BLORA, Radar Bojonegoro – Data stunting perlu kevalidan karena sebelumnya sempat berbeda. Wakil Bupati (Wabup) Blora Tri Yuli Setyowati meminta para camat dan puskesmas mempunyai data valid terkait stunting. Sehingga penanganannya bisa tepat.
Diketahui, stunting di Kabupaten Blora saat ini angkanya 21,5 persen. Tentu, Wabup menandaskan perlu percepatan menurunkan angka stunting. Pemerintah pusat memberi target agar sampai 2024 angka stunting bisa turun 14 persen.
Menurutnya, stunting dan kemiskinan, memiliki korelasi sangat dekat. Sehingga ia meminta semua pihak selalu berkolaborasi. “Target kami menurunkan kasus stunting maupun kemiskinan,’’ ujarnya saat memberi arahan Rapat Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) audit kasus stunting di Cepu kemarin (16/11).
Subkoordinator Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Eny Kunarti menjelaskan, data stunting sudah dikantongi, hanya saja ada perubahan kebijakan dari pusat, sebab penanganan stunting tahun ini selain Kementerian Kesehatan (kemenkes) juga dipegang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Kalau datanya kami punya berbasis aplikasi. Saat ini 2022 (penanganan) stunting BKKBN ada pendampingan keluarga berisiko, ibu hamil, bersalin, baduta. Datanya harus terpadu harus sama,” jelasnya.
Eny menjelaskan, terkadang data dinas kesehatan (dinkes) dan dimiliki tim penggerak stunting berbeda. Namun, pihak dinkes dan dinas kependudukan sudah proses memadukan data tersebut. Saat ini data sudah bisa diakses. “Datanya sudah ada di satgas stunting,” terangnya.
Ia menunjukkan, perbedaan tersebut seperti prevelensi stunting dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 masih 21,5 persen di daerah. Hasil penanganan stunting tahun ini masih perekapan.
Sedangkan, berdasar pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) prevelensi stunting di angka 9,23 persen. Awal November ini turun menjadi 7,7 persen. (luk/rij)
