alexametrics
25.6 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Rencana Tambah Pelayanan di MPP

Banyak Perajin di Blora Belum Kantongi HKI

BLORA, Radar Bojonegoro – Layanan pengurusan hak kekayaan intelektual (HKI) bakal bisa diakses di daerah. Menjadi angin segar bagi usaha kecil menengah (UKM) di Blora untuk mematenkan karyanya memiliki HKI.

 

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, masih banyak produk kerajinan dan UKM belum dipatenkan sebagai hak milik atau HKI. Sehingga masih ada potensi ditiru atau dijiplak pihak lain. Hadirnya pelayanan HKI di Mal Pelayanan Publik (MPP) nantinya bisa mempermudah akses masyarakat.

 

“Mendukung kepastian hukum produk kerajinan dan UKM yang ada di daerah,” katanya. Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Blora akan menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Jawa Tengah terkait HKI.

Baca Juga :  Propemperda  Blora: PR Tuntaskan Perda Pesantren

 

Arief mengungkapkan, tindak lanjut nantinya akan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng untuk membuka layanan pengurusan HKI di MPP.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora Bondan Arsiyanti menjelaskan, langkah awal akan mengirimkan sumber daya manusia (SDM) mengikuti pelatihan.

 

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng A. Yuspahruddin mengatakan, potensi kerajinan, produk UKM dan merek dagang potensial menembus pasar ekspor. Hanya masih banyak terkendala kepengurusan HKI.

Meliputi hak cipta, hak paten, hingga merek dagang. Sehingga, pihaknya terdorong mempermudah pelayanan HKI hingga tingkat kabupaten. “Agar bermanfaat sektor kerajinan, UKM dan industri dagang di Blora,” jelasnya. (luk/rij)

Baca Juga :  Di Blora Ditemukan 17 PSK dan Napi Terkena HIV

BLORA, Radar Bojonegoro – Layanan pengurusan hak kekayaan intelektual (HKI) bakal bisa diakses di daerah. Menjadi angin segar bagi usaha kecil menengah (UKM) di Blora untuk mematenkan karyanya memiliki HKI.

 

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, masih banyak produk kerajinan dan UKM belum dipatenkan sebagai hak milik atau HKI. Sehingga masih ada potensi ditiru atau dijiplak pihak lain. Hadirnya pelayanan HKI di Mal Pelayanan Publik (MPP) nantinya bisa mempermudah akses masyarakat.

 

“Mendukung kepastian hukum produk kerajinan dan UKM yang ada di daerah,” katanya. Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Blora akan menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) Jawa Tengah terkait HKI.

Baca Juga :  Kereta Kuda Cepu Bak Dongeng Kerajaan Jipang

 

Arief mengungkapkan, tindak lanjut nantinya akan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng untuk membuka layanan pengurusan HKI di MPP.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora Bondan Arsiyanti menjelaskan, langkah awal akan mengirimkan sumber daya manusia (SDM) mengikuti pelatihan.

 

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng A. Yuspahruddin mengatakan, potensi kerajinan, produk UKM dan merek dagang potensial menembus pasar ekspor. Hanya masih banyak terkendala kepengurusan HKI.

Meliputi hak cipta, hak paten, hingga merek dagang. Sehingga, pihaknya terdorong mempermudah pelayanan HKI hingga tingkat kabupaten. “Agar bermanfaat sektor kerajinan, UKM dan industri dagang di Blora,” jelasnya. (luk/rij)

Baca Juga :  Kabupaten Blora Butuh Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/