alexametrics
26.6 C
Bojonegoro
Sunday, September 25, 2022

BPS Terjunkan 1.458 Personel

Perlu Keterpaduan Data Kemiskinan BPS dan Pemkab

- Advertisement -

BLORA, Radar Bojonegoro — Data kemiskinan akan dicek ulang melalui pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Sebanyak 1.458 personel diterjunkan untuk pendataan. Mulai pelaksana, pengawas dan kordinator dari Badan Pusat Satatistik (BPS) Blora.

 

Tidak melibatkan tenaga dari Pemkab Blora yang juga sedang melakukan perbaikan data kemiskinan. Namun, datanya akan disinkronkan sehingga terdapat satu data.

 

Kepala BPS Blora Nurul Choriyati menjelaskan, pendataan kemiskinan akan dibarengkan dengan pendataan Regsosek. Pendataan tidak dilakukan secara spesifik untuk melihat angka kemiskinan. Namun secara umum seperti sarana pelayanan, pembaruan KTP, KK dan data prioritas yang berhak menerima bantuan.

- Advertisement -

 

“Jadi datanya nanti output-nya banyak sekali, karena peruntukan datanya untuk bermacam-macam tidak hanya kemiskinan,” ujarnya.

 

Hal itu juga memengaruhi indikator  dipakai menentukan pendataan, indikator datanya secara keseluruhan, tidak hanya kemiskinan. Dalam pendataan regsosek, merupakan pendataan awal, sehingga tidak ada pijakan data awal kemiskinan yang digunakan.

Baca Juga :  Upayakan Tetap Suplai Sapi ke Jakarta

 

“Jadi kami tidak ada data dasarnya, hanya memakai data sensus penduduk kemarin. Nantinya datang kepada warga untuk pengecekan, masih ada di sana atau tidak,  jadi kami belum menggunakan data-data dasar apapun apapun,” jelasnya.

 

Terkait kesesuaian data kemiskinan  dimiliki pemkab, Menurut Nurul, sinkronisasi data dengan pemkab ke depannya tetap jadi satu, sehingga tidak ada data yang berbeda. Poses pendataan akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober mendatang hingga pertengahan November.

 

“Satu bulan pendataan itu merekrut petugas, kulonuwun dengan petugas dan ketua RT, turun mendata dari ke rumah-rumah, pakai kuisioner dan blangko, nanti dikumpulkan dan diolah,” katanya.

 

Jumlah tenaga akan direkrut berjumlah 1.458 orang dengan pembagian tugas di lapangan sebanyak 1.137 orang dan 289 pengawas dan 32 koordinator. Setelah mendapatkan data dari lapangan, data kemudian diolah awal tahun depan.

Baca Juga :  Dua Pemuda di Blora Tewas di Sungai

 

“Januari-Februari mulai diolah, kemudian dilakukan uji publik sebagai verifikasi data agar valid, digunakan secara keseluruhan bisa dipakai 2024,” tuturnya.

 

Pihaknya mengungkapan data reksosek ini tidak tidak disinkronkan dengan data DTKS secara langsung. Namun, menurutnya data tersebut akan digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) namun pada 2024 mendatang.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Indah Purwaningsih mengaku ditugasi memperbaiki data penerima bantuan sosial. Tentu bertautan data kemiskinan, pendataan dilakukan dari desa ke desa. Namun, saat dihubungi Jawa Pos Radar Blora kemarin (22/9) pihaknya belum memberikan jawaban. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro — Data kemiskinan akan dicek ulang melalui pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Sebanyak 1.458 personel diterjunkan untuk pendataan. Mulai pelaksana, pengawas dan kordinator dari Badan Pusat Satatistik (BPS) Blora.

 

Tidak melibatkan tenaga dari Pemkab Blora yang juga sedang melakukan perbaikan data kemiskinan. Namun, datanya akan disinkronkan sehingga terdapat satu data.

 

Kepala BPS Blora Nurul Choriyati menjelaskan, pendataan kemiskinan akan dibarengkan dengan pendataan Regsosek. Pendataan tidak dilakukan secara spesifik untuk melihat angka kemiskinan. Namun secara umum seperti sarana pelayanan, pembaruan KTP, KK dan data prioritas yang berhak menerima bantuan.

- Advertisement -

 

“Jadi datanya nanti output-nya banyak sekali, karena peruntukan datanya untuk bermacam-macam tidak hanya kemiskinan,” ujarnya.

 

Hal itu juga memengaruhi indikator  dipakai menentukan pendataan, indikator datanya secara keseluruhan, tidak hanya kemiskinan. Dalam pendataan regsosek, merupakan pendataan awal, sehingga tidak ada pijakan data awal kemiskinan yang digunakan.

Baca Juga :  Mendapat Tambahan 15.192 KPM

 

“Jadi kami tidak ada data dasarnya, hanya memakai data sensus penduduk kemarin. Nantinya datang kepada warga untuk pengecekan, masih ada di sana atau tidak,  jadi kami belum menggunakan data-data dasar apapun apapun,” jelasnya.

 

Terkait kesesuaian data kemiskinan  dimiliki pemkab, Menurut Nurul, sinkronisasi data dengan pemkab ke depannya tetap jadi satu, sehingga tidak ada data yang berbeda. Poses pendataan akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober mendatang hingga pertengahan November.

 

“Satu bulan pendataan itu merekrut petugas, kulonuwun dengan petugas dan ketua RT, turun mendata dari ke rumah-rumah, pakai kuisioner dan blangko, nanti dikumpulkan dan diolah,” katanya.

 

Jumlah tenaga akan direkrut berjumlah 1.458 orang dengan pembagian tugas di lapangan sebanyak 1.137 orang dan 289 pengawas dan 32 koordinator. Setelah mendapatkan data dari lapangan, data kemudian diolah awal tahun depan.

Baca Juga :  Kawasan Kumuh Ditarget Berkurang 10 Hektare

 

“Januari-Februari mulai diolah, kemudian dilakukan uji publik sebagai verifikasi data agar valid, digunakan secara keseluruhan bisa dipakai 2024,” tuturnya.

 

Pihaknya mengungkapan data reksosek ini tidak tidak disinkronkan dengan data DTKS secara langsung. Namun, menurutnya data tersebut akan digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) namun pada 2024 mendatang.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Indah Purwaningsih mengaku ditugasi memperbaiki data penerima bantuan sosial. Tentu bertautan data kemiskinan, pendataan dilakukan dari desa ke desa. Namun, saat dihubungi Jawa Pos Radar Blora kemarin (22/9) pihaknya belum memberikan jawaban. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Tantangan Memerdekakan Kemiskinan

Telur Mata Sapi

MenPAN-RB Ajak Survei Kepuasan Publik

Proyek RPH Blora, Dinilai Lambat


/