Pemkab Blora: Surati KPK, Minta Awasi Proyek Infrastruktur

BLORA, Radar Bojonegoro - Pemkab Blora bersurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program daerah telah dicanangkan. Hal itu mencegah terjadinya tindakan korupsi.

 

Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan telah berkirim surat kepada KPK turut membantu pengawasan program-program daerah. Langkah itu diambil agar pemerintahan bisa terkontrol dan program berjalan sesuai target dicanangkan.

 

Pemkab, menurut Arief, berkomitmen melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui monitoring center for prevention (MCP). Beberapa kegiatan menjadi target pendampingan misalnya pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, proyek strategis nasional, dan perizinan.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi menerangkan surat telah dikirim kepada KPK untuk mengantisipasi potensi korupsi dan penyelewengan. Sebab tahun ini pemkab banyak menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur.

 

"Lami gandeng KPK untuk mengawasi program-program daerah," jelasnya.

 

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi menjelaskan, komitmen pemkab agar pembangunan daerah sesuai target yakni menggandeng KPK. Sebab tahun ini rencana anggran pembangunan fisik berupa jalan cukup banyak digelontor sekitar Rp 280 miliar. Tentu, lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Untuk pencegahan tindak korupsi," jelasnya. (luk/rij)