alexametrics
30.6 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

DKPP dan Dinnakikan Dilebur

BLORA, Radar Bojonegoro – Dinas pertanian dan ketahanan pangan (DPKP) dan dinas peternakan dan perikanan (dinnakikan), bakal dilebur menjadi satu instansi.
Peleburan itu setelah pengesahan regulasi tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Penerapannya mulai tahun depan.
Dalam regulasi itu, kantor kesatuan kebangsaan dan politik (kesbangpol) bakal menjadi badan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, dalam SOTK baru nanti memang seperti mengembalikan DPKP dan dinnakikan di tempat semula. Sebelumnya, dua dinas merupakan satu dinas.  Karena SOTK baru, keduanya kembali disatukan.
Teknis pengisian jabatan dinas itu belum ditentukan. Bisa saja mendefinitifkan kepala dinnakikan, karena jabatan kepala DPKP masih kosong.
‘’Jadi nanti bisa saja kepala dinnakikan langsung dijadikan dinas baru tersebut, atau nanti ada mutasi lagi,’’ imbuhnya.
Dinas itu bakal menjadi dinas besar, karena bakal ada enam bidang, nantinya bakal menjadi kantor dinas tipe A kedua setelah BPPKAD.
Sementara untuk badan baru kesbangpol, pengisiannya akan dilakukan dengan sistem seleksi terbuka, karena harus diisi oleh pejabat eselon II. Pengisiannya menunggu mekanismenya. Bisa dilakukan dengan asesmen ulang atau dengan pengisian dari pejabat eselon II yang sudah ada.
‘’Tinggal melihat nanti bagaimana mekanismenya,’’ imbuhnya.
Tahun ini, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) masih belum berstatus badan atau dinas yang dijabat oleh eselon II. Nanti di SOTK baru yang menjabat BPBD masih dari eselon III-A. ‘’Karena memang Blora untuk bencana masih rendah, jadi masih belum menjadi badan,’’ bebernya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, dalam SOTK baru nanti selain ada penggabungan dua dinas jadi satu dan naiknya kesbangpol menjadi badan, juga ada pejabat yang diubah, yang awalnya masuk struktural menjadi pejabat fungsional. ‘’Nanti kasi di bawah kabid dari dinas perizinan yang berubah menjadi fungsional,’’ tukasnya.
Bupati Blora Arief Rohman mebeberkan, berubahnya kesbangpol dengan badan kesbangpol, pimpinannya akan dijabat eselon II-B. ‘’Hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Badan Kesbangpol Kabupaten Blora dengan intensitas sedang,’’ bebernya.
Kemudian, penggabungan dua dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selain sebagai konsekuensi penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, juga agar lebih efektif, efisien, tepat fungsi, dan ukuran.
‘’Sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat, sehingga dinnakikan  digabung dengan DPKP,’’ tukasnya.

Baca Juga :  Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas

BLORA, Radar Bojonegoro – Dinas pertanian dan ketahanan pangan (DPKP) dan dinas peternakan dan perikanan (dinnakikan), bakal dilebur menjadi satu instansi.
Peleburan itu setelah pengesahan regulasi tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Penerapannya mulai tahun depan.
Dalam regulasi itu, kantor kesatuan kebangsaan dan politik (kesbangpol) bakal menjadi badan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, dalam SOTK baru nanti memang seperti mengembalikan DPKP dan dinnakikan di tempat semula. Sebelumnya, dua dinas merupakan satu dinas.  Karena SOTK baru, keduanya kembali disatukan.
Teknis pengisian jabatan dinas itu belum ditentukan. Bisa saja mendefinitifkan kepala dinnakikan, karena jabatan kepala DPKP masih kosong.
‘’Jadi nanti bisa saja kepala dinnakikan langsung dijadikan dinas baru tersebut, atau nanti ada mutasi lagi,’’ imbuhnya.
Dinas itu bakal menjadi dinas besar, karena bakal ada enam bidang, nantinya bakal menjadi kantor dinas tipe A kedua setelah BPPKAD.
Sementara untuk badan baru kesbangpol, pengisiannya akan dilakukan dengan sistem seleksi terbuka, karena harus diisi oleh pejabat eselon II. Pengisiannya menunggu mekanismenya. Bisa dilakukan dengan asesmen ulang atau dengan pengisian dari pejabat eselon II yang sudah ada.
‘’Tinggal melihat nanti bagaimana mekanismenya,’’ imbuhnya.
Tahun ini, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) masih belum berstatus badan atau dinas yang dijabat oleh eselon II. Nanti di SOTK baru yang menjabat BPBD masih dari eselon III-A. ‘’Karena memang Blora untuk bencana masih rendah, jadi masih belum menjadi badan,’’ bebernya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, dalam SOTK baru nanti selain ada penggabungan dua dinas jadi satu dan naiknya kesbangpol menjadi badan, juga ada pejabat yang diubah, yang awalnya masuk struktural menjadi pejabat fungsional. ‘’Nanti kasi di bawah kabid dari dinas perizinan yang berubah menjadi fungsional,’’ tukasnya.
Bupati Blora Arief Rohman mebeberkan, berubahnya kesbangpol dengan badan kesbangpol, pimpinannya akan dijabat eselon II-B. ‘’Hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Badan Kesbangpol Kabupaten Blora dengan intensitas sedang,’’ bebernya.
Kemudian, penggabungan dua dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selain sebagai konsekuensi penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, juga agar lebih efektif, efisien, tepat fungsi, dan ukuran.
‘’Sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat, sehingga dinnakikan  digabung dengan DPKP,’’ tukasnya.

Baca Juga :  Bupati: Money Politics Semakin Jor-joran

Artikel Terkait

Most Read

Pendataan Kapal Sisakan Empat Desa

Xi Jinping yang Tiada TandingĀ 

Persela Dapat Suntikan Lima Pemain Baru

Acuannya Jarak Rumah

Artikel Terbaru


/