BLORA, Radar Bojonegoro – Perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi permasalahan di daerah harus dicarikan solusinya. Sebab, beberapa data penerima belum tepat sasaran. Perbaruan data dikirim kepada pusat tidak kunjung berubah.
Pemkab Blora meminta Gubernur turut mengawal perbaruan data.
“Biasanya kami mengajukan data perubahan, dari kepala desa (Kades) juga memberikan data terbaru. Ternyata data lama masih muncul, sehingga data muncul tidak tepat sasaran,” kata Bupati Arief Rohman kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring kemarin (21/9).
Data tidak berubah itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Blora Agung Heri Susanto. Dia sepakat saat ini perbaikan data penerima menjadi persoalan. “Sepakat bahwa carut marut data menjadi persoalan,” tuturnya.
Agung memaparkan salah satu contoh bahwa ada satu kepala desa masih tercatut data penerima bansos, seperti Kades Nglandeyan, Kecamatan Kedungtuban. Namun, setelah ditemukan kasus itu, pihaknya segera memperingatkan kades tersebut untuk tidak menerima.
“Kami belum mengecek datanya sudah atau belum dikeluarkan, tapi perbaruan data dikirim ketika turun tidak ada perubahan,” jelasnya.
Terkait beberapa peroalan bansos itu, Agung mengajak Kades dan perades di Blora berbenah, agar pelayanan masyarakat bisa baik dengan pembenahan data.
Terkait Kades Nglandeyan diketahui terdata, pihaknya mengetahui sejak terjadi Covid-19 lalu. Ia menceritakan, sebelum menjadi kades Nglandeyan, dulunya terdata dalam basis data terpadu (BDT) saat ini menjadi DTKS. Hingga menjadi kades, ternyata data itu tidak ada perubahan. (luk/rij)
