alexametrics
26.6 C
Bojonegoro
Sunday, September 25, 2022

Sekali Lagi Terjadi Pemotongan, Langsung Ditindak

- Advertisement -

BLORA, Radar Bojonegoro – Kepala desa dan aparatur desa diimbau mengawasi berbagai penyaluran bantuan sosial (bansos). Jika terjadi pemotongan lagi, akan ditindak aparat hukum. “Setelah ini (koordinasi dengan para Kades) akan bertindak tegas, kalau ada bantuan dipotong lagi akan ditindak,” ujar Bupati Blora Arief Rohman usai koordinasi dengan para Kades di Pendapa Blora kemarin (21/9).

 

Kejadian penarikan dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung beberapa waktu lalu menjadi atensi pemerintah daerah hingga provinsi. Bupati menjelaskan kejadian itu harus menjadi yang terakhir.

“Beberapa hari ini pemotongan BLT BBM yang ada di Randublatung, menjadi perhatian semua, kalau terjadi lagi kita tidak bisa pembinaan lagi,” jelasnya.

Baca Juga :  Pasokan Daging Gunakan Sapi Lokal di Pasar Sido Makmur, Blora

 

- Advertisement -

Arief meminta Kades untuk memberi bantuan sesuai peraturan, sebab selain BLT BBM masih banyak bansos bergulir di tingkat warga desa seperti BLT, bantuan pangan nontunai dan program keluarga harapan (PKH).

 

Hal itu juga diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo, saat memberikan arahan secara daring. Gubernur menyampaikan bahwa tidak boleh ada mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM dan bansos lainnya. Menurutnya, para perangkat desa harus bisa menjadi contoh baik kepada masyarakat.

 

“Ketika kemudian viral di mana-mana, saya sampaikan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM, tentu juga semuanya,” terangnya.

 

Kapolres Blora AKBP Fahrurozi mengungkapkan, perlu diinformasikan kepada warga penerima yakni tidak ada satu rupiah pun biaya atas itu. Jika dikemudian hari ada datang meminta dana disalurkan, pihaknya mengimbau segera dilaporkan.

Baca Juga :  Tidak Layak, Dua Papan Reklame Dibongkar

 

“Berkaitan itu tidak ada pungutan atas warga berhak menerima oleh siapapun dan alasan apapun,” tegasnya.

 

Pihaknya mengaku, saat ini tengah menyelidiki perkara pemotongan-pemotongan bansos di beberapa titik. Ada juga menerima bansos, namun diminta sumbangan kepada orang yang tidak menerima, namun dengan cara yang salah.

 

“Orang yang tidak layak menerima jangan sampai menerima. Yang menerima harus orang-orang berhak,” tuturnya. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Kepala desa dan aparatur desa diimbau mengawasi berbagai penyaluran bantuan sosial (bansos). Jika terjadi pemotongan lagi, akan ditindak aparat hukum. “Setelah ini (koordinasi dengan para Kades) akan bertindak tegas, kalau ada bantuan dipotong lagi akan ditindak,” ujar Bupati Blora Arief Rohman usai koordinasi dengan para Kades di Pendapa Blora kemarin (21/9).

 

Kejadian penarikan dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung beberapa waktu lalu menjadi atensi pemerintah daerah hingga provinsi. Bupati menjelaskan kejadian itu harus menjadi yang terakhir.

“Beberapa hari ini pemotongan BLT BBM yang ada di Randublatung, menjadi perhatian semua, kalau terjadi lagi kita tidak bisa pembinaan lagi,” jelasnya.

Baca Juga :  Rela Kurangi Profit demi Jaga Daya Beli

 

- Advertisement -

Arief meminta Kades untuk memberi bantuan sesuai peraturan, sebab selain BLT BBM masih banyak bansos bergulir di tingkat warga desa seperti BLT, bantuan pangan nontunai dan program keluarga harapan (PKH).

 

Hal itu juga diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo, saat memberikan arahan secara daring. Gubernur menyampaikan bahwa tidak boleh ada mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM dan bansos lainnya. Menurutnya, para perangkat desa harus bisa menjadi contoh baik kepada masyarakat.

 

“Ketika kemudian viral di mana-mana, saya sampaikan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM, tentu juga semuanya,” terangnya.

 

Kapolres Blora AKBP Fahrurozi mengungkapkan, perlu diinformasikan kepada warga penerima yakni tidak ada satu rupiah pun biaya atas itu. Jika dikemudian hari ada datang meminta dana disalurkan, pihaknya mengimbau segera dilaporkan.

Baca Juga :  Kades Segera Laporkan Kebutuhan Aparatur

 

“Berkaitan itu tidak ada pungutan atas warga berhak menerima oleh siapapun dan alasan apapun,” tegasnya.

 

Pihaknya mengaku, saat ini tengah menyelidiki perkara pemotongan-pemotongan bansos di beberapa titik. Ada juga menerima bansos, namun diminta sumbangan kepada orang yang tidak menerima, namun dengan cara yang salah.

 

“Orang yang tidak layak menerima jangan sampai menerima. Yang menerima harus orang-orang berhak,” tuturnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Tantangan Memerdekakan Kemiskinan

Telur Mata Sapi

MenPAN-RB Ajak Survei Kepuasan Publik

Proyek RPH Blora, Dinilai Lambat


/