BLORA, Radar Bojonegoro – Data buruh tani tembakau penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) membludak. Terdapat sekitar 8.000 orang. Padahal, kuota daerah hanya 4.780 orang. Bupati Blora Arief Rohman minta verifikasi diperketat, disarankan gandeng aparat hukum.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Indah Purwaningsih menjelaskan, baru menerima data buruh tani tembakau sebanyak 8 ribuan. Sedangkan, kuota hanya separo dari jumlah data disetorkan.
‘’Kuota hanya 4.780 saja, ini informasinya ada sekitar 8 ribuan petani. Kami akan verifikasi lagi,” katanya kemarin (23/3).
Ia menjelaskan, datanya diminta dari dinas pangan pertanian peternakan dan perikanan (DP4) segera divalidasi by name by addres memastikan layak sebagai penerima. ‘’Terpenting kami verifikasi sesuai atau tidak, kalau memang layak kami masukkan,” bebernya.
Dengan anggaran Rp 5,7 miliar, sebanyak 4.780 butuh tani tembakau bakal mendapat Rp 300 ribu selama empat kali. Nantinya penyaluran BLT DBHCHT secara nontunai ke rekening masing-masing penerima.
‘’Sesuai regulasi dari pusat, dana sebesar itu akan disalurkan kepada para buruh petani tembakau di daerah,” terangnya.
Indah mengatakan, penyaluran bertahap jika data sudah terkumpul lengkap dan diverifikasi. ‘’Kalau data sudah fix, secepatnya disalurkan, sesuai arahan bupati,” jelasnya.
Bupati Arief Rohman mengatakan, data penerima BLT DBHCHT diverifikasi dengan teliti agar proses penyaluran tepat sasaran. Ia mengajak aparat penegak hukum mengawal, jika memungkinkan BLT bisa disalurkan sebelum Lebaran.
‘’Diverifikasi betul, siapa siapa saja berhak menerima. Jangan sampai salah sasaran. Kami gandeng polres dan kejaksaan mengawal,’’ jelasnya. (luk/rij)
