BLORA, Radar Bojonegoro – Ruang terbuka hijau (RTH) di Cepu masih minim. Selain itu problem banjir kiriman saat hujan menjadi pemasalah penting penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) Cepu. Pemenuhan RTH dan penataan kota perlu jadi komitmen penataan ruang.
Kasi Pembangunan Kecamatan Cepu Slamet Dwi Cahyo menjelaskan, masalah penting diusulkan warga terkait penataan ruang terkait permasalahan banjir dan RTH. Saat ini RTH di Kecamatan Cepu masih sedikit sekitar 4 persen. Padahal, harus terpenuhi 20 persen dari luas wilayah.
“Kawasan RTH nanti akan disusulkan untuk ditambah,” jelasnya kemarin (26/9).
Terkait lokasi penambahan, menurut Slamet, masih dikoordinasikan dengan tim penyusun RDTR. Saat pembahasan bersama, beberapa stakeholder seperti Perhutani, industri, dan perusahaan yang ada di Cepu sepakat penambahan RTH.
“Baik nanti RTH publik dan industri, sebab Cepu sebagian kawasan hutan, migas, dan PT KAI insya Allah nanti akan ada studi kelayakan (untuk dipakai RTH),” ungkapnya.
Problem lainnya, menurut Slamet, terkait  penanganan banjir kiriman saat hujan. Beberapa selokan dan kali mulai menyempit, ditengarai terdapat bangunan liar di lokasi penampungan air dan aliran irigasi. penambahan RTH dan perbaikan drainase akan dibahas dalam penyusunan RDTR, termasuk pengecekan sumber air.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Blora Banar Suharhjanto menjelaskan, penyusunan RDTR mempunyai komitmen perluasan RTH. Pihaknya mengidentifikasi di lapangan terkait RTH yang minim.
Menurutnya, data luasan RTH Cepu masih 4 persen merupakan data hasil survei 2017 lalu. Sehingga butuh pembaruan data. “Semoga bisa naik persentasenya. Kalau masih kurang akan kami bicarakan lagi dengan lintas OPD terkait,” bebernya. (luk/rij)
