BLORA – Kebutuhan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terbilang sangat besar. Diperkirakan selama setahun butuh sebesar Rp 28 miliar. Besarnya anggaran tersebut, sampai saat ini Pemkab Blora belum bisa memastikan penganggaran tersebut.
Bahkan, pemkab belum bisa memutuskan mekanisme setelah lolos seleksi PPPK. Apakah akan digaji saat ada anggaran, atau akan dirapel hingga satu tahun ke depan.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Administrasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Rini Setyowati mengatakan, sejak pengumuman pelaksanaan PPPK, gaji PPPK baru akan dibayarkan saat tersedia anggaran. Tapi terkait kapan anggaran itu tersedia pihaknya belum bisa memastikan.
Dia memastikan, anggaran tersedia kemungkinan antara pada Perubahan (P)-APBD atau APBD 2020. Karena itu, pihaknya juga belum bisa memastikan nanti pemberian gaji akan dirapel sejak awal diangkat menjadi PPPK atau saat ketersediaan anggaran. Sebab sampai saat ini belum ada kabar dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hanya tertulis sampai anggaran tersedia.
“Untuk kepastiannya biasanya nanti ada rakor,” ujarnya.
Setelah itu, lanjutnya, akan ada penjelasan dari BKN, dan pemkab akan menyesuaikan dengan penjelasan tersebut. “Kalau tidak ada penjelasan ya menggunakan kebijakan daerah,” ujarnya.
Tapi, Rini mengaku, saat ini BKD masih konsentrasi proses seleksi. Sebab, sampai saat ini proses seleksi belum selesai. Sampai kemarin belum ada kejelasan berapa pendaftar seleksi PPPK yang lolos. Untuk saat ini BKD telah selesai melakukan proses verifikasi administrasi. Dari 519 pendaftar hanya 515 lolos verifikasi administrasi.
Setelah verifikasi selesai, menurut dia, tinggal menunggu jadwal selanjutnya. Tes computer assist test (CAT) dilakukan di SMKN 1 Blora. Rencananya juga dilakukan Februari ini. Dan jadwal dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men PAN-RB) pada 23-24 Februari.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, sampai saat ini untuk penganggaran PPPK masih menunggu dari pemerintah pusat. Nantinya ada berapa kuota yang lolos masih menunggu hasil seleksi. “Kuota penerimaannya tergantung yang lolos tes nanti,” ujarnya.
Lalu berapa perkiraan kebutuhan anggaran PPPK tahun ini? Menurut Komang, kebutuhan gaji sekitar Rp 28 miliar. Hanya kalau dikompensasikan dengan honor yang telah disediakan saat ini sebagai honorer kategori dua (K-2) ada sebanyak Rp 8 miliar. “Jadi kurang Rp 20 miliar,” ujarnya.
