alexametrics
31.1 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Dinkominfo Blora Gelar Sosialisasi Waspadai Rokok Ilegal

BLORA, Radar Bojonegoro – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora menyelenggarakan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bersama Kantor Bea dan Cukai Kudus, mengajak masyarakat untuk mewasdai peredaran dan penggunaan rokok ilegal.

 

Sosialisasi tersebut dilaksanakan Kamis (19/5) di Wisata Sayuran, Desa Soko, Kecamatan Jepon, Blora. Mengundang beberapa elemen masyarakat, seperti pemuda, warga, tokoh masyarakat dan perangkat di dua desa yakni Soko dan Waru untuk mendapatkan pemahaman mengenai rokok ilegal.

 

Sekretaris Dinas Kominfo Blora Bambang Setya Kunanto menerangkan peredaran rokok ilegal menjadi perhatian pemerintah daerah. Sehingga perlu sosialisasi kepada masyarakat. Terutama di daerah yang jauh dari perkotaan seperti di Desa Soko.

Baca Juga :  Enam Jalan Tahun Ini Akan Dibangun

 

“Sebab peredaran rokok ilegal rerata berada di daerah yang jauh dari perkotaan,” terangnya.

 

Bambang mengajak masyarakat mewaspadai peredaran rokok ilegal. Sebab, secara peraturan tidak boleh diperjualbelikan, tidak mempunyai izin. Selain itu untuk memnuhi keadilan bagi perusahaan rokok yang membayar cukai. Beberapa minggu ke depan sosialisasi akan digencarkan untuk masyarakat.

 

“Mari waspada terhadap peredaran rokok ilegal, baik pembeli maupun penjual,” jelasnya.

 

Dalam UU Cukai terdapat kategori rokok ilegal seperti rokok polosan tanpa pita cukai. Rokok dengan pita cukai bekas, pita cukai palsu, dan pita cukai bukan diperuntukkan atau yang resmi dikeluarkan oleh Bea Cukai.

 

Sanksi pelanggaran dikenai hukuman minimal 1 tahun hingga 8 tahun penjara. Atau denda dua kali hingga 20 kali dari nilai cukai.

Baca Juga :  Ringkus Dua Bandar Judi Rolet Omzet Jutaan

 

Bambang berharap, sosialisasi diberikan bisa ditularkan kepada tetangga dan kerabat dekat. Dengan begitu masyarakat tidak sampai terkena hukuman yang ada dalam peraturan tersebut.

 

Bambang mengungkapkan, prioritas penggunaan dana DBHCHT dibagi menjadi tiga bidang. Yakni 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk kesehatan. (luk)

BLORA, Radar Bojonegoro – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora menyelenggarakan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bersama Kantor Bea dan Cukai Kudus, mengajak masyarakat untuk mewasdai peredaran dan penggunaan rokok ilegal.

 

Sosialisasi tersebut dilaksanakan Kamis (19/5) di Wisata Sayuran, Desa Soko, Kecamatan Jepon, Blora. Mengundang beberapa elemen masyarakat, seperti pemuda, warga, tokoh masyarakat dan perangkat di dua desa yakni Soko dan Waru untuk mendapatkan pemahaman mengenai rokok ilegal.

 

Sekretaris Dinas Kominfo Blora Bambang Setya Kunanto menerangkan peredaran rokok ilegal menjadi perhatian pemerintah daerah. Sehingga perlu sosialisasi kepada masyarakat. Terutama di daerah yang jauh dari perkotaan seperti di Desa Soko.

Baca Juga :  Lelang Delapan Kursi Kepala Dinas

 

“Sebab peredaran rokok ilegal rerata berada di daerah yang jauh dari perkotaan,” terangnya.

 

Bambang mengajak masyarakat mewaspadai peredaran rokok ilegal. Sebab, secara peraturan tidak boleh diperjualbelikan, tidak mempunyai izin. Selain itu untuk memnuhi keadilan bagi perusahaan rokok yang membayar cukai. Beberapa minggu ke depan sosialisasi akan digencarkan untuk masyarakat.

 

“Mari waspada terhadap peredaran rokok ilegal, baik pembeli maupun penjual,” jelasnya.

 

Dalam UU Cukai terdapat kategori rokok ilegal seperti rokok polosan tanpa pita cukai. Rokok dengan pita cukai bekas, pita cukai palsu, dan pita cukai bukan diperuntukkan atau yang resmi dikeluarkan oleh Bea Cukai.

 

Sanksi pelanggaran dikenai hukuman minimal 1 tahun hingga 8 tahun penjara. Atau denda dua kali hingga 20 kali dari nilai cukai.

Baca Juga :  Warga Mengeluh, Empat Kali Minyak Mentah MGS Menggung Tumpah

 

Bambang berharap, sosialisasi diberikan bisa ditularkan kepada tetangga dan kerabat dekat. Dengan begitu masyarakat tidak sampai terkena hukuman yang ada dalam peraturan tersebut.

 

Bambang mengungkapkan, prioritas penggunaan dana DBHCHT dibagi menjadi tiga bidang. Yakni 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk kesehatan. (luk)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/