BLORA, Radar Blora – Pandemi menjadi pemicu untuk beralih ke digitalisasi, begitu juga dibidang pendidikan. Namun, sarana dan prasarana pendidikan berbasis digital belum semua peserta didik mampu menikmati. Salah satunya kuota seharusnya dibagikan kepada siswa akhirnya kembali ke pemerintah.
Jerry Puspitasari, guru SMAN 1 Jepon menjelaskan, digitalisasi pendidikan sudah dicanangkan pemerintah untuk mengatasi pembelajaran saat pandemi. Meski saat ini pembelajaran tatap muka (TPM) sudah menerapkan 100 persen, digitalisasi pendidikan tetap berlangsung.
“Sarana dan prasarananya setiap sekolah seperti komputer sudah ada. Namun, pengoperasiannya butuh ditingkatkan,” ungkapnya.
Jerry mengaku sempat terkendala penyaluran bantuan kuota kepada peserta didik, sebab siswa sering berganti nomor. Sedangkan, nomor yang didata dan dimasukkan ke dapodik tidak bisa segera diubah. Akhirnya bantuan kuota diberikan kembali kepada pemerintah.
“Tidak tersalurkan, kembali ke kementerian,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, perkembangan teknologi juga harus diimbangi pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kebanyakan yang terjadi guru sudah tua tidak mampu mengoperasikan komputer.
“Setiap sekolah pasti membutuhkan anak muda untuk membantu generasi baby boomers ,” katanya.
Kepala SMPN 1 Andreas Sutrasno menjelaskan, terkait digitalisasi pendidikan perlu adanya pemerataan alat bagi sekolah terdapat di pelosok. Termasuk kondisi jaringan internet untuk akses informasi. “Untuk sekolah-sekolah perkotaan tidak ada kendala terkait teknologi, begitupun dengan SDM,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Blora Arief Rohman mengundang seluruh kepala SMP untuk mendapat penjelasan tentang digitalisasi pendidikan. Bupati mendatangkan Pusdatin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal itu bertujuan untuk mendorong agar kepala sekolah mempunyai keahlian di bidang digital. (luk)
