- Advertisement -
BLORA, Radar Bojonegoro – Pekerja sektor informal baru 10,4 persen terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Untuk mencukupi target pekerja terlindungi secara keseluruhan, Pemkab Blora masih lakukan pembahasan. Rencananya 70 persen penduduk bisa terdaftar pada 2023.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blora Mochamad Andy Heriamsah menjelaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal tercatat baru 10,4 persen atau 33.554 orang. Data tersebut dikalkulasikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk usia kerja dengan angka 467.018 orang.
“Kami bagi di sektor penerima upah dan bukan penerima upah, dan pekerja jasa kontruksi” jelasnya.
Menurut Andy, data pekerja penerima upah yang baru terdaftar sekitar 16,3 persen atau 17.284 orang. Bukan penerima upah dan pekerja jasa kontruksi sebanyak 4,5 persen atau 16.259 orang. “Target dari pemerintah nasional bisa terkaver 100 persen,” jelasnya.
Andy mendorong pemkab setempat agar target kepesertaan bisa tercapai. Proses bisa dilakukan secara bertahap. Sebab pekerja informal juga mempunyai risiko seperti pekerja sektor formal. “Pekerja nonformal dari segi pendapatan sedikit, sehingga perlu agenda saling bantu membantu,” terangnya.
- Advertisement -
Dalam rapat juga dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut mengakomodir program. Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi menyambut baik rencana pendaftaran pekerja nonformal rentan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Perbedaan penggunaan data BPS dengan data daerah yang membuat perbedaan angka. Namun, pemkab mempunyai komitmen mencapai target 70 persen warga terdaftar dalam jaminan kesehatan pada 2023 mendatang. (luk/rij)
BLORA, Radar Bojonegoro – Pekerja sektor informal baru 10,4 persen terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Untuk mencukupi target pekerja terlindungi secara keseluruhan, Pemkab Blora masih lakukan pembahasan. Rencananya 70 persen penduduk bisa terdaftar pada 2023.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blora Mochamad Andy Heriamsah menjelaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal tercatat baru 10,4 persen atau 33.554 orang. Data tersebut dikalkulasikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk usia kerja dengan angka 467.018 orang.
“Kami bagi di sektor penerima upah dan bukan penerima upah, dan pekerja jasa kontruksi” jelasnya.
Menurut Andy, data pekerja penerima upah yang baru terdaftar sekitar 16,3 persen atau 17.284 orang. Bukan penerima upah dan pekerja jasa kontruksi sebanyak 4,5 persen atau 16.259 orang. “Target dari pemerintah nasional bisa terkaver 100 persen,” jelasnya.
Andy mendorong pemkab setempat agar target kepesertaan bisa tercapai. Proses bisa dilakukan secara bertahap. Sebab pekerja informal juga mempunyai risiko seperti pekerja sektor formal. “Pekerja nonformal dari segi pendapatan sedikit, sehingga perlu agenda saling bantu membantu,” terangnya.
- Advertisement -
Dalam rapat juga dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut mengakomodir program. Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi menyambut baik rencana pendaftaran pekerja nonformal rentan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Perbedaan penggunaan data BPS dengan data daerah yang membuat perbedaan angka. Namun, pemkab mempunyai komitmen mencapai target 70 persen warga terdaftar dalam jaminan kesehatan pada 2023 mendatang. (luk/rij)
