- Advertisement -
BLORA, Radar Bojonegoro – Implementasi Kurikulum Merdeka belajar di instansi sekolah naungan Kantor Kemenag Blora baru dijalankan di empat lembaga pendidikan. Rencananya akan bertambah secara bertahap hingga 2024 mendatang.
“Dua titik tersebut di RA/MI PKP Blora, sedangkan jenjang MTs dan MA di KPRI Al Ikhlas. Kami sudah memberikan sosialisasi,” ujar Kepala Kantor Kemenag Blora M. Kafit saat ditemui Jawa Pos Radar Bojonegoro di kantornya kemarin (18/7).
Kafit menjelaskan, dua sampel itu dilakukan di sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Ia mengakui jika belum semua instansi pendidikan pada lingkup Kemenag menjalankan Kurikulum Merdeka belajar. Sebab, tergolong baru dan beberapa sekolah butuh penyesuaian seperti metode, bahan ajar, dan sarana prasarana (sarpras).
- Advertisement -
“Tidak semua madrasah melaksanakan, namun ini berjenjang,” katanya.
Menurut Kafit, madrasah yang mengakomidir Kurikulum Merdeka akan terus ditambah tiap tahun, hingga periode 2024 mendatang. Setelah itu akan dievaluasi penerapan merdeka belajar, cocok atau tidak diterapkan di lembaga naungan Kemenag. “Pastinya akan ada evaluasi di akhir nanti,” jelasnya.
Kafit memaparkan di Blora, lembaga pendidikan naungan Kemenag cukup banyak. 74 raudlatul atfal (RA), 77 madrasah ibtidaiyah (MI), satu MTsN dan 65 MTs swasta. Serta 14 madrasah aliyah (MA) baik negeri dan swasta. (luk/rij)
BLORA, Radar Bojonegoro – Implementasi Kurikulum Merdeka belajar di instansi sekolah naungan Kantor Kemenag Blora baru dijalankan di empat lembaga pendidikan. Rencananya akan bertambah secara bertahap hingga 2024 mendatang.
“Dua titik tersebut di RA/MI PKP Blora, sedangkan jenjang MTs dan MA di KPRI Al Ikhlas. Kami sudah memberikan sosialisasi,” ujar Kepala Kantor Kemenag Blora M. Kafit saat ditemui Jawa Pos Radar Bojonegoro di kantornya kemarin (18/7).
Kafit menjelaskan, dua sampel itu dilakukan di sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Ia mengakui jika belum semua instansi pendidikan pada lingkup Kemenag menjalankan Kurikulum Merdeka belajar. Sebab, tergolong baru dan beberapa sekolah butuh penyesuaian seperti metode, bahan ajar, dan sarana prasarana (sarpras).
- Advertisement -
“Tidak semua madrasah melaksanakan, namun ini berjenjang,” katanya.
Menurut Kafit, madrasah yang mengakomidir Kurikulum Merdeka akan terus ditambah tiap tahun, hingga periode 2024 mendatang. Setelah itu akan dievaluasi penerapan merdeka belajar, cocok atau tidak diterapkan di lembaga naungan Kemenag. “Pastinya akan ada evaluasi di akhir nanti,” jelasnya.
Kafit memaparkan di Blora, lembaga pendidikan naungan Kemenag cukup banyak. 74 raudlatul atfal (RA), 77 madrasah ibtidaiyah (MI), satu MTsN dan 65 MTs swasta. Serta 14 madrasah aliyah (MA) baik negeri dan swasta. (luk/rij)
