alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

BKD Tangani Satu Kasus Guru Cabul

BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) Blora menjatuhkan sanksi berat pada guru karena melakukan tindakan pelecehan seksual pada siswanya. Ini merupakan satu kasus yang mencoreng dunia pendidikan. Celakanya sebelum ini guru tersebut sudah pernah melakukan tindakan serupa di sekolah lain.
Kasubbid Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan BKD Blora, Kristiawan Sri Hadi menerangkan, guru asal salah satu SMP di Kecamatan Cepu itu sudah dijatuhi sanksi karena melakukan tidak pelecehan pada siswanya.
Terpaksa, disanksi berat. ‘’Karena ternyata bukan hanya sekali saja melakukan, sebelumnya juga sudah pernah melakukan tapi kasusnya ditutupi,’’ ujarnya.
Dalam penetapan sanksi berat ini terkendala adanya peralihan dari PP 53/2010 ke PP 94/2021. Dalam regulasi baru ini ada beberapa perubahan. ‘’Beberapa contoh di antaranya dengan jenis hukuman, kalau dulu tingkat sedang ada penundaan gaji berkala satu tahun, penundaan satu tahun dan turun pangkat satu tahun. Sekarang di PP yang baru inikan hilang semua, hanya berupa pemotongan kinerja 25 persen selama 6, 9 dan 12 bulan,’’ bebernya.
Sementara tentang tunjangan kinerja yang tertera dalam peraturan baru ini regulasinya berupa PP juga belum ada. Sehingga sampai saat ini BKD belum bisa mengeksekusi menggunakan ketentuan yang sedang karena PP belum ada. Kemudian, jika menggunakan sanksi berat seusai PP 53/2010, ada turun pangkat 3 tahun, penurunan jabatan lebih rendah, dan ada pemberhentian jabatan.
‘’Kalau sekarang itu hanya ada istilahnya penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan jabatan mejadi pelaksana dan pemberhentian dengan hormat,’’ imbuhnya.
Terkait guru cabul, dari hasil persidangan yurisprudensi adalah pembebasan jabatan atau berat sedang sesuai PP 53/2010. Namun, dengan PP yang baru itu ada ketentuan baru, yakni hanya pembebasan jabatan selama 12 bulan.
‘’Asumsi kami jika itu ada ring waktu 12 bulan, jika bersangkutan sudah selesai ada kemungkinan kembali ke jabatan semula atau tidak, makanya kami mengirimkan ke BKN untuk meminta kejelasan ada ring waktu 12 bulan itu apakah kembali ke jabatan semula atau tidak,’’ bebernya.
Dari hasil koordinasi dengan BKN itu kemudian disarankan untuk menunggu dan memberikan keputusan setelah adanya surat balasan.

Baca Juga :  Baru Setahun, Jembatan Kalisari Sudah Ambrol. Ini Penyebabnya

BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) Blora menjatuhkan sanksi berat pada guru karena melakukan tindakan pelecehan seksual pada siswanya. Ini merupakan satu kasus yang mencoreng dunia pendidikan. Celakanya sebelum ini guru tersebut sudah pernah melakukan tindakan serupa di sekolah lain.
Kasubbid Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan BKD Blora, Kristiawan Sri Hadi menerangkan, guru asal salah satu SMP di Kecamatan Cepu itu sudah dijatuhi sanksi karena melakukan tidak pelecehan pada siswanya.
Terpaksa, disanksi berat. ‘’Karena ternyata bukan hanya sekali saja melakukan, sebelumnya juga sudah pernah melakukan tapi kasusnya ditutupi,’’ ujarnya.
Dalam penetapan sanksi berat ini terkendala adanya peralihan dari PP 53/2010 ke PP 94/2021. Dalam regulasi baru ini ada beberapa perubahan. ‘’Beberapa contoh di antaranya dengan jenis hukuman, kalau dulu tingkat sedang ada penundaan gaji berkala satu tahun, penundaan satu tahun dan turun pangkat satu tahun. Sekarang di PP yang baru inikan hilang semua, hanya berupa pemotongan kinerja 25 persen selama 6, 9 dan 12 bulan,’’ bebernya.
Sementara tentang tunjangan kinerja yang tertera dalam peraturan baru ini regulasinya berupa PP juga belum ada. Sehingga sampai saat ini BKD belum bisa mengeksekusi menggunakan ketentuan yang sedang karena PP belum ada. Kemudian, jika menggunakan sanksi berat seusai PP 53/2010, ada turun pangkat 3 tahun, penurunan jabatan lebih rendah, dan ada pemberhentian jabatan.
‘’Kalau sekarang itu hanya ada istilahnya penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan jabatan mejadi pelaksana dan pemberhentian dengan hormat,’’ imbuhnya.
Terkait guru cabul, dari hasil persidangan yurisprudensi adalah pembebasan jabatan atau berat sedang sesuai PP 53/2010. Namun, dengan PP yang baru itu ada ketentuan baru, yakni hanya pembebasan jabatan selama 12 bulan.
‘’Asumsi kami jika itu ada ring waktu 12 bulan, jika bersangkutan sudah selesai ada kemungkinan kembali ke jabatan semula atau tidak, makanya kami mengirimkan ke BKN untuk meminta kejelasan ada ring waktu 12 bulan itu apakah kembali ke jabatan semula atau tidak,’’ bebernya.
Dari hasil koordinasi dengan BKN itu kemudian disarankan untuk menunggu dan memberikan keputusan setelah adanya surat balasan.

Baca Juga :  Cepu - Jakarta Hanya 90 Menit, Berapa menit Cepu - Surabaya

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/