrastruktur, namun meminta untuk terus semangat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Baca Juga :  BPNT di Blora Kembali Gunakan E-Warung

Tantangan Penanganan Stunting
-Cakupan pelayanan yang belum memenuhi target.
-Tingginya ibu hamil anemia.
-Sinergitas dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
-Pola asuh belum semua.
-Posyandu holistic integratif.
-Keterbatasan anggaran.
-Rendahnya tingkat kehadiran balita ke posyandu.
-Manajemen data.
-Tingginya  pernikahan anak.
-Rendahnya tumbuh kembang anak atau balita.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/