BLORA – Bupati Blora Djoko Nugroho meminta pembahasan anggaran APBD tidak lagi dilakukan di luar Blora. Karena pembahasan tahun ini, DPRD Blora melakukannya di Surabaya. Hal ini agar tak menjadi permasalahan di kemudian hari.
‘’Saya anjurkan kepada ketua dan anggota dewan untuk pembahasan APBD di Blora saja,’’ kata Djoko Nugroho dalam sambutannya ketika rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bupati dan DPRD tentang KUA dan PPAS R-APBD 2018 selasa (14/11).
Bupati menilai sering mendapat laporan ketika pembahasannya di luar Blora. Karena nantinya, eksekutif (pemkab) tidak mau jika sampai terkena masalah.
Wakil Ketua DPRD Abdullah Aminudin mengaku siap melaksanakan terkait anjuran bupati meminta pembahasan anggaran APBD di Blora. ‘’Kalau di Blora, kami juga tidak apa-apa,’’ katanya secara terpisah.
Wakil Ketua DPRD Dwi Astutiningsih menambahkan, pembahasan di Surabaya beberapa waktu lalu dilakukan karena untuk menghemat waktu. Dia beralasan waktunya mepet. ‘’Karena memang ketika itu DPRD Blora ada kegiatan di Surabaya. Sehingga sekalian saja pembahasannya dibarengkan dengan kegiatan di Surabaya tersebut,’’ ujarnya.
Dalam sambutan ketika paripurna, bupati menyebutkan anggaran belanja 2018 menurun daripada tahun ini. Pada ini anggaran belanja sebesar Rp 2,088 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp 2,051 triliun.
Untuk APBD 2018 tetap mengalami defisit hingga Rp 33 miliar. Karena dari belanja daerah Rp 2,051 triliun. Sedangkan, pendapatan pada 2018 sebesar Rp 2,017 triliun. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 188 miliar, dana perimbangan Rp 1,380 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 448,17 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Komang Gede Irawadi mengatakan, berkurangnya anggaran belanja R-APBD 2018 terjadi karena dana alokasi umum (DAU) 2017 berkurang. Yakni dari DAU Blora 2017 Rp 943,32 miliar berkurang Rp 16,57 miliar.
Sehingga, DAU yang akan diterima Blora tahun ini hanya sebesar Rp 926,75 miliar. “Karena DAU yang dimasukkan dalam RAPBD 2018 itu perhitungan semester pertama 2017,’’ ujarnya.
Meski begutu, dia memastikan berkurangnya DAU berimbas berkurangnya anggaran belanja tidak akan berdampak gaji pegawai.