alexametrics
29.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Belum Ada ­Peraturan Betor 

BLORA – Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora menegaskan, becak motor (betor) tidak bisa dilegalkan. Sebab belum diatur di peraturan mana pun. Karena betor merupakan kendaran rakitan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan aslinya. 

Kabid Perhubungan Dinrumkimhub Blora, Suyoko mengatakan, dari Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, tidak ada ketentuan terkait betor. Sehingga kalau betor dipaksakan, akan menyalahi aturan. “Selain itu, betor juga rakitan sendiri dan tidak jelas perakitnya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawa?,” ujarnya.

Menurut dia, kalau betor melakukan uji kelayakan spesifikasinya, juga harus melalui agen pemegang merek. Setelah itu masih harus melakukan uji kir yang dilakukan dinas perhubungan. “Karena spesifikasinya tidak jelas, maka kami tidak bisa uji kir,” terangnya.

Baca Juga :  Bau Minyak di Ngelo uji Lab Dilakukan Pertamina

Asisten 1 Bagian Pemerintahan Pemkab Blora, Setyo Edi mengatakan, sebenarnya pengemudi betor sudah menyadari telah melakukan kesalahan. Sehingga perlu dicarikan solusi. 

Edi sapaan akrabnya, meminta betor ada paguyubannya, untuk dilakukan pendataan. Tujuannya, agar pengemudi betor bisa beralih pekerjaan. Dari data itu, bila ada proyek padat karya, seperti proyek dana desa, para pengemudi betor ini bisa diberdayakan untuk mengerjakanya. “Itu bisa menjadi solusi, dan untuk berpindah profesi selain menjadi pengemudi betor,” ujarnya.

Ketua DPRD Blora Bambang Susilo, saat ditemui dalam acara Sispam Polres Blora Rabu (14/2) lalu mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih perlu membicarakan dengan banyak pihak untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. “Ini juga masih mencari dari daerah lain, apakah ada yang membuat perda untuk perlindungan betor,” ungkapnya.

Baca Juga :  DPRD Blora Ingatkan BKD agar Update Regulasi

BLORA – Dinas Perumahan Pemukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora menegaskan, becak motor (betor) tidak bisa dilegalkan. Sebab belum diatur di peraturan mana pun. Karena betor merupakan kendaran rakitan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan aslinya. 

Kabid Perhubungan Dinrumkimhub Blora, Suyoko mengatakan, dari Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, tidak ada ketentuan terkait betor. Sehingga kalau betor dipaksakan, akan menyalahi aturan. “Selain itu, betor juga rakitan sendiri dan tidak jelas perakitnya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawa?,” ujarnya.

Menurut dia, kalau betor melakukan uji kelayakan spesifikasinya, juga harus melalui agen pemegang merek. Setelah itu masih harus melakukan uji kir yang dilakukan dinas perhubungan. “Karena spesifikasinya tidak jelas, maka kami tidak bisa uji kir,” terangnya.

Baca Juga :  Alokasi Pupuk Subsidi Berkurang Drastis

Asisten 1 Bagian Pemerintahan Pemkab Blora, Setyo Edi mengatakan, sebenarnya pengemudi betor sudah menyadari telah melakukan kesalahan. Sehingga perlu dicarikan solusi. 

Edi sapaan akrabnya, meminta betor ada paguyubannya, untuk dilakukan pendataan. Tujuannya, agar pengemudi betor bisa beralih pekerjaan. Dari data itu, bila ada proyek padat karya, seperti proyek dana desa, para pengemudi betor ini bisa diberdayakan untuk mengerjakanya. “Itu bisa menjadi solusi, dan untuk berpindah profesi selain menjadi pengemudi betor,” ujarnya.

Ketua DPRD Blora Bambang Susilo, saat ditemui dalam acara Sispam Polres Blora Rabu (14/2) lalu mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih perlu membicarakan dengan banyak pihak untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. “Ini juga masih mencari dari daerah lain, apakah ada yang membuat perda untuk perlindungan betor,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tujuh Desa di Cepu Kekeringan

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/