Blora Kategori Rawan Sedang

BLORA, Radar Bojonegoro – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis indeks kerawanan pemilu (IKP). Kabupetan Blora masuk kategori rawan sedang. Dimensi sosial politik mendapatkan angka tertinggi pada tingkat kerawanan itu.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Sugie Rusyono menjelaskan, dimensi sosial politik mendapatkan angka tertinggi pada tingkat kerawanan di Blora disebabkan beberapa hal. Diantaranya karena adanya rekomendasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), rekomendasi terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi suara, dan adanya putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPP) yang ditujukan pada jajaran penyelenggara di Blora.

Menurut Sugie, IKP membantu melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu. Serta, menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu.

Bawaslu mempunyai tiga langkah dalam mengawal tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Pertama memberikan surat imbauan kepada Parpol, KPU, dan jajarannya agar mematuhi regulasi yang ada. Kedua, bawaslu memiliki jajaran pengawas hingga ke tingkat desa. Sehingga, siap mengawasi segala aktifitas termasuk pengawasan di media sosial.

Ketiga, sisi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Hal ini dilakukan terhadap pelanggaran baik pidana, etik, administrasi maupun pelanggaran perundang-undangan lainnya.

‘’Tiga poin itu yang dijadikan bekal satu tahun menuju pemilu,’’ ungkapnya.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim menambahkan, Satu tahun jelang pemilu 2024 pihaknya menggelar acara siaga pengawasan.  Sejumlah stakeholder pemilu juga dilibatkan kegiatan itu. Harapannya seluruh stakeholder tersebut memahami bahwa keadilan pemilu itu harus ditegakkan yang bersih dan jujur. (hul/zim)

BLORA, Radar Bojonegoro – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis indeks kerawanan pemilu (IKP). Kabupetan Blora masuk kategori rawan sedang. Dimensi sosial politik mendapatkan angka tertinggi pada tingkat kerawanan itu.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran Sugie Rusyono menjelaskan, dimensi sosial politik mendapatkan angka tertinggi pada tingkat kerawanan di Blora disebabkan beberapa hal. Diantaranya karena adanya rekomendasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), rekomendasi terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi suara, dan adanya putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPP) yang ditujukan pada jajaran penyelenggara di Blora.

Menurut Sugie, IKP membantu melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu. Serta, menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu.

Bawaslu mempunyai tiga langkah dalam mengawal tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Pertama memberikan surat imbauan kepada Parpol, KPU, dan jajarannya agar mematuhi regulasi yang ada. Kedua, bawaslu memiliki jajaran pengawas hingga ke tingkat desa. Sehingga, siap mengawasi segala aktifitas termasuk pengawasan di media sosial.

Ketiga, sisi penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Hal ini dilakukan terhadap pelanggaran baik pidana, etik, administrasi maupun pelanggaran perundang-undangan lainnya.

‘’Tiga poin itu yang dijadikan bekal satu tahun menuju pemilu,’’ ungkapnya.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim menambahkan, Satu tahun jelang pemilu 2024 pihaknya menggelar acara siaga pengawasan.  Sejumlah stakeholder pemilu juga dilibatkan kegiatan itu. Harapannya seluruh stakeholder tersebut memahami bahwa keadilan pemilu itu harus ditegakkan yang bersih dan jujur. (hul/zim)