BLORA, Radar Bojonegoro – Pelaksanaan seleksi perangkat desa (perades) menggunakan computer assisted test (CAT) masih perlu dievaluasi. Ada sejumlah temuan dari peserta tes seleksi yang menganggap sistemnya masih rentan kurang transparan.
Misalnya, pada sesi pertama juga terkendala masalah server. Juga terkait PIN sudah disediakan sebelum masuk. Kondisi tersebut diungkapkan Yuni Kartika Sari, salah satu peserta asal Desa Karang, Kecamatan Bogorejo.
“Yang menurut saya janggal ialah, PIN untuk log in sudah disediakan sebelum masuk. Jadi sistemnya tidak dilakukan pengacakan seperti tes CPNS,” ujarnya kepada sejumlah wartawan kemarin (21/1).
Yuni menduga, jika PIN tidak dilakukan pengacakan, potensi adanya kecurangan terbuka. Dibandingkan dengan saat dirinya ikut CPNS, PIN diberikan secara acak. “Kalau CPNS diketikan nama dahulu baru mendapatkan PIN. Ttapi ini peserta masuk langsung dapat PIN dan nama sekaligus password-nya,” ungkapnya.
Yuni berharap seleksi diselenggarakan tahap pertama di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang dilakukan audit atau uji forensik pada sistem tes CAT. “Polda Jateng yang harusnya turun melakukan uji forensik,” ungkapnya.
Selain itu, tahap pertama seleksi CAT server sempat mengalami eror pada Kamis (20/1). Sehingga ujian sesi ini perlu diulang.
Bagaimana tanggapan pemkab? Pelakana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora Yayuk Windrati mengonfirmasi bila telah terjadi permasalahan pada server tahap pertama. Namun, sudah ditangani dan beberapa menit kemudian dilakukan ujian ulang.
“Saat itu juga sudah diperbaiki. Di sana jua ada dari kepolisian turut mengawasi,” ungkapnya.
Yayuk berjanji tahap selanjutnya kejadian tersebut tidak akan terulang. Terkait beberapa aduan dari beberapa peserta seleksi, pihaknya memercayakan pihak ketiga digandeng sebagai tim menyusun soal dan menyelenggarakan seleksi. “Kami ingin mendapatkan perangkat desa yang baik untuk mengisi jabatan di desa,” katanya.
Yayuk menjelaskan, pemerintah desa mempunyai kewenangan menyelenggarakan ujian di desa masing-masing. Namun, lebih memilih mengikuti saran pihak ketiga yang digandeng. Pihaknya menegaskan hanya memberikan pilihan tidak melakukan intervensi mengurangi kewenangan desa. “Sebab tingkat kerawanan yang mengakibatkan desa tidak melakukan itu,” tuturnya.
Perlu diketahui ada 2.798 peserta mengikuti tes CAT perangkat desa Kabupaten Blora. Mereka merebutkan 561 formasi jabatan. Tahap pertama dilakukan oleh IAIN Pekalongan bertempat di Udinus yang terdapat empat sesi. Setiap sesinya maksimal 250 peserta. (luk)
