alexametrics
24 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Pemkab akan Surati Kemenpan RB

Honorer di Blora Dikonsep Alih Daya atau Outsourcing

BLORA, Radar Bojonegoro – Sebanyak 6.317 honorer tersebar di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Blora. Mereka tentu bisa terdampak atas kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan honorer.

 

Pemkab Blora berupaya kirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) untuk menambah pegawai bisa masuk alih daya. Atau skema lain berupa outsourcing.

 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono menjelaskan, hasil pendataan di semua OPD terdapat 6.317 pegawai non-ASN. “Hari ini mulai di-desk, selanjutnya masih akan dipetakan satu per satu,” jelasnya.

 

Heru mengatakan, satu per satu OPD dipanggil untuk memastikan data tersebut sesuai. Sebab, akan menjadi database untuk mengupayakan pegawai non-ASN tidak hilang pekerjaan. “Pemetaan jumlah non-ASN sekian, terus kami kunci menjadi database,” ungkapnya.

Baca Juga :  Data Tidak Sesuai, Areal Lahan Sawah Dilindungan Direvisi

 

Hingga saat ini pemkab masih mengupayakan dan mencari solusi, salah satu dilakukan berkirim surat ke Kemenpan RB untuk menambah formasi pegawai bisa dialihdayakan atau melalui jasa outsourcing. Sebab, saat ini hanya ada tiga kriteria, yakni satpam, tenaga kebersihan, dan pengemudi.

 

“Kami sudah mengajukan surat ditambahi tenaga administrasi pelayanan dasar. Kami mengajukan surat ke Kemenpan RB,” tuturnya.

 

Ketua DPRD Blora M. Dasum mengatakan, berharap pegawai non-ASN di daerah bisa diterima, karena masih dibutuhkan. Terkait rekomendasi, pihaknya belum membahasnya lebih detail, apakah nanti akan outsourcing atau skema lain. “Mudah mudahan yang non-ASN masih bisa diterima,’’ jelasnya. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Sebanyak 6.317 honorer tersebar di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Blora. Mereka tentu bisa terdampak atas kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan honorer.

 

Pemkab Blora berupaya kirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) untuk menambah pegawai bisa masuk alih daya. Atau skema lain berupa outsourcing.

 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono menjelaskan, hasil pendataan di semua OPD terdapat 6.317 pegawai non-ASN. “Hari ini mulai di-desk, selanjutnya masih akan dipetakan satu per satu,” jelasnya.

 

Heru mengatakan, satu per satu OPD dipanggil untuk memastikan data tersebut sesuai. Sebab, akan menjadi database untuk mengupayakan pegawai non-ASN tidak hilang pekerjaan. “Pemetaan jumlah non-ASN sekian, terus kami kunci menjadi database,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kades Terpilih Dilantik Tiga Tahap

 

Hingga saat ini pemkab masih mengupayakan dan mencari solusi, salah satu dilakukan berkirim surat ke Kemenpan RB untuk menambah formasi pegawai bisa dialihdayakan atau melalui jasa outsourcing. Sebab, saat ini hanya ada tiga kriteria, yakni satpam, tenaga kebersihan, dan pengemudi.

 

“Kami sudah mengajukan surat ditambahi tenaga administrasi pelayanan dasar. Kami mengajukan surat ke Kemenpan RB,” tuturnya.

 

Ketua DPRD Blora M. Dasum mengatakan, berharap pegawai non-ASN di daerah bisa diterima, karena masih dibutuhkan. Terkait rekomendasi, pihaknya belum membahasnya lebih detail, apakah nanti akan outsourcing atau skema lain. “Mudah mudahan yang non-ASN masih bisa diterima,’’ jelasnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/