alexametrics
30.4 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Pemprov Minta Blora Atasi Kemiskinan

BLORA – Pembangunan kawasan desa pinggiran menjadi hal penting untuk mengatasi angka kemiskinan di Blora. Sebab, kantong-kantong kemiskinan berada di kawasan pinggiran dan desa di tengah hutan. Upaya ini agar Blora keluar dari zona merah kemiskinan di Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di Blora mengatakan, saat ini isu strategis di Jateng, terkait isu kemiskinan. Sebab kemiskinan di Jateng masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sampai saat ini masih ada 15 kabupaten yang kemiskinannya di atas rata-rata. “Didominasi pedesaan.

Pekerjaan utama sektor pertanian,” katanya saat penyampaian arah kebijakan pembangunan Jateng 2019. Menurut dia, secara persentase pada 2017 kemiskinan di Jateng sebanyak 12,23 persen. Persentase kemiskinan Jateng lebih kecil daripada Blora, yaitu 13,03 persen. Sementara, untuk indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2016, Jateng juga lebih baik daripada Blora sebesar 69,98 persen.

Baca Juga :  Panen Melimpah, Keuntungan Menipis

Sedangkan, Blora hanya 66,61 persen. Lalu, pertumbuhan ekonomi Blora pada 2015 lebih baik. Sebab pertumbuhan ekonomi Blora 5,36 persen dan pada 2016 hanya 5,03 persen. Serta, jumlah pengangguran terbuka pada 2015 sebesar 4,68 persen lebih baik daripada Jateng. “Kondisi ini diupayakan agar tidak ada pengangguran baru,” imbuhnya.

Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya menumbuhkan kesadaran kesehatan dan pendidikan. Namun, hal itu tidak mudah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, di Blora ada 138 desa yang berada di tengah hutan. “Yang untuk mengangkat pendidikan dan kesehatan itu amat sulit,” paparnya.

Namun, hal itu akan bisa dilakukan penanganan ketika semua organisasi perangkat desa (OPD) menanganinya. Dia berharap jangan sampai orang tidak bisa makan. Serta, jangan sampai anak tidak bisa sekolah. Sehingga, nantinya kemiskinan di Blora bisa teratasi dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi.

Baca Juga :  Bencana Longsor Ancam Rumah dan Masjid

Kepala Bappeda Blora Sutikno Slamet mengatakan, selama ini pelayanan kesehatan di puskesmas untuk masyarakat miskin masih kurang. Hanya 20 persen. Karena selama ini masyarakat miskin jika sakit enggan periksa kesehatan ke puskesmas. Sebaliknya, ketika sakit parah baru memeriksakan ke rumah sakit. Selain itu, untuk capaian penurunan rumah tidak layak huni juga minim. Karena selama 2017, hanya ada 87 rumah dari target RTLH 2017 sebesar 700. 

BLORA – Pembangunan kawasan desa pinggiran menjadi hal penting untuk mengatasi angka kemiskinan di Blora. Sebab, kantong-kantong kemiskinan berada di kawasan pinggiran dan desa di tengah hutan. Upaya ini agar Blora keluar dari zona merah kemiskinan di Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) di Blora mengatakan, saat ini isu strategis di Jateng, terkait isu kemiskinan. Sebab kemiskinan di Jateng masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sampai saat ini masih ada 15 kabupaten yang kemiskinannya di atas rata-rata. “Didominasi pedesaan.

Pekerjaan utama sektor pertanian,” katanya saat penyampaian arah kebijakan pembangunan Jateng 2019. Menurut dia, secara persentase pada 2017 kemiskinan di Jateng sebanyak 12,23 persen. Persentase kemiskinan Jateng lebih kecil daripada Blora, yaitu 13,03 persen. Sementara, untuk indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2016, Jateng juga lebih baik daripada Blora sebesar 69,98 persen.

Baca Juga :  Amankan 250 Batang Kayu Jati

Sedangkan, Blora hanya 66,61 persen. Lalu, pertumbuhan ekonomi Blora pada 2015 lebih baik. Sebab pertumbuhan ekonomi Blora 5,36 persen dan pada 2016 hanya 5,03 persen. Serta, jumlah pengangguran terbuka pada 2015 sebesar 4,68 persen lebih baik daripada Jateng. “Kondisi ini diupayakan agar tidak ada pengangguran baru,” imbuhnya.

Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya menumbuhkan kesadaran kesehatan dan pendidikan. Namun, hal itu tidak mudah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, di Blora ada 138 desa yang berada di tengah hutan. “Yang untuk mengangkat pendidikan dan kesehatan itu amat sulit,” paparnya.

Namun, hal itu akan bisa dilakukan penanganan ketika semua organisasi perangkat desa (OPD) menanganinya. Dia berharap jangan sampai orang tidak bisa makan. Serta, jangan sampai anak tidak bisa sekolah. Sehingga, nantinya kemiskinan di Blora bisa teratasi dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi.

Baca Juga :  Lelang Delapan Kursi Kepala Dinas

Kepala Bappeda Blora Sutikno Slamet mengatakan, selama ini pelayanan kesehatan di puskesmas untuk masyarakat miskin masih kurang. Hanya 20 persen. Karena selama ini masyarakat miskin jika sakit enggan periksa kesehatan ke puskesmas. Sebaliknya, ketika sakit parah baru memeriksakan ke rumah sakit. Selain itu, untuk capaian penurunan rumah tidak layak huni juga minim. Karena selama 2017, hanya ada 87 rumah dari target RTLH 2017 sebesar 700. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/