alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Peraturan Daerah Wisata di Blora Diperbarui, Sinkronkan Peraturan Pusat

BLORA, Radar Bojonegoro – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan akan diperbarui. Menyesuaikan kondisi pariwisata saat ini terdampak pandemi. Rancangan Perda nantinya akan disinkronkan dengan UU Omnibus Law.

 

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Blora Isti Nuratri menjelaskan, raperda penyelenggaraan kepariwisataan dibahas bersama DPRD. Pembahasan baru dilakukan dua kali, nantinya akan menggantikan perda lama. “Yang menginisiasi usulan raperda dari DPRD,” ujarnya kemarin (14/3).

 

Isti menjelaskan, tujuan rencana perda menyesuaikan kondisi saat ini, seperti peraturan omnibus law atau UU Cipta kerja. Juga, ada beberapa aturan perda yang lama perlu dihilangkan seperti duta wisata. “Karena merupakan agenda tahunan dan sifatnya promosi sehingga tidak perlu diatur di dalam perda,” ungkapnya.

Baca Juga :  Perbaikan Menunggu Anggaran Turun

Nantinnya, perda juga memetakan beberapa wisata mempunyai risiko tinggi terdampak pandemi. Menurut Isti, adanya perda baru akan menambah daya tarik pariwisata, dan memperbanyak lapangan kerja.

 

Kepala Disporabudpar Blora Kunto Aji mengaku raperda akan disamakan dengan aturan pemerintah pusat, seperti Omnibus Law. Dia optimistis perkembangan pariwisata daerah akan menggeliat. “Terlebih saat ini ada pelonggaran PPKM dari pemerintah pusat,” jelasnya.

 

Ia mencontohkan, adanya Bendungan Randugunting dijadikan tempat wisata. Kerja sama lintas sektor semakin mudah. Mendatangkan investor berkolaborasi membangun pariwisata daerah. “Saat ini wisata sudah bisa dinikmati, tapi ada beberapa lokasi tidak bisa dimasuki masyarakat umum,” jelasnya. (luk/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan akan diperbarui. Menyesuaikan kondisi pariwisata saat ini terdampak pandemi. Rancangan Perda nantinya akan disinkronkan dengan UU Omnibus Law.

 

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Blora Isti Nuratri menjelaskan, raperda penyelenggaraan kepariwisataan dibahas bersama DPRD. Pembahasan baru dilakukan dua kali, nantinya akan menggantikan perda lama. “Yang menginisiasi usulan raperda dari DPRD,” ujarnya kemarin (14/3).

 

Isti menjelaskan, tujuan rencana perda menyesuaikan kondisi saat ini, seperti peraturan omnibus law atau UU Cipta kerja. Juga, ada beberapa aturan perda yang lama perlu dihilangkan seperti duta wisata. “Karena merupakan agenda tahunan dan sifatnya promosi sehingga tidak perlu diatur di dalam perda,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bakal Ajukan Rp 300 Juta

Nantinnya, perda juga memetakan beberapa wisata mempunyai risiko tinggi terdampak pandemi. Menurut Isti, adanya perda baru akan menambah daya tarik pariwisata, dan memperbanyak lapangan kerja.

 

Kepala Disporabudpar Blora Kunto Aji mengaku raperda akan disamakan dengan aturan pemerintah pusat, seperti Omnibus Law. Dia optimistis perkembangan pariwisata daerah akan menggeliat. “Terlebih saat ini ada pelonggaran PPKM dari pemerintah pusat,” jelasnya.

 

Ia mencontohkan, adanya Bendungan Randugunting dijadikan tempat wisata. Kerja sama lintas sektor semakin mudah. Mendatangkan investor berkolaborasi membangun pariwisata daerah. “Saat ini wisata sudah bisa dinikmati, tapi ada beberapa lokasi tidak bisa dimasuki masyarakat umum,” jelasnya. (luk/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/