alexametrics
32.2 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Pemkab Blora Bingung Gaji PPPK

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora harus mencari jalan keluar kebutuhan anggaran untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebab, Pemkab Blora belum ada anggaran seleksi PPPK. Juga anggaran untuk pegawai yang lolos PPPK nanti.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Maskur mengatakan, sampai saat ini belum ada anggaran untuk PPPK. Karena sejak awal, Pemkab Blora tidak menganggarkan seleksi atau gaji PPPK.

Hanya, dari informasi kepala bidang (kabid), pelaksanaan pendaftaran PPPK di Blora disisipkan dari anggaran kegiatan lain di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Lebih jelasnya ini masih mau dirapatkan dengan BKD,” ujarnya kemarin (19/2).

Baca Juga :  Di Blora 64 Kafe dan Karaoke Tak Kantongi Izin

Selain itu, lanjut Maskur, pelaksanaan PPPK adalah perintah dari pusat. Sehingga mau tidak mau Pemkab Blora harus melaksanakan. Namun, terkait belum adanya anggaran, kata Maskur, belum bisa memastikan PPPK yang lolos nanti langsung digaji.

“Bisa saja ini seleksi dulu, baru saat ada anggaran mereka baru digaji,” ujarnya. Namun, kesediaan anggaran lanjutnya, paling cepat pada Perubahan-APBD tahun ini. Atau paling lama pada anggaran 2010 mendatang.

Sementara itu, Kepala BKD Blora Anang Sri Danaryanto membenarkan sampai saat ini belum ada anggaran untuk pelaksanaan PPPK. “Ini ada anggaran dari pemindahan kegiatan,” jelasnya.

Anggarannya, menurut dia, ada sekitar Rp 300 juta. Itu hanya untuk pelaksanaan seleksi. Lalu untuk yang lolos sebagai PPPK masih belum dianggarkan gajinya. Tentu, menunggu Perubahan-APBD atau APBD pada 2020.

Baca Juga :  Ajukan 14 Ribu Vaksin Dosis Dua

Dia tidak bisa memberi kepastian terhadap PPPK yang lolos nanti akan digaji ketika anggaran sudah ada. Atau nanti gajinya digabung sejak diangkat menjadi PPPK hingga adanya anggaran.

BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora harus mencari jalan keluar kebutuhan anggaran untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebab, Pemkab Blora belum ada anggaran seleksi PPPK. Juga anggaran untuk pegawai yang lolos PPPK nanti.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Maskur mengatakan, sampai saat ini belum ada anggaran untuk PPPK. Karena sejak awal, Pemkab Blora tidak menganggarkan seleksi atau gaji PPPK.

Hanya, dari informasi kepala bidang (kabid), pelaksanaan pendaftaran PPPK di Blora disisipkan dari anggaran kegiatan lain di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Lebih jelasnya ini masih mau dirapatkan dengan BKD,” ujarnya kemarin (19/2).

Baca Juga :  Ahmad Maryudi, Profesor Kehutanan Termuda di UGM asal Blora

Selain itu, lanjut Maskur, pelaksanaan PPPK adalah perintah dari pusat. Sehingga mau tidak mau Pemkab Blora harus melaksanakan. Namun, terkait belum adanya anggaran, kata Maskur, belum bisa memastikan PPPK yang lolos nanti langsung digaji.

“Bisa saja ini seleksi dulu, baru saat ada anggaran mereka baru digaji,” ujarnya. Namun, kesediaan anggaran lanjutnya, paling cepat pada Perubahan-APBD tahun ini. Atau paling lama pada anggaran 2010 mendatang.

Sementara itu, Kepala BKD Blora Anang Sri Danaryanto membenarkan sampai saat ini belum ada anggaran untuk pelaksanaan PPPK. “Ini ada anggaran dari pemindahan kegiatan,” jelasnya.

Anggarannya, menurut dia, ada sekitar Rp 300 juta. Itu hanya untuk pelaksanaan seleksi. Lalu untuk yang lolos sebagai PPPK masih belum dianggarkan gajinya. Tentu, menunggu Perubahan-APBD atau APBD pada 2020.

Baca Juga :  6.600 Difabel di Blora Belum Terdata

Dia tidak bisa memberi kepastian terhadap PPPK yang lolos nanti akan digaji ketika anggaran sudah ada. Atau nanti gajinya digabung sejak diangkat menjadi PPPK hingga adanya anggaran.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/