alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Evaluasi Penyaluran Tahap Dua Terkendala

Perlu Ada Pendampingan Operator Bantuan Operasional Sekolah di Blora

BLORA, Radar Bojonegoro – Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap dua terkendala laporan pada aplikasi, perlu dievaluasi. Terdapat beberapa dana BOS tahun lalu masih tersisa. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih minim.

 

DPRD Blora mendorong pendampingan kepada operator sekolah. Serta sekolah harus aktif melapor perkembangan dana BOS. “Nanti sekolah-sekolah yang belum pencairan BOS perlu ada pendampingan kepada operator sekolah,” kata Ketua Komisi D DPRD Ahmad Labib Hilmy kemarin.

 

Dia menjelaskan, komisinya akan melakukan pengecekan di lapangan untuk mendata operator mana saja kekurangan SDM. Menurutnya, dana BOS penting untuk sekolah, juga menwanti-wanti agar penggunaan sesuai regulasi dan kebutuhan.

 

Baca Juga :  Artys Kembali Unggul dalam Survei, Dipilih Karena Berpengalaman

Dan mengingatkan, penggunaan dana BOS jangan sampai disalahgunakan hal-hal menyyimpang. “Untuk beberapa sekolah yang terkendala tahun lalu akan kami komunikasikan lagi,” jelasnya.

 

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Blora Mimik Takaryani menjelaskan, pihaknya tidak mengantongi data sekolah yang belum melakukan pencairan dana BOS. Jika sekolah tidak memberikan laporan, tentu tidak bisa mendapatkan datanya. “Jadi intinya kami tidak punya data, kalau sekolahnya tidak laporan,” tuturnya.

 

Sebenarnya sekolah wajib melaporkan realisasi penggunaan dana BOS ke laman BOS Salur. Terkait komponen sekolah penerima BOS salah satunya seperti sekolah penggerak dan prestasi, pihaknya mengaku di daerah masih belum terbentuk. “Untuk sekolah penggerak dan prestasi baru mulai tahun depan,” jelasnya.

Baca Juga :  Jalan Wisata Rusak, Pemkab Janji perbaiki Segera

 

Perlu diketahui, ketentuan penerimaan dana BOS 2022 tercantum Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Dikutip laman Kemendikbud.go.id, sumber data utama dari pemberian BOS adalah dapodik. Selain itu pembukaan rekening yang tunjuk oleh pemda, penetapan rekening harus melalui surat keputusan kepala daerah. Termasuk konfirmasi rekening oleh dinas pendidikan. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap dua terkendala laporan pada aplikasi, perlu dievaluasi. Terdapat beberapa dana BOS tahun lalu masih tersisa. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih minim.

 

DPRD Blora mendorong pendampingan kepada operator sekolah. Serta sekolah harus aktif melapor perkembangan dana BOS. “Nanti sekolah-sekolah yang belum pencairan BOS perlu ada pendampingan kepada operator sekolah,” kata Ketua Komisi D DPRD Ahmad Labib Hilmy kemarin.

 

Dia menjelaskan, komisinya akan melakukan pengecekan di lapangan untuk mendata operator mana saja kekurangan SDM. Menurutnya, dana BOS penting untuk sekolah, juga menwanti-wanti agar penggunaan sesuai regulasi dan kebutuhan.

 

Baca Juga :  Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Tahap Dua Molor di Blora

Dan mengingatkan, penggunaan dana BOS jangan sampai disalahgunakan hal-hal menyyimpang. “Untuk beberapa sekolah yang terkendala tahun lalu akan kami komunikasikan lagi,” jelasnya.

 

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Blora Mimik Takaryani menjelaskan, pihaknya tidak mengantongi data sekolah yang belum melakukan pencairan dana BOS. Jika sekolah tidak memberikan laporan, tentu tidak bisa mendapatkan datanya. “Jadi intinya kami tidak punya data, kalau sekolahnya tidak laporan,” tuturnya.

 

Sebenarnya sekolah wajib melaporkan realisasi penggunaan dana BOS ke laman BOS Salur. Terkait komponen sekolah penerima BOS salah satunya seperti sekolah penggerak dan prestasi, pihaknya mengaku di daerah masih belum terbentuk. “Untuk sekolah penggerak dan prestasi baru mulai tahun depan,” jelasnya.

Baca Juga :  Pendirian Rumah Tumbuh Sekitar Bandara Ngloram Cepu, Blora

 

Perlu diketahui, ketentuan penerimaan dana BOS 2022 tercantum Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Dikutip laman Kemendikbud.go.id, sumber data utama dari pemberian BOS adalah dapodik. Selain itu pembukaan rekening yang tunjuk oleh pemda, penetapan rekening harus melalui surat keputusan kepala daerah. Termasuk konfirmasi rekening oleh dinas pendidikan. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Dirazia Dua Kali sebelum Sidang

Salam Merdeka!

Butuh Rp 8 M Aktifkan Rel Loko Tour

Artikel Terbaru


/